Geger di Bitung! Gedung Koperasi Merah Putih Disebut Tutup Akses Jalan Warga
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
- visibility 321
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Aerujang, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang dipersoalkan warga karena disebut menutup akses jalan keluar-masuk masyarakat. (Foto: Dok. Warga)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BITUNG, PRONEWS5.COM – Pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Aerujang, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, menuai keberatan dari sejumlah warga. Bangunan tersebut disebut berdiri di area yang selama ini digunakan sebagai akses keluar-masuk masyarakat Aerujang Girian Permai.
Keberatan warga kembali mencuat pada Jumat (7/8/2026) setelah persoalan akses jalan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.
Warga mempertanyakan pembangunan gedung koperasi yang menurut mereka mengakibatkan akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat kini tertutup.
Sejumlah warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, persoalan tersebut sebenarnya telah beberapa kali dibicarakan melalui mediasi bersama pemerintah dan pihak pengurus koperasi sejak pembangunan dimulai.
Menurut keterangan warga, sedikitnya telah dilakukan tiga kali mediasi. Dalam pembahasan tersebut, sempat muncul solusi agar sebagian badan jalan tetap disisakan sehingga masih dapat digunakan masyarakat, setidaknya untuk kendaraan roda dua.
Namun, warga menyebut kesepakatan tersebut pada akhirnya tidak terlihat dalam kondisi pembangunan di lapangan.
Pembangunan terus berjalan hingga akses yang dipersoalkan warga disebut tertutup.
“Kami sangat tidak setuju dan keberatan dengan pembangunan Koperasi Merah Putih ini karena dibangun di tengah jalan akses masuk dan keluar kami sebagai masyarakat Aerujang,” demikian inti keberatan warga dalam surat terbuka yang disampaikan kepada pemerintah.
Warga kemudian meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memperhatikan persoalan tersebut.
Mereka berharap lokasi pembangunan dan fungsi akses jalan dapat ditinjau kembali sehingga keberadaan KDMP tidak menghambat mobilitas masyarakat.
Persoalan tersebut tidak hanya disampaikan melalui surat terbuka.
Keluhan warga juga menyebar melalui media sosial dan memicu beragam komentar.
Dalam sejumlah unggahan Facebook warga pada Jumat (7/8/2026), masyarakat memberikan tanggapan yang beragam.
Ada yang mempertanyakan mengapa pembangunan tetap dilaksanakan ketika akses warga disebut belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.
“Yang penting tidak fiktif proyek harus jalan dan selesai, masalah nanti itu urusan belakangan, yang terpenting perintah atasan tuntas,” tulis seorang warga dalam salah satu komentar di media sosial.
Komentar lainnya mempertanyakan tujuan program KDMP yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat.
“KDMP ini kan tujuannya membantu warga, kok malah jadi susahin warga setempat,” tulis warga lainnya.
Di sisi lain, tidak semua komentar bernada kritik. Sebagian warga tetap memberikan apresiasi terhadap program pemerintah tersebut dan menilai tujuan pembangunan KDMP maupun program pemerintah lainnya pada dasarnya baik.
“Sebetulnya tujuan Bapak Presiden kita ini sangat baik dan mulia, baik itu MBG juga KDMP itu program mulia.
Kalau tidak dijalankan dengan baik, begini jadinya,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Jika ditarik dari keterangan warga, persoalan utama yang dipermasalahkan bukan keberadaan program Koperasi Merah Putih, melainkan lokasi bangunan dan dampaknya terhadap akses masyarakat.
Warga mengaku mendukung program yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa atau kelurahan.
Namun, mereka meminta pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama keberadaan akses jalan yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Dari kronologi yang disampaikan warga, persoalan bermula ketika lokasi pembangunan berada pada area yang selama ini berfungsi sebagai akses keluar-masuk.
Mediasi kemudian dilakukan untuk mencari jalan keluar, termasuk pembahasan mengenai penyisaan sebagian akses.
Akan tetapi, warga menilai hasil akhir pembangunan tidak sesuai dengan harapan tersebut karena akses yang mereka gunakan disebut tertutup.
Kondisi inilah yang kemudian memicu keluhan hingga menjadi perbincangan di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan PRONEWS5.COM belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kota Bitung, pihak pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), maupun pihak terkait lainnya mengenai status lokasi pembangunan, akses jalan yang dipersoalkan warga, serta hasil mediasi yang disebut telah dilakukan sebanyak tiga kali.
- Penulis: (**/ARP)
Saat ini belum ada komentar