Golkar Sulut Era MEP Terbentuk Ini Deretan Nama di Balik Struktur Baru

MANADO, PRONEWS5.COM – dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, atau MEP tercantum sebagai Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara periode 2026–2030. Dalam struktur kepengurusan yang tercantum pada dokumen hasil Musyawarah Daerah (Musda), Aditya Anugrah Moha dipercaya sebagai sekretaris dan Angelly T. Runtu sebagai bendahara.

Dokumen pengesahan komposisi dan personalia tersebut mencantumkan Surat Keputusan Nomor SKEP-180/DPP/GOLKAR/IX/2026 dengan tanggal penyerahan 25 September 2026. Susunan yang dipublikasikan memuat 93 nama dengan pembagian tanggung jawab pada jajaran pimpinan, sekretariat, bendahara, kepala biro, dan anggota.

Di bawah kepemimpinan MEP, jajaran wakil ketua terdiri atas Tonny Hendrik Lasut sebagai Wakil Ketua Bidang Pratama, Apler Bentian pada Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Ruby Rumpesak pada Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, serta Moh. Feryando Lamaluta pada Bidang Pemenangan Pemilu.

Selanjutnya, Raski Azhari Mokodompit tercantum sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Janly Oklen Waleleleng pada Bidang Pemuda dan Olahraga, Christian Paul Johanes Welang pada Bidang Kerohanian, Rouli Turendo Octaria pada Bidang Pendidikan dan Seni Budaya, serta Yongkie Limen pada Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Jajaran wakil ketua lainnya meliputi Leonard Parrangan pada Bidang Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Linda Elvira Weenas pada Bidang Perempuan, Arie Bororing pada Bidang Tani dan Nelayan, Noldy Pratasis pada Bidang Hubungan Lembaga Politik, Andrew Alexander Pattymahu pada Bidang Media dan Penggalangan Opini, Meilan Rey pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Sulhan Manggabarani pada Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan.

Untuk pengembangan organisasi di wilayah, Musa Belantrio Wanara Beringin Rogi tercantum sebagai Wakil Ketua Bidang PP Wilayah Kota Manado, Maryke D. R. Karinda pada Wilayah Minahasa Utara–Kota Bitung, Esterina Gaghana pada Wilayah Nusa Utara, Sudirman M. Mamonto pada Wilayah Bolmong Raya, Vanda Stevani Rantung pada Wilayah Minahasa Selatan–Minahasa Tenggara, serta Jilly Gabriela Eman pada Wilayah Minahasa–Tomohon.

Pada jajaran sekretariat, Aditya Anugrah Moha menjabat sebagai sekretaris. Ia didampingi Nicky E. B. Lumingas sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Ramadhan Hiola pada Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Rommy W. Poli pada Bidang Pemenangan Pemilu, Kevrent Timotius Sumurung pada Bidang Hukum dan HAM, serta Michael Bibiza pada Bidang Pemuda dan Olahraga.

Jajaran wakil sekretaris juga mencakup Jimrif Alfa Ombong pada Bidang Kerohanian, Victor Yohanes Pledomurin pada Bidang Pendidikan dan Seni Budaya, Yanni Raintung pada Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Sucipto Noho pada Bidang Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Sitti Marijam Thawil pada Bidang Perempuan.

Berikutnya, Idham Malewa tercantum pada Bidang Tani dan Nelayan, Imelda Sintia Paruntu pada Bidang Hubungan Lembaga Politik, Meidy Djeki Singal pada Bidang Media dan Penggalangan Opini, Iswadi Amali pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Roy Prayitno Asona pada Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan.

Untuk koordinasi wilayah, Octavianus Paparang tercantum sebagai Wakil Sekretaris Bidang PP Wilayah Kota Manado, Revlita J. W. Mandagi pada Wilayah Minahasa Utara–Kota Bitung, Marvein Hontong pada Wilayah Nusa Utara, Hartina Badu pada Wilayah Bolmong Raya, Imanudin Kadi pada Wilayah Minahasa Selatan–Minahasa Tenggara, serta Angely T. Runtu pada Wilayah Minahasa–Tomohon.

Pada unsur keuangan, dokumen mencantumkan Angelly T. Runtu sebagai bendahara, diikuti Bob Nover Janis, Katyana Nashatra, Junius Kaligis, Muhammad Sudarmono, Pansy Heavenly Y. Manalip, Markus Lodewik Pandeirot, Vionita Kuera, Meyke Lavarence, Everly Oktavianus Kelejan, Naula Q Modjo, Rizal Sjaus, S.E., Nabillah, Kezia Elizabeth Paruntu, Ridwan Naukoko, dan Taufik Akbar Kadir sebagai wakil bendahara.

Sementara itu, pada tingkat biro, Agus Tamaka tercantum sebagai Ketua Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, dengan Andi Setiawan Zulkarnain, Muhammad Zakir Sani, dan Muh. Zakir Sani tercantum sebagai anggota. Ferdinandowo dipercaya sebagai Ketua Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, didampingi Ronald Jefbeth Salendu sebagai anggota.

Roudhy Rovip Sumanti tercantum sebagai Ketua Biro Pemenangan Pemilu dengan Alfrets Lontoh sebagai anggota. Lucky Mekel Jacob mengisi jabatan Ketua Biro Hukum dan HAM, sedangkan Elisabeth Pricilia Runtu tercantum sebagai anggota.

Pada bidang kepemudaan dan olahraga, Gladys Maryam Mawati menjadi ketua biro dengan Wahyu Maulana sebagai anggota. Kalo Tahirun tercantum sebagai Ketua Biro Kerohanian, didampingi Arthur Timbuleng sebagai anggota. Olivia Lumi mengisi jabatan Ketua Biro Pendidikan dan Seni Budaya dengan Mas Mudin Kadir sebagai anggota.

Untuk bidang kesehatan dan lingkungan hidup, Eddy Susanto tercantum sebagai ketua biro dengan Paulita Paat sebagai anggota. Nabillah Tueno memimpin Biro Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, didampingi Rahmat Hidayat Suadu sebagai anggota.

Charly Rundengan tercantum sebagai Ketua Biro Perempuan dengan Nansi Mandolang sebagai anggota. Pada Bidang Tani dan Nelayan, Crein Mamahit menjabat sebagai ketua biro dengan Olga Manopo sebagai anggota. Maykel Ronald Tielung tercantum sebagai Ketua Biro Hubungan Lembaga Politik, didampingi Megachristi M. Sinaulan sebagai anggota.

Di bidang komunikasi dan lingkungan, Perdana K. tercantum sebagai Ketua Biro Media dan Penggalangan Opini, sedangkan Farel Kati Hokang menjadi anggota. Bronson Pangalila memimpin Biro Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Faisal Salim sebagai anggota. Adapun Hery Fairumondor tercantum sebagai Ketua Biro Kebijakan Politik dan Pemerintahan, didampingi Riedel Josef Lanes sebagai anggota.

Dari pembagian jabatan yang tercantum, kepengurusan Golkar Sulawesi Utara periode 2026–2030 mencakup fungsi administrasi, kaderisasi, pengelolaan keuangan, komunikasi politik, hingga persiapan pemilu. Pembagian tersebut menyediakan kerangka organisasi untuk mengarahkan pelaksanaan tugas berdasarkan bidang masing-masing.

Meski demikian, efektivitas kepengurusan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan struktur. Koordinasi antarpengurus, konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota, serta realisasi program kerja akan menjadi faktor penting dalam mengukur pelaksanaan tanggung jawab organisasi selama masa jabatan.

Dalam materi publikasi susunan pengurus tersebut, Golkar Sulawesi Utara mengusung slogan “Golkar Solid untuk Sulut Maju!” Slogan itu menjadi identitas komunikasi kepengurusan yang tercantum untuk periode 2026–2030.

Adapun target politik, agenda konsolidasi, dan prioritas program kepengurusan MEP belum dapat disimpulkan hanya dari daftar jabatan. Penjelasan resmi dari pimpinan partai diperlukan untuk memastikan arah kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Dokumen tersebut menjadi rujukan awal untuk mengenali komposisi organisasi Golkar Sulawesi Utara. Keaslian surat keputusan, ejaan nama, serta nomenklatur jabatan perlu dikonfirmasi kepada DPP atau DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara sebelum susunan ini dinyatakan terverifikasi secara independen.