IndexPolitica Bongkar Kinerja Kabinet Prabowo Gibran Ini Menteri Teratas

JAKARTA, PRONEWS5.COM — Lembaga riset politik dan kebijakan publik IndexPolitica Indonesia merilis hasil evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil penilaian menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai menteri dengan skor kinerja tertinggi, yakni 91 poin.

Penilaian IndexPolitica tidak didasarkan pada tingkat popularitas atau kepuasan masyarakat melalui survei opini.

Lembaga tersebut menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) untuk mengukur capaian kementerian berdasarkan bukti, output, outcome, efektivitas pelaksanaan kebijakan, hingga dampaknya.

Founder sekaligus peneliti senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menegaskan bahwa popularitas seorang menteri tidak dapat dijadikan ukuran utama keberhasilan dalam menjalankan mandat pemerintahan.

“Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu menteri dengan kinerja terbaik,” kata Denny.

Menurut dia, popularitas lebih berkaitan dengan tingkat pengenalan, eksposur media, persepsi dan pemberitaan mengenai seorang pejabat.

Sementara kinerja pemerintahan harus dilihat dari kemampuan kementerian menghasilkan kebijakan, menjalankan program, memenuhi target serta menciptakan perubahan yang dapat diverifikasi.

“Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah delivery. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampur dalam satu indikator,” ujarnya.

IndexPolitica menggunakan enam dimensi utama dalam mengukur kinerja kementerian.

Bobot terbesar diberikan kepada Policy Outcome sebesar 25 persen karena indikator ini dinilai paling mampu menunjukkan apakah kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan perubahan.

Lima indikator lainnya yakni Policy Output sebesar 20 persen, Implementation Effectiveness 20 persen, Public and Economic Impact 15 persen, Policy Innovation 10 persen, serta Intergovernmental Coordination 10 persen.

Dengan komposisi tersebut, total bobot penilaian mencapai 100 persen.

Data yang digunakan mencakup dokumen dan laporan resmi pemerintah, statistik sektoral, evaluasi implementasi kebijakan serta data mengenai hasil dan dampak kebijakan.

Pendekatan tersebut sengaja digunakan untuk menghindari bias pengukuran yang dapat muncul apabila kinerja menteri hanya dinilai berdasarkan popularitas, pemberitaan media atau persepsi masyarakat.

Berdasarkan IndexPolitica Government Performance Assessment, posisi pertama ditempati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan skor 91.

Di posisi kedua terdapat Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, disusul Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan 87 poin.

Berikut daftar 10 menteri dengan skor kinerja tertinggi:

1. Andi Amran Sulaiman — Pertanian: 91

2. Rosan Perkasa Roeslani — Investasi dan Hilirisasi: 89

3. Purbaya Yudhi Sadewa — Keuangan: 87

4. Abdul Mu’ti — Pendidikan Dasar dan Menengah: 86

5. Budi Gunadi Sadikin — Kesehatan: 85

6. Agus Harimurti Yudhoyono — Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: 83

7. Maruarar Sirait — Perumahan dan Kawasan Permukiman: 82

8. Airlangga Hartarto — Perekonomian: 81

9. Yassierli — Ketenagakerjaan: 79

10. Dudy Purwagandhi — Perhubungan: 77

IndexPolitica menyebut kementerian yang berada di kelompok atas umumnya memiliki indikator output dan outcome yang relatif mudah diverifikasi.

Sektor pangan, investasi, fiskal, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dan ketenagakerjaan memiliki parameter yang dapat ditelusuri melalui data produksi, realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, cakupan layanan, pembangunan fisik maupun indikator sektoral lainnya.

Pigai hingga Dody Masuk Performance Gap

Selain mengidentifikasi kementerian dengan capaian tinggi, IndexPolitica juga memetakan kementerian yang memiliki performance gap relatif besar.

Istilah tersebut merujuk pada jarak antara besarnya mandat dan ekspektasi kebijakan dengan output serta outcome yang dapat diverifikasi pada periode penelitian. Karena itu, daftar ini tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai daftar menteri yang tidak bekerja atau berkinerja buruk secara personal.

Sepuluh nama yang masuk dalam kelompok tersebut adalah:

1. Natalius Pigai — Hak Asasi Manusia: 56

2. Dody Hanggodo — Pekerjaan Umum: 59

3. Raja Juli Antoni — Kehutanan: 61

4. Widiyanti Putri Wardhana — Pariwisata: 62

5. Yandri Susanto — Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: 63

6. Wihaji — Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: 64

7. Arifatul Choiri Fauzi — Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 65

8. Maman Abdurrahman — UMKM: 66

9. Teuku Riefky Harsya — Ekonomi Kreatif: 67

10. Ferry Joko Yuliantono — Koperasi: 68

Denny menekankan bahwa posisi dalam kelompok performance gap bukan penilaian terhadap kualitas pribadi seorang menteri.

“Ini bukan daftar menteri baik dan menteri buruk secara personal. Ini adalah pengukuran terhadap tingkat pencapaian mandat kementerian dibandingkan dengan output dan outcome yang dapat diverifikasi,” katanya.

Salah satu temuan penting IndexPolitica adalah perlunya mengubah cara pemerintah mengukur keberhasilan program. Banyaknya program yang dilaksanakan tidak otomatis menunjukkan kebijakan tersebut berhasil.

Karena itu, Policy Outcome mendapat bobot paling besar dalam metodologi penilaian.

Dalam sektor kesehatan, misalnya, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah peserta suatu program. Evaluasi harus melihat apakah program tersebut menghasilkan deteksi penyakit, memberikan tindak lanjut kepada pasien dan pada akhirnya memperbaiki indikator kesehatan.

Hal yang sama berlaku dalam sektor perumahan. Jumlah rumah yang dibangun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Aspek keterhunian, keterjangkauan, kelayakan dan kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan perumahan juga harus diperhitungkan.

IndexPolitica menilai pendekatan berbasis bukti diperlukan agar evaluasi pemerintahan tidak berhenti pada angka kegiatan atau pencitraan kebijakan, tetapi mampu melihat perubahan yang benar-benar terjadi di lapangan.

“Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan. Bagi kami, outcome jauh lebih penting,” ujar Denny.

Hasil evaluasi tersebut menjadi gambaran mengenai bagaimana masing-masing kementerian menjalankan mandatnya berdasarkan sejumlah indikator yang dapat diukur dan diverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan tingkat popularitas menteri di ruang publik.