Kapal Pertamina Ditahan Iran DPR Desak Prabowo Turun Tangan Langsung
- account_circle [VIC]
- calendar_month Senin, 30 Mar 2026
- visibility 315
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi kapal tanker minyak melintasi Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan negara Barat. (Foto: Dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA — Tekanan terhadap pemerintah pusat menguat menyusul tertahannya dua kapal tanker milik di kawasan . Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, secara terbuka mendesak Presiden untuk tidak sekadar mengandalkan jalur diplomasi teknis, tetapi turun langsung memimpin negosiasi dengan pemerintah .
Desakan itu bukan tanpa alasan. Menurut Syafruddin, situasi geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah telah melampaui kapasitas penanganan level kementerian. Ia menilai, komunikasi antar kepala negara menjadi satu-satunya jalur efektif untuk mempercepat penyelesaian.
“Kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh menteri. Dibutuhkan lobi langsung dari Presiden agar memiliki kekuatan diplomatik yang lebih besar,” tegasnya, Minggu (29/3/2026).
Hingga kini, dua kapal tanker Indonesia masih tertahan di tengah eskalasi konflik kawasan, menyusul langkah Iran yang memperketat bahkan menutup akses di Selat Hormuz sebagai respons atas ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Situasi ini membuat jalur distribusi energi global terganggu.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Teheran memang telah bergerak cepat melakukan komunikasi intensif. Namun, Syafruddin menilai upaya tersebut perlu “naik kelas” menjadi diplomasi strategis tingkat tinggi.
Ia mengingatkan, Selat Hormuz bukan jalur biasa. Sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melintas di wilayah tersebut. Artinya, gangguan yang terjadi bukan hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas energi global.
“Ini menyangkut aset negara dan keselamatan awak kapal. Negara harus hadir secara maksimal, dan Presiden perlu memimpin langsung,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi PKB itu juga menyoroti pentingnya pendekatan multilateral di tengah konflik yang belum mereda. Indonesia, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai negara non-blok yang bisa menjembatani komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Iran.
Di sisi lain, ia melihat insiden ini sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera mempercepat diversifikasi sumber energi. Ketergantungan pada jalur rawan konflik seperti Selat Hormuz dinilai menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.
“Ini bukan sekadar soal kapal tertahan. Ini soal kedaulatan energi dan perlindungan kepentingan nasional di tengah pusaran konflik global,” pungkasnya.
- Penulis: [VIC]
Saat ini belum ada komentar