Prabowo Percayakan Bahlil Pimpin Satgas Transisi Energi
- account_circle rafael
- calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
- visibility 404
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONews5.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat penggunaan energi bersih dan terbarukan sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan transisi energi sesuai arahan presiden.“Bapak Presiden memberikan tugas kepada kami sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil kepada awak media usai rapat.
Ia menjelaskan, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt serta mendorong program konversi kendaraan bermotor listrik. Menurut Bahlil, Presiden menargetkan program percepatan transisi energi tersebut dapat terealisasi dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.“Bapak Presiden menyampaikan bahwa maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” katanya.
Selain meningkatkan pemanfaatan energi ramah lingkungan, percepatan transisi energi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara. Bahlil menjelaskan, konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya dinilai dapat mengurangi beban subsidi listrik pemerintah.“Dengan konversi dari PLTD ke PLTS, akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik yang selama ini cukup besar,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa percepatan transisi energi nasional juga bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama di tengah fluktuasi harga energi global.
Menurut Brian, Presiden meminta sejumlah kementerian terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut agar ketergantungan terhadap impor energi dan dampak perubahan harga global dapat diminimalkan.“Presiden meminta beberapa kementerian terkait untuk mempercepat pelaksanaan program ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor dan terhadap harga yang cepat berubah dapat dikurangi,” ujarnya.
Brian menambahkan, langkah lain dalam program transisi energi adalah konversi penggunaan kompor berbahan bakar LPG menjadi kompor listrik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan beban subsidi LPG dan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).“Ketergantungan terhadap LPG bersubsidi harus kita kurangi agar beban subsidi menurun dan APBN menjadi lebih stabil,” katanya.
[**/IND]
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar