Prabowo Bongkar Kabinet 18 Pejabat Bergeser Suyudi Pimpin Polri Listyo Sigit Jadi KSP
- account_circle (**/VIC)
- calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
- visibility 238
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 18 pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Kamis (1/10/2026). Pergantian tersebut mencakup jajaran menteri hingga pucuk pimpinan Polri. Foto: Dok. Setpres/dok
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah susunan pemerintahan dengan melantik 18 pejabat baru dalam reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026), dengan perubahan mencakup jajaran menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri, pimpinan badan, Ombudsman hingga pucuk pimpinan Polri.
Salah satu perubahan paling menonjol terjadi di tubuh Polri. Prabowo resmi mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam paket pergantian tersebut, Komjen Wahyu Hadiningrat dipercaya sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo.
Usai meninggalkan posisi Kapolri, Listyo Sigit Prabowo tidak keluar dari lingkar pemerintahan. Ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Jenderal Dudung Abdurahman.
Pergeseran tersebut menempatkan mantan pucuk pimpinan Polri itu pada posisi strategis di lingkungan Istana.
Perubahan juga terjadi di tingkat menteri koordinator.
Bahlil Lahadalia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Sementara Sugiono bergeser dari posisi Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri.
Adapun Dudung Abdurahman mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Di sektor perindustrian, M. Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Sementara pada level wakil menteri, Presiden menunjuk Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pergantian juga menyentuh sejumlah lembaga negara. Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Aryanto Wibowo dipercaya menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pada lembaga pengawasan pelayanan publik, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman.
Secara keseluruhan, 18 pejabat yang dilantik dalam reshuffle tersebut terdiri atas Bahlil Lahadalia, Sugiono, Dudung Abdurahman, Arrmanatha Nasir, M. Sarmuji, Drajad Hari Wibowo, Nurkholisoh Ibnu Aman, Luky Alfirman, Muhammad Saleh Mustafa, Irwan Meilano, Listyo Sigit Prabowo, Dedi Prasetyo, Aryanto Wibowo, Fadil Imran, Nuzran Joher, Radian Syam, Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat.
Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, pimpinan Ombudsman hingga jabatan Wakil Kepala BPKP dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Khusus pergantian Kapolri dan Wakapolri, pengangkatan Suyudi dan Wahyu merujuk pada keputusan presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan pimpinan Polri.
Reshuffle kali ini menjadi perombakan kabinet ketujuh sejak Prabowo menjabat Presiden pada Oktober 2024.
Perubahan tidak hanya menyentuh komposisi Kabinet Merah Putih, tetapi juga memperluas penataan hingga lembaga negara dan struktur pimpinan Polri.
Dengan pelantikan tersebut, konfigurasi pemerintahan Prabowo kembali mengalami perubahan.
Pergeseran posisi dari sektor diplomasi, ekonomi, hilirisasi, birokrasi hingga keamanan menjadi bagian dari penataan pemerintahan yang mulai berlaku setelah para pejabat baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden.
- Penulis: (**/VIC)
Saat ini belum ada komentar