Prabowo Larang Pemerintah Foya-foya: Daripada Rayakan Ultah, Lebih Baik Naikkan Gaji Guru

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah di semua tingkatan diminta memangkas pengeluaran yang tidak efisien, termasuk belanja seremonial seperti perayaan ulang tahun kementerian dan lembaga, dan mengarahkan anggaran kepada kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesejahteraan guru, sekolah, dan layanan kesehatan.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Presiden menekankan bahwa penghematan bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat yang maksimal. Ia meminta pemerintah pusat hingga pemerintah desa menghilangkan praktik korupsi, penipuan, penggelembungan anggaran (mark up) dan berbagai bentuk kebocoran dalam pembelanjaan.

“Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan.”

Prabowo menilai masih terdapat pengeluaran pemerintah yang dapat dikurangi karena tidak memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang disinggung adalah anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun kementerian. Dalam arahan tersebut, perayaan ulang tahun kementerian dinilai tidak perlu dilakukan secara berlebihan dan dapat dilaksanakan secara sederhana di lingkungan kantor.

Dengan pola tersebut, anggaran yang sebelumnya terserap untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.

Pesan Presiden menjadi jelas: negara tidak boleh menghabiskan uang rakyat untuk kegiatan yang manfaatnya kecil ketika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

Prabowo bahkan menyinggung pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya, pemerintah memahami bahwa penghasilan guru masih menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan.

Pernyataan itu sejalan dengan pandangan Presiden dalam sejumlah kesempatan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan guru. Dalam pidato sebelumnya, Prabowo juga menegaskan bahwa memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas karena masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan.

Arahan efisiensi tersebut tidak hanya ditujukan kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Prabowo meminta prinsip yang sama diterapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa. Seluruh tingkatan pemerintahan diminta menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar dalam menyusun dan membelanjakan anggaran.

Presiden menegaskan pemerintah harus mengurangi seluruh pengeluaran yang tidak efisien.

“Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien.”

Menurut Prabowo, persoalan anggaran bukan hanya terletak pada besarnya penerimaan dan belanja negara. Kebocoran, manipulasi, penipuan serta penggelembungan harga juga menjadi persoalan yang harus diberantas.

Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan kepada program yang memiliki manfaat nyata.

Untuk memperkuat pengawasan terhadap belanja pemerintah, Prabowo mengungkapkan rencana pembentukan sebuah lembaga yang akan mengonsolidasikan pembelanjaan pemerintah.

Lembaga tersebut nantinya diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat pengendalian belanja sekaligus meningkatkan efisiensi pengadaan dan penggunaan anggaran pemerintah.

“Kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga.”

Langkah tersebut menunjukkan bahwa efisiensi yang dimaksud pemerintah bukan hanya pemangkasan anggaran secara administratif, tetapi juga perubahan terhadap cara negara merencanakan, mengendalikan dan membelanjakan uang rakyat.

Jika ditarik lebih jauh, pesan Prabowo bukan semata larangan menggelar pesta atau kegiatan seremonial. Yang menjadi persoalan utama adalah prioritas penggunaan uang negara.

Anggaran pemerintah seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Ketika sekolah membutuhkan perbaikan, guru membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan rumah sakit membutuhkan fasilitas yang lebih memadai, maka belanja yang tidak mendesak harus ditempatkan pada urutan berikutnya.

Kebijakan efisiensi sendiri bukan hal baru dalam pemerintahan Prabowo. Sejak awal pemerintahannya, Presiden telah berulang kali meminta pengurangan pemborosan, kebocoran dan belanja yang tidak produktif. Dalam pidato sebelumnya, Prabowo juga meminta pengeluaran yang bersifat seremonial dan kegiatan yang tidak langsung mengatasi persoalan rakyat dikurangi.

Dengan demikian, arahan terbaru di hadapan parlemen mempertegas garis kebijakan tersebut: uang negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membiayai kemewahan birokrasi.

Bagi pemerintah daerah hingga pemerintah desa, pesan itu sekaligus menjadi peringatan agar penyusunan APBD dan APBDes tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi mengutamakan efektivitas, manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran pada akhirnya bukan seberapa besar uang yang dihabiskan, melainkan seberapa besar manfaat yang kembali kepada rakyat.