Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Halaman "2"

Politik

Dua Tahun MDT di Senayan Dari Ruang Sidang ke Rumah Warga

Dua Tahun MDT di Senayan Dari Ruang Sidang ke Rumah Warga

  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • account_circle (**/ARP)
  • visibility 93
  • 0Komentar

MANADO, PRONEWS5.COM — Tepat dua tahun setelah dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024, Martin Daniel Tumbelaka atau MDT mencatat sejumlah aktivitas di parlemen sekaligus di daerah pemilihan Sulawesi Utara. Dari menjalankan tugas di Komisi III DPR RI hingga menyerap aspirasi warga, aktivitas tersebut menjadi bagian dari perjalanan politiknya selama periode 2024–2029. Martin […]

Megawati Datang Sarang Banteng Sulut Bergemuruh

Megawati Datang Sarang Banteng Sulut Bergemuruh

  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • account_circle (**/ARP)
  • visibility 251
  • 0Komentar

TONDANO, PRONEWS5.COM — Kehadiran Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuat Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Kabupaten Minahasa, dipadati ribuan pengurus dan kader PDI Perjuangan dari berbagai daerah di Sulawesi Utara, Jumat (25/9/2026). Megawati hadir dalam agenda pendidikan politik, konsolidasi internal sekaligus pelantikan jajaran struktur PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 10 […]

Komite III DPD RI Dorong Jaminan Penghasilan dan Perlindungan bagi Guru dan Dosen

Komite III DPD RI Dorong Jaminan Penghasilan dan Perlindungan bagi Guru dan Dosen

  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 560
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM – Komite III DPD RI menilai profesi guru dan dosen layak memperoleh jaminan negara atas penghasilan yang layak, kepastian karier, serta perlindungan hukum dan profesi. Jaminan tersebut perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI […]

Anggota Baleg DPR RI Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

Anggota Baleg DPR RI Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 286
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Akurasi data dan pemetaan kepemilikan tanah dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan reforma agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa meminta data mengenai konflik pertanahan dihimpun secara komprehensif untuk memetakan pola dan akar Hal tersebut disampaikan Ledia saat mendalami masukan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Dewan […]

Ketua Komisi II DPR RI: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Ketua Komisi II DPR RI: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 40
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi. Tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Rifqi saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komisi II DPR RI dengan […]

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

  • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 472
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di […]

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

  • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 119
  • 0Komentar

SEMARANG, PRONEWS4.COM – Komisi II DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) dapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang sebelum Desember 2026. Revisi ini diproyeksikan bakal mengganti sebagian besar substansi dan pasal guna menghadirkan tata kelola data kependudukan yang lebih modern dan berdaya saing. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi […]

SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi

SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi

  • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 148
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan standardisasi nasional. Supaya kebijakan SNI mampu melindungi industri dalam negeri tanpa menghambat investasi dan kolaborasi dengan pihak asing. Menurutnya, standardisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan produk asing yang masuk ke Indonesia tidak mematikan industri lokal. Namun, pada […]

Inilah 23 Calon Anggota BPK RI yang akan menjalani Fit and Proper Test di Komite IV DPD RI

Inilah 23 Calon Anggota BPK RI yang akan menjalani Fit and Proper Test di Komite IV DPD RI

  • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 1.452
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 23 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031. Nama-nama tersebut diterima DPD RI pada 31 Agustus dari DPR RI melalui surat Nomor R/10568/PVW.02/8/2026 yang di tandatangani oleh Ketua DPR RI […]

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, Legislator Senayan: RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, Legislator Senayan: RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

  • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
  • account_circle (**/IND)
  • visibility 766
  • 0Komentar

JAKARTA, PRONEWS5.COM – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memperjelas jaminan perlindungan bagi masyarakat. Menurutnya, setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar dan mekanisme hukum yang jelas agar tidak merugikan pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana. Dalam hal ini, Safaruddin menyoroti perbedaan antara Penyitaan […]

expand_less