Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Kodaeral XII Ikuti Press Conference dan Pemusnahan 93 Ribu Batang Rokok Ilegal

Kodaeral XII Ikuti Press Conference dan Pemusnahan 93 Ribu Batang Rokok Ilegal

  • account_circle (**/BEN)
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
  • visibility 224
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MEMPAWAH, PRONEWS5.Com – Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII mengikuti secara virtual kegiatan Press Conference dan pemusnahan barang bukti rokok ilegal hasil tangkapan Tim Gabungan Kodaeral XI dan Bea Cukai Merauke. Kegiatan Vicon dilaksanakan di Mako Kodaeral XII, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Panglima Koarmada RI, Gubernur Papua Selatan, Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Ketua MRP Papua Selatan, Dankodaeral XI, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, serta Bea Cukai Merauke. Sementara itu, Vicon di Kodaeral XII diikuti Asintel Dankodaeral XII yang diwakili Pabandya Pamlitpersgal Sintel Kodaeral XII, Kadiskum Kodaeral XII yang diwakili Kasubdis Kumlater Diskum Kodaeral XII, serta Sahli A Wilnas Kodaeral XII.

Dalam operasi gabungan tersebut, Kodaeral XI bersama Bea Cukai Merauke berhasil mengamankan 97 dus rokok ilegal dengan total 93.000 batang, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Dalam penyelesaian perkara, diterapkan prinsip ultimum remedium dengan pengenaan denda sebesar Rp2,3 miliar sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata sinergi TNI Angkatan Laut bersama Bea Cukai dan instansi penegak hukum dalam memberantas peredaran barang ilegal yang berpotensi merugikan negara. Bagi Kodaeral XII, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan berbagi informasi terkait pola serta potensi penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut, sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan unsur-unsur Kodaeral XII dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kerja.

Melalui sinergi dan pertukaran informasi antarsatuan serta instansi terkait, Kodaeral XII terus berupaya memperkuat pengawasan wilayah laut dan mencegah perairan Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur kegiatan ilegal. Hal ini sejalan dengan komitmen TNI Angkatan Laut untuk senantiasa hadir dalam menjaga keamanan laut, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan negara dari berbagai bentuk pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

  • Penulis: (**/BEN)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Diperiksa KPK Bupati Bolmut Sirajudin Keluar Pakai Rompi Tahanan

    Usai Diperiksa KPK Bupati Bolmut Sirajudin Keluar Pakai Rompi Tahanan

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 205
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penahanan dilakukan setelah Sirajudin menjalani pemeriksaan intensif menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (21/9/2026). Sirajudin keluar dari Gedung Merah […]

  • Dugaan Korupsi MBG Sulut Masuk Kejagung, INAKOR Minta JAM PIDSUS Bongkar Penetapan Titik SPPG

    Dugaan Korupsi MBG Sulut Masuk Kejagung, INAKOR Minta JAM PIDSUS Bongkar Penetapan Titik SPPG

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 300
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM– Dugaan penyimpangan dalam penetapan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara kini memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Utara LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) secara resmi mengajukan permohonan telaah dan pendalaman kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI, […]

  • Pakar Hukum: Putusan MK Tak Halangi DPR Bentuk UU Baru soal Pilkada Lewat DPRD

    Pakar Hukum: Putusan MK Tak Halangi DPR Bentuk UU Baru soal Pilkada Lewat DPRD

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 252
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat dinilai tidak serta-merta menutup ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah sistem Pilkada melalui revisi atau pembentukan regulasi baru. Pandangan tersebut disampaikan pakar hukum pidana sekaligus pengacara senior, Dr. Santrawan Paparang, SH., MH., M.Kn. Menurut Santrawan, Putusan MK […]

  • Polres Kotamobagu melalui Tim URC Sat Reskrim menggelar patroli mobile untuk mencegah kriminalitas dan menjaga Kamtibmas tetap aman dan kondusif.

    Pastikan Wilayah Hukum Tetap Aman, Kasat Reskrim IPTU Ahmad Waafi Pimpin Patroli URC Polres Kotamobagu

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle (**/NOX)
    • visibility 183
    • 0Komentar

    KOTAMOBAGU, PRONEWS5.COM — Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polres Kotamobagu menggelar patroli mobile kewilayahan, Sabtu (15/8/2026). Patroli yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kotamobagu IPTU Ahmad Waafi, S.Tr.K., M.H., tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan kehadiran personel kepolisian, terutama kawasan dengan aktivitas […]

  • Anti Korupsi, Agenda Bersama Negara dan Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Oleh: Paulus Gibran Evano Korupsi telah menjadi penyakit kronis dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, yang menghambat kemajuan serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Praktik korupsi tidak hanya mencoreng citra pemerintahan, tetapi juga menggerogoti kredibilitas sistem peradilan dan pemerintahan di Indonesia. Di tengah maraknya korupsi, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi sebagai bentuk integritas pemerintah […]

  • Pemerintah Perketat Belanja TIK, Cegah Pemborosan

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 378
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com – Pemerintah Republik Indonesia memperketat pengelolaan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mencegah pemborosan akibat pembangunan aplikasi pemerintah yang tidak saling terhubung atau duplikasi sistem.Penegasan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam peluncuran Rencana […]

expand_less