Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Peringati 30 Tahun Kudatuli, Megawati Kritik Keras TNI-Polri: Kembali ke Rakyat, Jangan Jadi Alat Kekuasaan!

Peringati 30 Tahun Kudatuli, Megawati Kritik Keras TNI-Polri: Kembali ke Rakyat, Jangan Jadi Alat Kekuasaan!

  • account_circle (**/VIC)
  • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
  • visibility 172
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, PRONEWS5.COM – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli.

Dalam pidato politiknya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026), Megawati mengingatkan agar aparat kembali menjalankan mandat konstitusional sebagai pelindung rakyat, bukan menjadi instrumen kepentingan politik atau kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli, yang dibangun sebagai pengingat tragedi 27 Juli 1996.

Di hadapan ratusan kader partai dan sejumlah tokoh nasional, Megawati menegaskan bahwa TNI dan Polri lahir dari rakyat sehingga harus berpihak pada kepentingan bangsa, bukan kepada kelompok atau penguasa tertentu.

“Hei TNI, hei Polisi, kalian datang dari mana? Bela rakyatmu!” tegas Megawati dalam pidatonya.

Menurut Megawati, profesionalisme aparat menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi dan negara hukum.

Ia mengingatkan bahwa fungsi pertahanan dan keamanan tidak boleh bergeser ke ranah politik praktis maupun digunakan untuk membatasi ruang demokrasi masyarakat.

Selain menyoroti peran aparat, Megawati juga mengkritik penegakan hukum yang dinilai belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Ia menyinggung maraknya akun-akun media sosial yang disebut kerap menyebarkan provokasi dan perpecahan, namun dinilai belum ditindak secara konsisten sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan bahwa Monumen Kudatuli bukan dibangun untuk memelihara dendam atas tragedi masa lalu, melainkan menjadi pengingat sejarah agar penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuatan negara terhadap rakyat tidak kembali terulang.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat reformasi, menghormati demokrasi konstitusional, serta memastikan aparat negara tetap berada pada koridor profesionalisme dan kepentingan nasional.

Menutup pidatonya, Megawati menegaskan bahwa kekuatan rakyat tidak dapat dibungkam.

Menurutnya, aspirasi masyarakat akan selalu menemukan jalannya ketika keadilan diperjuangkan secara konstitusional, sehingga seluruh penyelenggara negara harus tetap menjadikan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan.

  • Penulis: (**/VIC)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PWI Gandeng AFPI, Pers Diperkuat Jadi Benteng Lawan Pinjol Ilegal

    PWI Gandeng AFPI, Pers Diperkuat Jadi Benteng Lawan Pinjol Ilegal

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle (**/ML)
    • visibility 190
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memperkuat peran pers dalam melindungi masyarakat dari maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal melalui kerja sama strategis dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) usai Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat” di Hotel […]

  • Peran Kepala Daerah Perkuat Pemerataan Pelaksanaan Program MBG di Seluruh Daerah

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Jakarta – Partisipasi aktif kepala daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan merata di berbagai daerah. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut diharapkan mampu berjalan efektif sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Komitmen […]

  • Ketua Sinode GMIM dan Recky Langie Matangkan Paskah Nasional 2026 di Manado, Bertemu Hashim Djojohadikusumo di Jakarta

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 893
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com — Pemerintah Pusat secara resmi mempercayakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Paskah Nasional 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April 2026 di Kota Manado. Persiapan kegiatan akbar umat Kristiani tingkat nasional itu mulai dimatangkan melalui pertemuan strategis antara panitia pusat dan utusan khusus Presiden RI di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Sinode […]

  • MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Lalu Apa Berikutnya?

    MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Lalu Apa Berikutnya?

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle (**/VIC)
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tetap menyatakan permohonan sengketa tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk […]

  • BPK Bongkar Kebocoran Retribusi Pasar Minahasa, Rp444,5 Juta Tak Masuk Kas Daerah

    BPK Bongkar Kebocoran Retribusi Pasar Minahasa, Rp444,5 Juta Tak Masuk Kas Daerah

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 327
    • 0Komentar

    MINAHASA, PRONEWS5.COM–  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di bawah Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa. Audit tersebut menemukan sedikitnya Rp444.547.000 hasil pemungutan retribusi belum disetorkan ke Kas Daerah. Selain itu, BPK […]

  • Ketua LBH GEKIRA: Prabowo Memimpin dengan Semangat Pengabdian untuk Kesejahteraan Rakyat

    Ketua LBH GEKIRA: Prabowo Memimpin dengan Semangat Pengabdian untuk Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 268
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com – Di tengah dunia yang terus bergejolak akibat ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, hingga ancaman krisis pangan dan energi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dinilai sedang membangun satu narasi kepemimpinan yang berbeda: kekuasaan bukan untuk dinikmati, melainkan untuk diabdikan. Pandangan itu disampaikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (LBH GEKIRA), Dr. Santrawan […]

expand_less