Kajati Sulut Minta Kepala Daerah Perkuat Peran Srikandi Jaga Desa
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
- visibility 218
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH membuka Musyawarah Daerah DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut, Manado, Rabu (5/8/2026)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, PRONEWS5.COM– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH, meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan Srikandi Jaga Desa agar mampu berperan aktif mengawal pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pesan tersebut disampaikan Kajati saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara dan Musyawarah DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang berlangsung di Aula Sam Ratulangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (5/8/2026).
Menurut Kajati, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem pengawasan sosial yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan ruang, dukungan, dan sinergi agar organisasi tersebut dapat menjalankan fungsi pengawalan secara optimal.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara Ir. Stefanus B.A.N. Liow MAP, para bupati dan wali kota, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara, serta jajaran pengurus Srikandi Jaga Desa dari berbagai kabupaten dan kota.
Dalam sambutannya, Jacob Hendrik Pattipeilohy menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Ia menilai Srikandi Jaga Desa memiliki posisi strategis untuk ikut memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam membangun budaya integritas di desa. Kehadiran Srikandi Jaga Desa diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan hingga ke tingkat paling bawah,” tegasnya.
Usai pelaksanaan Musda, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama para kepala daerah, jajaran Kejati Sulut, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Stefanus B.A.N. Liow, serta Ketua Srikandi Jaga Desa Gresty Massie.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan harapan agar jaringan Srikandi Jaga Desa dapat memperkuat pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pengawasan penggunaan dana desa yang setiap tahun mengelola anggaran dalam jumlah besar.
Keberadaan organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan dinilai dapat memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
Kajati Sulut juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Kejaksaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum. Menurutnya, desa yang maju tidak hanya diukur dari besarnya pembangunan fisik, tetapi juga dari kuatnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan pengawasan terhadap pembangunan desa semakin efektif, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, dan manfaat berbagai program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
- Penulis: (**/ARP)
Saat ini belum ada komentar