Tambang Ilegal Ratatotok Terkuak! Inal dan Maya Dilaporkan ke Polda Sulut Apa Respons Kapolda Yudo?
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- visibility 247
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, PRONEWS5.COM – Dugaan praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), kini memasuki ranah hukum. Dua pengusaha bersaudara, IS alias Inal dan MS alias Maya, kini terseret dalam laporan dugaan jaringan tambang emas ilegal di Ratatotok.
Keduanya resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara atas dugaan berperan sebagai pihak yang membekingi sekaligus mengendalikan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
Laporan yang dilayangkan aktivis Sulawesi Utara, Stenly Sendouw, bukan sekadar mempersoalkan legalitas kegiatan pertambangan.
Lebih jauh, laporan ini mengungkap dugaan praktik kejahatan terorganisir yang mencakup perusakan kawasan hutan lindung, kerusakan ekosistem, hingga indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga berkedok korporasi bayangan.
Perkara ini pun mulai bergerak di meja penyidik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut telah melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: L/61/XRES.5.5.5/2026/Dit Reskrimsus tertanggal 13 Oktober 2026.
Berdasarkan penelusuran dokumen, pengusutan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut mengarah pada sejumlah titik di Kecamatan Ratatotok, yakni Kawasan Alason, Tumalinting, hingga Oguas.
Namun, pekerjaan besar kini berada di tangan penyidik. Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada para pekerja atau operator di lapangan.
Jaringan di balik aktivitas tersebut harus dibongkar secara menyeluruh, mulai dari sumber pendanaan, pihak yang diduga menikmati aliran keuntungan, hingga kemungkinan adanya jaringan yang selama ini melindungi praktik pertambangan ilegal tersebut.
Desakan agar perkara ini ditangani secara serius turut disampaikan aktivis Eddy Rompas dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Utara.
Ia meminta Polda Sulut menunjukkan ketegasan dalam mengusut kasus tersebut melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
“Jika terbukti, hukum wajib bertindak tanpa kompromi! Tidak boleh ada karpet merah bagi para perusak lingkungan yang merampok kekayaan daerah secara biadab!” tegas Eddy.
Menurutnya, pemanggilan IS dan MS untuk dimintai keterangan menjadi salah satu ujian integritas aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tersebut.
Ia menegaskan, keduanya perlu segera diperiksa guna membuka secara terang dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas pertambangan ilegal yang dilaporkan ke Polda Sulut.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi penanganan perkara berjalan lamban atau kehilangan arah.
Di sisi lain, perhatian terhadap perkembangan kasus ini juga tertuju kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolda belum memberikan pernyataan lanjutan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan laporan dugaan aktivitas tambang ilegal di Ratatotok tersebut.
Padahal, garis kebijakan yang pernah ditegaskan Kapolda sebelumnya telah memberikan pesan jelas mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di Sulawesi Utara.
Dalam forum strategis bersama tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan di Tateli, Minahasa, awal November 2026 lalu, Irjen Pol. Yudo Hermanto menegaskan bahwa penegakan hukum harus berpijak pada regulasi dan kepentingan menyelamatkan masa depan bumi Nyiur Melambai, bukan sekadar menjadi formalitas.
Kapolda juga memastikan tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pihak-pihak yang melakukan penjarahan kawasan hutan dan mengubah kawasan hijau menjadi lokasi pertambangan ilegal.
Sebab, eksploitasi tanpa kendali bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu bencana ekologis serius.
Banjir bandang dan tanah longsor menjadi ancaman nyata yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di kemudian hari.
Kini, publik menanti sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam penanganan laporan dugaan PETI di Ratatotok.
Apakah penyidik mampu mengurai seluruh mata rantai aktivitas tambang ilegal tersebut hingga ke pihak-pihak yang diduga berada di balik operasionalnya?
Hingga berita ini diterbitkan, IS maupun MS belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara.
Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui sambungan telepon belum membuahkan hasil. Bahkan, salah satu nomor kontak yang dihubungi dalam kondisi tidak aktif.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar