Jon Heri Soroti Pemecatan Firdaus Pertanyakan Independensi PWI dan Desak Evaluasi Kepemimpinan
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Senin, 26 Okt 2026
- visibility 64
- comment 0 komentar
- print Cetak

Jon Heri menyoroti keputusan pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI dan mendorong evaluasi kepemimpinan serta tata kelola organisasi pers.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberhentikan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dari keanggotaan PWI menuai kritik. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan, Jon Heri, mempertanyakan prosedur penjatuhan sanksi tersebut, independensi organisasi, serta komitmen kepemimpinan PWI dalam menghormati perbedaan pendapat.
Jon menilai, keputusan pemberhentian penuh terhadap Firdaus perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut dasar aturan yang digunakan, proses pemeriksaan, pertimbangan atas klarifikasi tertulis, dan proporsionalitas sanksi.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Menurut Jon, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut keanggotaan seseorang dalam organisasi profesi, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, kepastian prosedur organisasi, dan kepercayaan terhadap tata kelola lembaga pers.
“Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan,” ujar Jon dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).
Pertanyakan Prosedur Pemberhentian Firdaus
Jon mengaku menyayangkan keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang dipimpin Atal S. Depari. Ia meminta agar seluruh tahapan pemeriksaan ditelaah, termasuk kesempatan Firdaus memberikan klarifikasi dan pertimbangan terhadap jawaban tertulis yang telah disampaikan.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengirimkan undangan klarifikasi kepada Firdaus pada 1 Oktober 2026 melalui surat Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026. Firdaus dijadwalkan memberikan penjelasan pada 6 Oktober 2026 terkait usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Firdaus menyampaikan jawaban dan klarifikasi tertulis pada 4 Oktober 2026. Selanjutnya, Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian penuh pada 14 Oktober 2026.
Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Wakil Ketua Herbet Timbo P. Siahaan, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, serta anggota Helmi Burman, Muhammad Sahrir, Usman Kamsong, dan Zaky Anthony.
Dalam surat tanggapan tertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober 2026.
Bagi Jon, rangkaian waktu tersebut perlu ditelaah untuk memastikan apakah jawaban tertulis Firdaus telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum sanksi dijatuhkan. Ia juga mempertanyakan apakah perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN dapat menjadi dasar pemberhentian penuh dari keanggotaan PWI.
“Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas,” tegasnya.
Jon juga mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menimbulkan dugaan bahwa sanksi dijatuhkan karena perbedaan pandangan atau kepentingan dalam kontestasi organisasi pada 2029. Menurutnya, dugaan semacam itu harus dijawab melalui penjelasan dan keterbukaan proses, bukan dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.
Desak Evaluasi Kepemimpinan PWI Pusat
Kritik Jon tidak berhenti pada keputusan terhadap Firdaus. Ia turut menyampaikan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan PWI Pusat di bawah Ketua Umum Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.
Menurut Jon, penanganan perkara tersebut telah menimbulkan kekecewaan di kalangan sejumlah pengurus, anggota PWI, dan elemen masyarakat pers yang mengharapkan organisasi profesi dijalankan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Ia menilai desakan agar Ahmad Munir dan Atal S. Depari mengundurkan diri perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi kepemimpinan.
Apabila tuntutan evaluasi tidak mendapat respons, Jon menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi, sepanjang memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mekanisme organisasi yang berlaku.
“PWI adalah organisasi pers yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam kehidupan pers Indonesia. Karena itu, kepemimpinannya harus mampu menjaga kepercayaan anggota, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak diselesaikan secara sepihak,” ujarnya.
Jon menegaskan, dorongan evaluasi bukan semata-mata untuk membela Firdaus secara pribadi. Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar adalah menjaga kredibilitas PWI sebagai organisasi profesi wartawan di tengah dinamika ekosistem pers nasional.
Soroti Independensi dan Potensi Konflik Kepentingan
Jon turut mempertanyakan independensi kepemimpinan PWI, terutama terkait rangkap jabatan di lembaga dan perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah.
Ia menyoroti posisi Ahmad Munir yang disebutnya memiliki jabatan di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, serta salah satu penanda tangan keputusan Dewan Kehormatan yang disebutnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal.
Menurut Jon, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi organisasi profesi wartawan.
“Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku,” katanya.
Ia meminta ketentuan AD/ART PWI, termasuk aturan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengurus maupun anggota yang berada dalam posisi terkait.
Jon menegaskan, penilaian terhadap persoalan tersebut harus didasarkan pada fakta dan ketentuan organisasi, bukan prasangka atau penilaian yang hanya ditujukan kepada individu tertentu.
Kebebasan Berpendapat dan Dugaan Persoalan HAM
Dalam pandangan Jon, pemberhentian Firdaus juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan organisasi profesi pers.
Ia merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 mengatur hak untuk berkomunikasi, memperoleh, serta menyampaikan informasi.
Jon juga menyinggung Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Menurutnya, ketentuan tersebut relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menilai perkara Firdaus. Namun, ia menekankan bahwa kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, dasar hukum, prosedur, dan proporsionalitas sanksi.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya,” ujarnya.
Jon mendorong pihak-pihak terkait membuka ruang klarifikasi dan evaluasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara proporsional tanpa memperpanjang konflik di lingkungan pers nasional.
Berawal dari Evaluasi HPN 2026 di Banten
Pemberhentian Firdaus berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN, terutama setelah pelaksanaan HPN 2026 di Serang, Banten, dan munculnya usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.
Dalam evaluasi yang disampaikan SMSI, sejumlah hal menjadi perhatian, antara lain keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi, dan ruang partisipasi organisasi pers lainnya dalam agenda utama HPN.
Pada 11 Februari 2026, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar menyampaikan pernyataan mengenai evaluasi tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebut kuota undangan delegasi SMSI yang semula 171 orang berkurang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.
Persoalan itu kemudian dibahas dalam rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi melalui konferensi video pada 15 Maret 2026. Rapat tersebut menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027.
Pada 18 Juni 2026, Firdaus menyampaikan aspirasi tersebut dalam kegiatan Penyerahan Anugerah SMSI 2026 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, di hadapan Ketua Dewan Pers saat itu, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.
Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui surat SMSI Pusat Nomor 0288/SMSI-Pusat/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026 dengan perihal permohonan penunjukan SMSI sebagai penanggung jawab HPN 2027.
Selanjutnya, dalam rapat Dewan Pers bersama para konstituen pada 30 September 2026, SMSI yang diwakili Makali Kumar menyampaikan aspirasi tertulis agar organisasi tersebut dipertimbangkan menjadi penanggung jawab HPN 2027.
Rangkaian itu menunjukkan bahwa usulan SMSI telah disampaikan melalui sejumlah forum dan saluran kelembagaan. Namun, penetapan penanggung jawab HPN tetap harus mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Kronologi Klarifikasi hingga Pemberhentian
Berikut rangkaian peristiwa berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun:
9 Februari 2026: Puncak peringatan HPN 2026 diselenggarakan di Serang, Banten. Setelah kegiatan tersebut, SMSI menyampaikan evaluasi terkait keterwakilan organisasi, fasilitas, transparansi, dan ruang partisipasi.
11 Februari 2026: Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar menyampaikan pernyataan mengenai sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan HPN 2026.
15 Maret 2026: Rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi membahas evaluasi HPN 2026 dan menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027.
18 Juni 2026: Firdaus menyampaikan aspirasi tersebut dalam kegiatan SMSI di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
10 Juli 2026: SMSI Pusat mengirimkan surat permohonan penunjukan SMSI sebagai penanggung jawab HPN 2027.
30 September 2026: Dewan Pers menggelar rapat bersama para konstituen untuk membahas pandangan mengenai penyelenggaraan HPN. SMSI diwakili Makali Kumar yang menyampaikan aspirasi tertulis.
1 Oktober 2026: Dewan Kehormatan PWI Pusat mengirimkan undangan klarifikasi kepada Firdaus melalui surat Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026. Surat itu meminta penjelasan mengenai usulan SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.
Dalam surat tersebut, Dewan Kehormatan merujuk Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional dan menyatakan PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN 2027 sesuai kebijakan organisasi. Surat itu juga menyinggung pembentukan panitia penyelenggara dan penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN 2027.
4 Oktober 2026: Firdaus menyampaikan jawaban dan klarifikasi tertulis kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat.
6 Oktober 2026: Jadwal klarifikasi langsung sebagaimana tercantum dalam undangan Dewan Kehormatan PWI Pusat.
14 Oktober 2026: Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tentang pemberhentian penuh Firdaus dari keanggotaan PWI.
21 Oktober 2026: Berdasarkan surat tanggapannya, Firdaus menyatakan menerima keputusan pemberhentian tersebut.
22 Oktober 2026: Firdaus menyampaikan tanggapan tertulis kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Ia menyatakan menghormati keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa aspirasinya mengenai HPN berangkat dari prinsip kesetaraan dan keadilan.
Firdaus Hormati Keputusan dan Tetap Perjuangkan Kesetaraan HPN
Dalam surat tanggapan tertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Ia menjelaskan bahwa usulan mengenai HPN 2027 merupakan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan agenda pers nasional yang lebih inklusif, transparan, dan setara.
Firdaus juga menyatakan bahwa perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan tata kelola agenda pers nasional, bukan persoalan pelanggaran moral, tindak pidana, atau pengingkaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam karya pemberitaan.
Dalam surat yang sama, Firdaus menyebut keputusan pemberhentian didasarkan pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026 yang menempatkan HPN sebagai program strategis organisasi PWI.
Ia menyatakan menghormati kewenangan dan kebijakan Dewan Kehormatan PWI, meskipun memiliki pandangan berbeda mengenai tata kelola penyelenggaraan HPN.
Dorong Dewan Pers Fasilitasi Dialog HPN 2027
Jon menilai persoalan yang berkembang seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola HPN agar dapat diterima oleh seluruh elemen pers nasional.
Menurutnya, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Sementara itu, mekanisme penentuan penanggung jawab penyelenggaraan setiap tahun perlu dibahas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kewenangan kelembagaan terkait.
Ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen untuk mencari mekanisme yang transparan, proporsional, dan berkeadilan.
Jon menyebut dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN berdasarkan kesepakatan bersama.
Menurutnya, opsi tersebut dapat menjadi bahan pembahasan dengan tetap menghormati sejarah HPN, peran PWI, dan ketentuan organisasi yang berlaku.
“HPN merupakan momentum penting bagi masyarakat pers Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya harus mampu memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar perbedaan. Dewan Pers perlu memfasilitasi dialog yang sehat agar semua konstituen memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Jon.
Ia berharap penyelesaian persoalan ini tidak hanya berfokus pada sanksi terhadap Firdaus, tetapi juga menghasilkan perbaikan tata kelola HPN yang dapat memperkuat kepercayaan dan solidaritas antarlembaga pers.
Evaluasi Menyeluruh demi Menjaga Marwah Pers
Jon menegaskan, PWI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pers Indonesia. Karena itu, setiap keputusan organisasi yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat pers perlu dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku.
Ia meminta seluruh pihak menghindari pernyataan yang dapat memperuncing konflik personal maupun kelembagaan. Perbedaan pendapat, menurutnya, harus diselesaikan melalui dialog, evaluasi, dan mekanisme organisasi yang sah.
Terkait desakan mosi tidak percaya terhadap Ahmad Munir dan Atal S. Depari, Jon menyatakan evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan anggota serta unsur organisasi yang berwenang.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi,” pungkas Jon Heri.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar