Dapur MBG Tomohon Mulai Tutup, Efek Penahanan Tiga Eks Pimpinan BGN?

TOMOHON, PRONews5.com – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tomohon mulai menghentikan aktivitasnya. Kondisi ini terpantau beberapa hari setelah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Hasil penelusuran PRONews5.com pada Senin (8/6/2026) menemukan salah satu SPPG yang tidak lagi beroperasi, yakni SPPG Kamasi yang berlokasi di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Padahal, SPPG tersebut selama ini diketahui mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di wilayah Kota Tomohon.

Aktivitas yang biasanya dipenuhi proses produksi dan distribusi makanan tampak nyaris berhenti total.

Saat wartawan mendatangi lokasi sekitar pukul 10.00 WITA, hanya terlihat beberapa kendaraan operasional terparkir di halaman, termasuk mobil pengangkut MBG.

Sejumlah pekerja tampak berada di dalam bangunan, sementara seorang perempuan terlihat membersihkan salah satu ruangan.

Ketika dikonfirmasi, beberapa pekerja mengakui bahwa operasional dapur telah dihentikan sejak pekan lalu.

“Untuk sementara kami belum beroperasi. Kami masih menunggu instruksi dari pimpinan. Kapan mulai lagi, kami juga belum tahu,” ujar salah satu pekerja.

Temuan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Namun kondisi berbeda ditemukan di salah satu SPPG yang berlokasi di Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara. Hingga saat ini, dapur tersebut masih mendistribusikan MBG ke sejumlah sekolah.

Salah satu pengelola membenarkan bahwa operasional dapur masih berjalan normal.

“Kami masih menyalurkan MBG karena masih ada sisa saldo operasional,” katanya singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, penghentian aktivitas beberapa SPPG diduga terjadi seiring proses penataan dan evaluasi pasca pergantian kepemimpinan di tingkat pusat.

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan langsung penghentian operasional dapur di daerah dengan kasus hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menahan tiga mantan petinggi BGN pada 3 Juni 2026.

Mereka adalah Dadan Hindayana selaku mantan Kepala BGN, Sony Sonjaya selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, serta Lodewyk Pusung selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam proses penyidikan, para tersangka diduga terlibat dalam praktik penggelembungan harga (mark-up) sejumlah pengadaan barang serta penyimpangan dalam penunjukan mitra penyelenggara program.

Dampak penghentian distribusi MBG mulai dirasakan sebagian masyarakat. Sejumlah orang tua murid mengaku tidak memperoleh informasi terkait penghentian sementara penyaluran makanan di sekolah.

“Kalau memang ada penghentian sementara, seharusnya diumumkan kepada publik. Anak-anak kami biasanya menerima MBG setiap hari. Tiba-tiba tidak ada tanpa penjelasan,” ujar seorang orang tua murid SD di Kecamatan Tomohon Tengah.

Sorotan juga datang dari aktivis antikorupsi Sulawesi Utara, Rolly Wenas. Menurutnya, transparansi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Program ini menggunakan uang rakyat. Karena itu pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik,” tegas Wenas.

Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar tujuan mulia MBG tidak tercoreng oleh praktik penyimpangan.

“Kasus yang menjerat tiga mantan pimpinan BGN harus menjadi pelajaran. Program MBG sangat baik untuk masa depan anak-anak Indonesia. Jangan sampai tujuan baik ini dirusak oleh korupsi. Mari kita kawal bersama agar program ini tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa distribusi MBG di Kota Tomohon selama ini memang belum sepenuhnya merata.

“Masih ada sekolah yang menerima dan ada yang belum menerima. Mudah-mudahan ke depan program ini bisa berjalan lebih baik, lebih adil, merata, dan transparan,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun pengelola Program MBG di tingkat daerah terkait penyebab penghentian operasional sejumlah SPPG di Kota Tomohon serta kapan distribusi makanan akan kembali berjalan normal.

[**/ARP]