Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Tambang Ilegal Ratatotok Terkuak! Inal dan Maya Dilaporkan ke Polda Sulut Apa Respons Kapolda Yudo?

Tambang Ilegal Ratatotok Terkuak! Inal dan Maya Dilaporkan ke Polda Sulut Apa Respons Kapolda Yudo?

  • account_circle (**/ARP)
  • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
  • visibility 247
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MANADO, PRONEWS5.COM – Dugaan praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), kini memasuki ranah hukum. Dua pengusaha bersaudara, IS alias Inal dan MS alias Maya, kini terseret dalam laporan dugaan jaringan tambang emas ilegal di Ratatotok.

Keduanya resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara atas dugaan berperan sebagai pihak yang membekingi sekaligus mengendalikan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.

Laporan yang dilayangkan aktivis Sulawesi Utara, Stenly Sendouw, bukan sekadar mempersoalkan legalitas kegiatan pertambangan.

Lebih jauh, laporan ini mengungkap dugaan praktik kejahatan terorganisir yang mencakup perusakan kawasan hutan lindung, kerusakan ekosistem, hingga indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga berkedok korporasi bayangan.

Perkara ini pun mulai bergerak di meja penyidik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut telah melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: L/61/XRES.5.5.5/2026/Dit Reskrimsus tertanggal 13 Oktober 2026.

Berdasarkan penelusuran dokumen, pengusutan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut mengarah pada sejumlah titik di Kecamatan Ratatotok, yakni Kawasan Alason, Tumalinting, hingga Oguas.

Namun, pekerjaan besar kini berada di tangan penyidik. Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada para pekerja atau operator di lapangan.

Jaringan di balik aktivitas tersebut harus dibongkar secara menyeluruh, mulai dari sumber pendanaan, pihak yang diduga menikmati aliran keuntungan, hingga kemungkinan adanya jaringan yang selama ini melindungi praktik pertambangan ilegal tersebut.

Desakan agar perkara ini ditangani secara serius turut disampaikan aktivis Eddy Rompas dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Utara.

Ia meminta Polda Sulut menunjukkan ketegasan dalam mengusut kasus tersebut melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

“Jika terbukti, hukum wajib bertindak tanpa kompromi! Tidak boleh ada karpet merah bagi para perusak lingkungan yang merampok kekayaan daerah secara biadab!” tegas Eddy.

Menurutnya, pemanggilan IS dan MS untuk dimintai keterangan menjadi salah satu ujian integritas aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tersebut.

Ia menegaskan, keduanya perlu segera diperiksa guna membuka secara terang dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas pertambangan ilegal yang dilaporkan ke Polda Sulut.

Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi penanganan perkara berjalan lamban atau kehilangan arah.

Di sisi lain, perhatian terhadap perkembangan kasus ini juga tertuju kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolda belum memberikan pernyataan lanjutan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan laporan dugaan aktivitas tambang ilegal di Ratatotok tersebut.

Padahal, garis kebijakan yang pernah ditegaskan Kapolda sebelumnya telah memberikan pesan jelas mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di Sulawesi Utara.

Dalam forum strategis bersama tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan di Tateli, Minahasa, awal November 2026 lalu, Irjen Pol. Yudo Hermanto menegaskan bahwa penegakan hukum harus berpijak pada regulasi dan kepentingan menyelamatkan masa depan bumi Nyiur Melambai, bukan sekadar menjadi formalitas.

Kapolda juga memastikan tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pihak-pihak yang melakukan penjarahan kawasan hutan dan mengubah kawasan hijau menjadi lokasi pertambangan ilegal.

Sebab, eksploitasi tanpa kendali bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu bencana ekologis serius.

Banjir bandang dan tanah longsor menjadi ancaman nyata yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di kemudian hari.

Kini, publik menanti sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam penanganan laporan dugaan PETI di Ratatotok.

Apakah penyidik mampu mengurai seluruh mata rantai aktivitas tambang ilegal tersebut hingga ke pihak-pihak yang diduga berada di balik operasionalnya?

Hingga berita ini diterbitkan, IS maupun MS belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara.

Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui sambungan telepon belum membuahkan hasil. Bahkan, salah satu nomor kontak yang dihubungi dalam kondisi tidak aktif.

  • Penulis: (**/ARP)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Jobubu (BEER) Dikepung Rp200 Miliar Dana Tertahan

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 523
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM — Laporan keuangan PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER) per Maret 2024 mengungkap indikasi sekitar Rp200 miliar dana perusahaan diduga tertahan dalam piutang usaha dan uang muka persediaan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terhadap kelancaran arus kas serta efektivitas penggunaan dana hasil penawaran saham perdana (IPO). Berdasarkan dokumen resmi, piutang usaha tercatat sebesar […]

  • Paparang Pastikan Besok Bertemu Gubernur Banten, Bahas Penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika

    Paparang Pastikan Besok Bertemu Gubernur Banten, Bahas Penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 1.030
    • 0Komentar

    TANGERANG, PRONEWS5.COM – Penyegelan rumah doa Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, menuai respons cepat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GEKIRA Partai Gerindra. LBH GEKIRA memastikan akan bertemu langsung dengan Gubernur Banten, , pada Jumat (10/4/2026), guna mencari solusi atas sengketa yang dinilai menyentuh […]

  • Perkuat Swasembada Pangan di Era Prabowo Melalui Kolaborasi Daerah dan Dunia Usaha

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja tim pemerintahannya yang mampu mewujudkan swasembada beras nasional jauh lebih cepat dari target awal. Target yang sebelumnya dipatok empat tahun, nyatanya dapat dicapai hanya dalam waktu satu tahun. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara di forum internasional World Economic Forum (WEF). Ia mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia […]

  • Alat Berat Diduga Milik Yampo Bebas Menari di Lhis Kapolda Sulut Ditantang Bertindak

    Alat Berat Diduga Milik Yampo Bebas Menari di Lhis Kapolda Sulut Ditantang Bertindak

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle (**/Frank)
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MITRA, PRONEWS5.COM – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali mencuat di kawasan Perkebunan Lhis, Desa Borgo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Sejumlah alat berat disebut masih leluasa beroperasi di lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas penambangan. Informasi yang dihimpun PRONEWS5.COM menyebut aktivitas alat berat di kawasan tersebut berlangsung hingga malam hari. Kondisi ini […]

  • Wabup Minahasa Jemput Dukungan Pusat, Ajukan Program Gerakan Pangan Murah 2026 ke Badan Pangan Nasional

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 423
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (13/1/2026), guna mengajukan proposal bantuan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk Kabupaten Minahasa pada tahun anggaran 2026, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Dalam kunjungan tersebut, Wabup Vanda Sarundajang diterima langsung oleh Direktur […]

  • Voucke Lontaan Pertanyakan Pemberhentian Firdaus: Mengapa Tak Ada Tabayun?

    Voucke Lontaan Pertanyakan Pemberhentian Firdaus: Mengapa Tak Ada Tabayun?

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM– Keputusan Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberhentikan penuh Firdaus sebagai anggota PWI menuai kritik dari Penasehat PWI Sulawesi Utara sekaligus mantan Ketua PWI Sulut dua periode, Voucke Lontaan. Voucke menilai, keputusan yang menjatuhkan sanksi terberat tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait mekanisme pemeriksaan, kewenangan Dewan Kehormatan di tingkat pusat […]

expand_less