Diduga Bermasalah Sejak Hibah 1968, Ahli Waris James Mononutu Desak BPN Bongkar Riwayat Sertifikat 6 Hektare
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Riwayat hibah tanah seluas enam hektare milik keluarga almarhum James Ferdinand Mononutu yang berujung pada penerbitan sertifikat hak milik (SHM) sejak 1968 kini dipersoalkan.
Ahli waris mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado menggelar perkara khusus dan memblokir sertifikat yang menjadi objek sengketa.
Desakan tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukum dari Kantor Advokat dan Pengacara S.E.S & PARTNERS dalam surat Nomor 133/SES-JKT/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026.
Permohonan itu ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat tanah, proses hibah, hingga dasar penerbitan sertifikat.
Kuasa hukum ahli waris, C. Suhadi, S.H., M.H., menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dijelaskan BPN, terutama menyangkut dugaan peralihan hak atas tanah yang menurut kliennya masih berstatus harta peninggalan bersama atau boedel waris.
“Kami meminta BPN Kota Manado segera merespons permohonan gelar perkara khusus ini.
Persoalan yang kami ajukan bukan sekadar sengketa penguasaan tanah, tetapi menyangkut dugaan adanya persoalan mendasar dalam proses penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah yang menurut klien kami masih berstatus boedel waris,” tegas Suhadi dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026).
Menurut dokumen yang disampaikan tim kuasa hukum, objek sengketa merupakan tanah peninggalan James Ferdinand Mononutu seluas kurang lebih 60.000 meter persegi atau enam hektare yang tercatat dalam Register Folio Nomor 0187 C.
James Ferdinand Mononutu diketahui meninggal dunia pada 1961. Pihak ahli waris menyatakan bahwa sejak kepergiannya, tanah tersebut belum pernah dibagikan secara sah kepada seluruh ahli waris yang berhak.
Namun, dalam perjalanan penguasaan tanah tersebut, muncul nama Margareth Rietcher, istri ketiga almarhum yang menurut keterangan pihak ahli waris merupakan warga negara Belanda.
Tim kuasa hukum mendalilkan bahwa Margareth diduga menguasai tanah perkebunan keluarga secara sepihak. Bahkan, orang tua para pemohon disebut pernah diusir dari lahan yang menjadi bagian dari peninggalan keluarga tersebut.
Persoalan semakin berkembang ketika Margareth diduga menghibahkan tanah itu kepada anaknya, Concordia Sophia Lodola Mononutu, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya.
Berdasarkan riwayat dokumen yang dipersoalkan, hibah tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 02/Malalayang pada 12 Juni 1968 dengan luas 60.000 meter persegi atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu.
Selanjutnya, pada 28 Februari 1995, sertifikat tersebut mengalami perubahan menjadi SHM Nomor 2198/Malalayang Satu dengan luas 63.680 meter persegi.
Perubahan luas dari 60.000 menjadi 63.680 meter persegi itu turut menjadi bagian dari dokumen dan riwayat pertanahan yang diminta untuk diperiksa melalui gelar perkara khusus.
Suhadi mengatakan, pihaknya mempertanyakan keabsahan proses hibah tersebut, termasuk status kewarganegaraan nama yang tercatat sebagai pemegang hak atas tanah.
“Kami memiliki dasar untuk mempertanyakan keabsahan kepemilikan tersebut. Berdasarkan konfirmasi Kementerian Dalam Negeri pada 2018, tidak ditemukan data kewarganegaraan Indonesia atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu, baik melalui proses naturalisasi, perkawinan, maupun alasan lainnya sebagaimana yang kami ajukan dalam dokumen permohonan,” ungkapnya.
Persoalan kewarganegaraan tersebut dinilai tim kuasa hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Ketentuan tersebut mengatur bahwa hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia. Sementara itu, orang asing tidak diperkenankan mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, dengan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selain itu, tim kuasa hukum merujuk Pasal 830, Pasal 833 ayat (1), dan Pasal 1066 ayat (1) KUHPerdata sebagai dasar untuk mempersoalkan status tanah yang menurut mereka belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris.
“Selama harta peninggalan belum dibagi, hak atas harta tersebut merupakan hak bersama para ahli waris. Karena itu, kami mempertanyakan bagaimana proses hibah dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan apabila tanah tersebut masih berstatus boedel waris dan belum ada pembagian maupun persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak,” tegas Suhadi.
Atas dasar sejumlah persoalan tersebut, S.E.S & PARTNERS meminta BPN Kota Manado segera melakukan pemeriksaan melalui mekanisme gelar perkara khusus.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemblokiran terhadap SHM Nomor 02/Malalayang dan SHM Nomor 2198/Malalayang Satu beserta seluruh sertifikat turunannya.
Permintaan pemblokiran tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya peralihan maupun pembebanan hak baru atas objek sengketa selama persoalan hukumnya belum memperoleh penyelesaian.
Tim kuasa hukum juga meminta agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan cacat administratif maupun yuridis, mereka berharap BPN mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pembatalan sertifikat apabila memenuhi persyaratan hukum.
“Kami berharap BPN tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Gelar perkara khusus penting dilakukan agar seluruh dokumen, riwayat tanah, proses peralihan hak, serta dasar penerbitan sertifikat dapat diperiksa secara objektif dan transparan,” ujar Suhadi.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, surat permohonan tersebut turut ditembuskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Provinsi Sulawesi Utara.
Kini, tindak lanjut BPN Kota Manado menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh kejelasan atas riwayat tanah warisan tersebut.
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk menguji dasar hibah 1968, perubahan sertifikat pada 1995, status kewarganegaraan pemegang hak, serta kedudukan hukum para pihak yang mengklaim sebagai ahli waris.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar