Prabowo Angkat Kiai Modjo dari Sulut Jadi Pahlawan Nasional 2026
- account_circle (**/VIC)
- calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
- visibility 134
- comment 0 komentar
- print Cetak

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa, termasuk Kiai Modjo dari Sulawesi Utara.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2026. Salah satu tokoh yang menerima penghargaan tertinggi tersebut adalah almarhum Muslim Muhammad Khalifah atau lebih dikenal sebagai Kiai Modjo, tokoh perjuangan yang berasal dari Surakarta dan memiliki jejak sejarah panjang di Sulawesi Utara.
Penganugerahan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Utara. Nama Kiai Modjo tercatat sebagai salah satu dari 19 tokoh yang dinilai telah memberikan jasa dan pengabdian luar biasa bagi bangsa dan negara.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa para penerima gelar Pahlawan Nasional berasal dari berbagai daerah, latar belakang, dan jalan perjuangan yang berbeda.
Ada yang berjuang di medan pertempuran, mengabdi melalui kepemimpinan, pendidikan, pemikiran, hingga pelayanan kepada rakyat. Namun, seluruhnya memiliki satu tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kehormatan, kedaulatan, dan masa depan bangsa Indonesia.
Selain Kiai Modjo dari Sulawesi Utara, 18 tokoh lainnya yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional yakni Hoegeng Iman Santoso dari DKI Jakarta, R.M. Margono Djojohadikusumo dari Jawa Tengah, Ali Sastroamidjojo dari Jawa Timur, Abdoel Moethalib Sangadji dari Maluku, serta Franciscus Xaverius Seda dari Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya, Sutan Takdir Alisjahbana dan Ali Sadikin dari DKI Jakarta, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan dari Riau, Maraden Panggabean dari Sumatera Utara, Soengkono dari Jawa Timur, serta R. Suryadi Suryadarma dari Jawa Barat.
Nama lainnya adalah K.H. M. Yusuf Hasyim dari Jawa Timur, K.H. Wasyid dari Banten, Mohamad Roem dari DKI Jakarta, K.H. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat, M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kalimantan Timur, dan Letkol Moch. Sroedji dari Jawa Timur.
Presiden Prabowo juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh pahlawan bangsa, termasuk keluarga dan ahli waris yang selama ini menjaga serta meneruskan nilai-nilai perjuangan para pendahulu.
Menurutnya, menghormati pahlawan tidak cukup hanya dengan mengenang nama dan jasa mereka. Semangat perjuangan harus dilanjutkan melalui kerja nyata, persatuan, kejujuran, serta pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara.
Presiden juga mengajak seluruh putra-putri Indonesia untuk terus menjaga api perjuangan para pendahulu, tidak pernah lelah mencintai bangsa, serta tidak berhenti memberikan yang terbaik bagi rakyat demi mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, adil, makmur, dan berdaulat.
KIAI MODJO DAN JEJAK PERJUANGANNYA
Muslim Mochammad Khalifah atau dikenal dengan nama Kiai Madja, Kiai Modjo, maupun Kiai Mojo, lahir sekitar tahun 1792 di Mojo, Kesunanan Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang ulama yang dikenal sebagai orang kepercayaan Pangeran Diponegoro sekaligus panglima selama berlangsungnya Perang Jawa.
Kiai Modjo meninggal dunia pada 20 Desember 1849 di Tondano, Hindia Belanda, yang kini berada di wilayah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Atas jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 93/TK/2026 tanggal 10 November 2026.
Latar Belakang Keluarga
Berdasarkan keterangan yang dilansir dari Wikipedia, Kiai Modjo lahir dari pasangan Iman Abdul Ngarip dan R.A. Mursilah. Ayahnya merupakan seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Kiai Baderan. Kedua orang tuanya berasal dari kalangan bangsawan.
Abdul Ngarip merupakan keturunan keluarga Keraton Surakarta yang memilih mengabdikan hidupnya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Sementara itu, ibunya, R.A. Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwana III.
Meski memiliki garis keturunan bangsawan, Kiai Modjo sejak lahir tidak pernah hidup dalam lingkungan keraton.
Secara silsilah keluarga, Kiai Modjo dan Pangeran Diponegoro memiliki hubungan kekerabatan. Diponegoro, yang sebelumnya bergelar Bendara Raden Mas Antawirya, merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwana III dari seorang istri selir. Dengan demikian, Diponegoro adalah saudara sepupu Kiai Modjo.
Sama seperti Kiai Modjo, Diponegoro juga tumbuh di luar lingkungan istana sejak kecil. Hubungan kekeluargaan keduanya semakin erat setelah Kiai Modjo menikahi janda paman Diponegoro bernama Raden Ayu Sepuh, putri Raden Sumonegoro, Bupati Padangan yang ikut berjuang melawan Raden Ronggo Madiun dalam pertempuran di hutan jati pada 1810.
Karena hubungan tersebut, Pangeran Diponegoro memanggil Kiai Modjo dengan sapaan “paman”, meskipun keduanya sebenarnya merupakan saudara sepupu.
Dakwah Islam dan Perjuangan Melawan Belanda
Dasar pengetahuan agama Kiai Modjo diperoleh dari ayahnya yang merupakan ulama besar. Setelah menunaikan ibadah haji, ia sempat bermukim di Mekkah. Sepulang dari Tanah Suci, Kiai Modjo melanjutkan peran ayahnya mengelola pesantren di desa kelahirannya dan berhasil menghimpun banyak pengikut.
Bersama para santrinya, ia menggalang gerakan ant pemurtadan yang marak di kalangan bangsawan keraton. Kiai Modjo juga memiliki cita-cita agar suatu hari tanah Jawa dikelola dengan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam.
Cita-cita tersebut menjadi salah satu alasan Kiai Modjo bersama para pengikutnya bersedia bergabung dengan Pangeran Diponegoro untuk menghadapi penjajahan Belanda dalam Perang Jawa.
Kiai Modjo bergabung sejak hari pertama pasukan Diponegoro tiba di Gua Selarong, yang terletak di Pajangan, Bantul, Yogyakarta, untuk menjalankan strategi perang gerilya melawan Belanda.
Ia juga dipercaya menjadi wakil Diponegoro dalam perundingan penting dengan pihak Belanda pada 29 Agustus 1827 di Klaten. Dalam upaya diplomasi tersebut, Kiai Modjo secara tegas menyampaikan sejumlah tuntutan.
Perannya tidak hanya terbatas pada perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kiai Modjo juga berhasil mengubah paradigma perlawanan terhadap Belanda dari label “pemberontakan” menjadi “perang sabil” atau perang suci melawan penjajah yang dianggap sebagai musuh Islam.
Sejak bergabung dengan Diponegoro, Kiai Modjo berhasil merekrut banyak tokoh berpengaruh. Di antaranya 88 kiai desa, 11 syekh, 18 pejabat urusan agama seperti penghulu, khatib, dan juru kunci, serta 15 guru mengaji. Selain itu, puluhan ulama dari Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, Ponorogo, dan daerah lainnya turut bergabung, termasuk sejumlah santri perempuan.
Sebelum Perang Jawa meletus, Pangeran Diponegoro telah mengenal Kiai Modjo. Ketika tiba di Selarong bersama pamannya, Pangeran Mangkubumi, Diponegoro membahas sosok ulama yang tepat untuk diminta memberikan nasihat mengenai cara menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan perang sabil melawan Belanda.
Mangkubumi menyarankan agar mereka memanggil salah seorang ulama dari Yogyakarta. Namun, Diponegoro menolak karena merasa kurang percaya terhadap kapasitas para ulama di daerah tersebut untuk memberikan petunjuk berdasarkan Al-Qur’an.
Sebagai gantinya, Diponegoro memilih dua ulama yang dikenal memiliki ketakwaan dan sangat berhati-hati dalam menjalankan perintah Al-Qur’an. Keduanya adalah Kiai Kuweron dari Pesantren Kuweron di Kedu Selatan yang sudah lanjut usia, serta Kiai Modjo dari Pesantren Mojo dekat Delanggu yang saat itu berusia sekitar 33 tahun.
Perbedaan Pandangan dengan Diponegoro
Setelah berjuang bersama selama sekitar tiga tahun, hubungan Kiai Modjo dan Pangeran Diponegoro mulai mengalami perbedaan pandangan.
Kiai Modjo tidak sepaham ketika Diponegoro mulai menggunakan pendekatan budaya Jawa melalui konsep Ratu Adil atau juru selamat untuk menarik simpati rakyat dan memperkuat pasukannya.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah ketika Diponegoro mengaku memperoleh tugas suci dari Tuhan melalui pengalaman bersemedi. Diponegoro juga mengklaim telah diangkat sebagai Ratu Adil dengan gelar Jeng Sultan Abdulhamid Herucakra Sayidin Panatagama Khalifah Rasulullah di Tanah Jawa.
Secara tersirat, Diponegoro menyamakan pengalaman spiritual yang diklaimnya dengan pengalaman Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul. Ia juga mengaitkan sejumlah peristiwa khusus dalam kehidupan Rasulullah dengan status spiritual yang diklaimnya, seperti menyendiri di gua dan menerima wahyu dari Malaikat Jibril.
Dalam perkembangannya, para pengikut memperlakukan Diponegoro layaknya seorang raja. Meski kerap mengenakan jubah putih, ia juga memiliki koleksi barang-barang mewah seperti pusaka, keris, dan kuda. Diponegoro turut menonjolkan gaya serta atribut kerajaan, termasuk penggunaan payung berlapis emas yang dibawa para pengawalnya dalam setiap kemunculan.
Kiai Modjo tidak sependapat dengan ekspresi tersebut. Ia menilai Diponegoro telah mengingkari janji untuk membentuk pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan justru memiliki ambisi mendirikan kerajaan tandingan di tanah Jawa.
Perbedaan pandangan itu semakin meruncing hingga Diponegoro menyarankan agar Kiai Modjo berhenti berperang. Kiai Modjo kemudian berinisiatif menemui Belanda untuk melakukan perundingan dengan harapan mengakhiri peperangan.
Dalam pertemuan pada 25 Oktober 1828, pihak Belanda sempat menanyakan bagaimana jika Diponegoro diberikan wilayah kekuasaan sehingga memperoleh kedudukan sebagai raja baru di Jawa. Kiai Modjo menjawab bahwa tawaran tersebut akan disambut dengan senang hati oleh Diponegoro dan perang pun akan berakhir.
Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan Kiai Modjo bahwa Diponegoro sedang mengincar gelar raja Jawa dan ingin memimpin kerajaan baru, meskipun bukan dengan sistem pemerintahan Islam.
Di sisi lain, Diponegoro juga merasa jengkel terhadap sikap Kiai Modjo yang dinilai takabur. Kiai Modjo kerap menyampaikan bahwa para pangeran Surakarta terdahulu belajar di bawah asuhan ayahnya dan generasi berikutnya juga mendapatkan pendidikan darinya.
Dalam babad karyanya, Diponegoro merasa martabatnya dikecilkan karena Kiai Modjo menyebut pengaruh dirinyalah yang membuat pihak keraton memberikan dukungan ketika perang semakin meluas.
Persaingan yang sebelumnya hanya menimbulkan ketegangan akhirnya berkembang menjadi perselisihan terbuka. Situasi tersebut turut diwarnai saling menyalahkan setelah pasukan Diponegoro yang berkekuatan sekitar 5.000 prajurit mengalami kekalahan besar di Gawok, sebelah barat Kota Surakarta, pada 15 Oktober 1826.
Kiai Modjo dan keluarganya dituduh mendesak serangan ke ibu kota Kesunanan demi kepentingan mereka sendiri.
Ditangkap dan Diasingkan ke Tondano
Pada 5–9 November 1828, Kiai Modjo kembali berangkat ke Mlangi untuk melakukan perundingan sendiri dengan pihak Belanda tanpa sepengetahuan Pangeran Diponegoro. Perundingan sebelumnya juga telah berlangsung pada 31 Oktober 1828 di sebuah pathok nagari, yakni pusat ulama ahli hukum fikih.
Namun, perundingan tersebut tidak terlaksana. Pasukan Gerak Cepat Ketiga yang dipimpin Letnan Kolonel Joseph Le Bron de Vexela telah ditugaskan untuk memastikan Kiai Modjo dan pasukannya tidak dapat meloloskan diri.
Pada 10 November 1828, ketika upaya perundingan kembali gagal, Kiai Modjo diketahui berusaha kembali menuju Pajang melalui jalan pintas di lereng Gunung Merapi.
Dua hari kemudian, tepatnya 12 November 1828, pasukannya dicegat di dekat bekas perkebunan Bawon Bouwens van der Boyen di Babadan. Dalam keadaan terkepung, Kiai Modjo diberi waktu dua menit untuk memutuskan apakah menyerah tanpa syarat atau menghadapi pertempuran dalam situasi yang sulit.
Kiai Modjo akhirnya memilih menyerah bersama sekitar 400 orang pasukannya.
Pada tanggal yang sama, Kiai Modjo dan para pengikutnya juga disebut disergap di daerah Mlangi, Sleman, dekat Sungai Bedog, sebelum dibawa ke Salatiga.
Dalam penahanan tersebut, Kiai Modjo meminta agar sebagian besar pengikutnya dibebaskan dan menyatakan bersedia menerima apa pun keputusan Belanda terhadap dirinya. Permintaan itu dikabulkan. Sebagian besar pengikutnya dilepaskan, sementara Kiai Modjo tetap ditahan bersama orang-orang dekatnya dan sejumlah tokoh berpengaruh.
Belanda menilai Kiai Modjo sebagai sosok yang sangat berbahaya karena dianggap memiliki peran besar dalam mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah.
Pada 17 November 1828, Kiai Modjo bersama orang-orang yang masih menyertainya dikirim ke Batavia. Selanjutnya, Belanda memutuskan untuk mengasingkannya ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara.
Di tanah pengasingan, Kiai Modjo tetap melanjutkan dakwah Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 20 Desember 1849 dalam usia 57 tahun di Tondano.
Warisan Sejarah Kiai Modjo di Tanah Minahasa
Pengasingan Kiai Modjo bersama para pengikutnya ke Tondano menjadi awal terbentuknya komunitas yang dikenal sebagai Kampung Jawa Tondano atau Jaton.
Seluruh pengikut Kiai Modjo yang dibuang ke Tondano merupakan laki-laki. Mereka kemudian menikah dengan perempuan setempat. Perpaduan dua kebudayaan tersebut melahirkan komunitas Jaton yang hingga kini masih mempertahankan sejumlah tradisi Islam dan budaya Jawa.
Di tanah pengasingan, mereka mendirikan Masjid Al-Falah serta menyebarkan agama Islam, termasuk kepada sejumlah perempuan Minahasa.
Keturunan Kiai Modjo umumnya menggunakan nama marga Kiay Modjo. Salah satunya adalah Julaiha Kiay Modjo, dosen Bahasa Jerman di Universitas Sam Ratulangi. Ia mengaku tidak lagi mengetahui secara pasti di mana keturunan bermarga Kiay Modjo tinggal di Kampung Jawa Tondano. Selain di Minahasa, banyak pula keturunan bermarga Kiay Modjo yang tinggal di Gorontalo.
Dalam buku Fakta Sejarah Kepahlawanan Kiai Mojo (2017:97) dijelaskan bahwa komunitas Jaton merupakan salah satu subetnis Minahasa yang terbentuk melalui proses asimilasi antara pengikut Kiai Modjo dan masyarakat setempat.
” Dari segi etnis, komunitas Jaton menjadi salah satu subetnis Minahasa sebagai hasil asimilasi melalui perkawinan antara pengikut Kyai Mojo dengan keke’ (gadis) anak para Walak sejak Januari 1831.”
Minahasaraad atau Dewan Minahasa mengakui Jaton sebagai subetnis pada 1919. Komunitas tersebut juga tunduk pada hukum adat Minahasa.
Menurut Profesor Ishak Pulukadang, Jaton sebagai etnis maupun komunitas termasuk kawasan strategis provinsi dan telah menjadi Desa Budaya.
Kampung Jaton juga kerap dikunjungi pejabat keturunan Jawa. Menurut warga setempat, sejumlah tokoh nasional seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X pernah berkunjung ke kawasan tersebut.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Kiai Modjo melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/2026 tertanggal 10 November 2026 menjadi pengakuan atas perjalanan panjang perjuangannya.
Dari medan Perang Jawa hingga tanah pengasingan di Tondano, jejak Kiai Modjo tidak hanya tercatat dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme, tetapi juga meninggalkan warisan dakwah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang tumbuh dari pertemuan dua kebudayaan di Sulawesi Utara.
- Penulis: (**/VIC)



Saat ini belum ada komentar