Kuasa Hukum Philips Malonda Ajukan Pemblokiran AJB Tanah di Kakas, Temukan Selisih Transaksi Rp100 Juta
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Minggu, 8 Nov 2026
- visibility 138
- comment 0 komentar
- print Cetak

Advokat Johannes Juman Budiman, SH. (Foto: insert/dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, PRONEWS5.COM — Akta Jual Beli (AJB) tanah di Desa Talikuran, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, kini terancam digugat dan diblokir. Tim kuasa hukum Philips Geraldus Immer Malonda menemukan sejumlah dugaan kejanggalan, mulai dari persoalan kehadiran penjual saat penandatanganan akta hingga selisih nilai transaksi yang mencapai Rp100 juta.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum resmi mengajukan permohonan pencatatan blokir AJB Nomor 02/2024 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Jumat (6/11/2026).
Langkah tersebut ditempuh untuk mencegah kemungkinan peralihan hak atas tanah sebelum persoalan keabsahan dokumen memperoleh kepastian hukum.
Kepada PRONEWS5.COM, Sabtu (7/11/2026), advokat Johannes Juman Budiman, SH, mengungkapkan bahwa permohonan blokir tersebut didasarkan pada sejumlah persoalan yang ditemukan dalam dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.
Menurut Johannes, objek yang dimohonkan pemblokiran merupakan sebidang tanah seluas sekitar 550.125 meter persegi di Desa Talikuran.
Tanah tersebut berbatasan dengan keluarga Pakpahan-Sanger di sebelah utara, Sophia L. Sarmita di sebelah selatan, keluarga Sagay-Malonda-Sumilat di sebelah barat, serta jalan desa di bagian timur.
Objek tanah itu tercantum dalam AJB Nomor 02/2024 yang dibuat di hadapan Camat Kakas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
Akta tersebut disebut menggunakan dasar Surat Keterangan Jual Beli Nomor 043/SK-JB/2016/X/2023 tertanggal 6 Oktober 2023.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan tim kuasa hukum adalah proses pembuatan AJB tersebut.
Johannes menjelaskan, berdasarkan keterangan dan dokumen yang mereka telaah, Philips Geraldus Immer Malonda selaku pihak pertama disebut tidak pernah hadir secara langsung untuk menghadap dan menandatangani akta bersama pihak kedua, Joula Martha Maindoka, di hadapan PPATS Kecamatan Kakas.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Bagaimana sebuah akta jual beli dapat dibuat apabila pihak penjual yang namanya tercantum dalam akta justru disebut tidak pernah hadir dan menandatanganinya di hadapan pejabat yang berwenang?” ungkap Johannes.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, terutama menyangkut pemenuhan prosedur formal dalam pembuatan akta jual beli tanah.
Tidak hanya mempersoalkan prosedur penandatanganan, tim kuasa hukum juga menemukan perbedaan nilai transaksi yang cukup besar.
Dalam AJB Nomor 02/2024, harga jual beli tanah tercatat sebesar Rp150 juta. Namun, berdasarkan keterangan yang diklaim diperoleh dari Joula Martha Maindoka pada 2 November 2026, nilai transaksi yang sebenarnya disepakati disebut mencapai Rp250 juta.
Artinya, terdapat selisih Rp100 juta antara nilai yang tercantum dalam akta dan nominal transaksi sebagaimana disampaikan pihak kedua.
Perbedaan tersebut kini menjadi salah satu materi yang dipertanyakan tim kuasa hukum.
Mereka menilai perlu ada penelusuran mengenai kesepakatan harga, realisasi pembayaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pencantuman nilai transaksi dalam AJB.
“Kami menduga ada persoalan dalam proses perantaraan transaksi yang melibatkan makelar.
Namun, mengenai penggunaan atau penguasaan selisih dana tersebut, tentu masih harus dibuktikan dan diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait,” tegas Johannes.
Salinan AJB Dipertanyakan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan dokumen AJB.
Johannes menyebutkan, Philips Geraldus Immer Malonda mengaku tidak pernah menerima salinan resmi AJB Nomor 02/2024 dari pihak perantara maupun pihak lainnya, termasuk seseorang bernama Deymer Malonda.
Ironisnya, dokumen yang saat ini berada di tangan tim kuasa hukum, terdiri atas halaman 1 hingga 7, justru diperoleh dari Joula Martha Maindoka selaku pihak kedua dalam transaksi tersebut.
Kondisi ini semakin memperkuat alasan tim kuasa hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan proses administrasi yang menjadi dasar penerbitan AJB.
Bagi mereka, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan pencatatan administrasi, melainkan menyangkut kejelasan proses transaksi dan perlindungan hak atas tanah milik pihak yang berkepentingan.
Langkah tim kuasa hukum ternyata tidak berhenti pada permohonan pencatatan blokir di Kantor Pertanahan.
Johannes menegaskan, pihaknya juga tengah menyiapkan langkah hukum melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sekaligus permohonan pembatalan AJB Nomor 02/2024 melalui Pengadilan Negeri Tondano.
Rencana tersebut didasarkan pada sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam proses transaksi, pembuatan akta, hingga persoalan nilai jual beli yang tercantum dalam dokumen.
Dalam surat permohonannya, tim kuasa hukum turut merujuk Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai salah satu dasar permohonan pencatatan blokir.
Mereka meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa mencatat blokir terhadap objek tanah dimaksud serta melakukan pemeriksaan dan penanganan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tim kuasa hukum juga meminta agar permohonan pendaftaran peralihan hak maupun tindakan pertanahan yang bersumber dari AJB tersebut tidak diproses sepanjang terdapat dasar hukum untuk menunda atau menolaknya.
Selain itu, mereka meminta tanda terima atau surat keterangan pencatatan blokir sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima dan diproses oleh Kantor Pertanahan.
Pemblokiran dimohonkan untuk jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak pemohon menyatakan siap menindaklanjutinya dengan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano dalam waktu 30 hari sejak pencatatan blokir.
“Permohonan ini kami ajukan agar tidak terjadi tindakan peralihan hak lebih lanjut sebelum persoalan yang kami temukan mendapatkan pemeriksaan dan kepastian hukum. Kami juga siap melanjutkan perkara ini melalui jalur pengadilan,” tutup Johannes.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar