Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Minahasa Lepas 23 Praja IPDN, Sekda Watania Tekankan Akurasi Data sebagai Fondasi Negara

Minahasa Lepas 23 Praja IPDN, Sekda Watania Tekankan Akurasi Data sebagai Fondasi Negara

  • account_circle rafael
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 412
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MINAHASA, PRONews5.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menarik dan melepas 23 Praja Muda Angkatan XXXV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara usai menuntaskan program Magang II selama 30 hari, Selasa (3/2/2026). Penarikan ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa magang lapangan bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan fase krusial pembentukan karakter birokrat muda. Menurutnya, praktik langsung di tengah masyarakat menjadi ruang pembuktian sejauh mana teori pemerintahan mampu menjawab kompleksitas pelayanan publik di lapangan.

“Magang ini adalah ruang belajar untuk menguji teori dengan realitas. Di lapangan, pelayanan publik tidak berhenti pada SOP, tetapi menuntut empati, ketegasan, dan kemampuan membaca dinamika sosial masyarakat,” ujar Watania.

Selama magang yang berlangsung sejak 5 Januari 2026, para praja ditempatkan di empat kecamatan di Minahasa dan dilibatkan langsung dalam pengawalan 11 program strategis pemerintah daerah. Salah satu fokus utama adalah percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pola pelayanan jemput bola bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa.

Berbekal pengalamannya sebagai mantan Kepala Dinas Dukcapil tingkat provinsi, Watania mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama seluruh kebijakan negara. Ia menilai ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan ketimpangan pelayanan publik.

“Data kependudukan adalah embrio kebijakan negara. Tanpa data yang valid, negara bisa salah sasaran dalam pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Indonesia adalah negara besar dengan anggaran terbatas, sehingga ketelitian dan profesionalisme menjadi harga mati,” tegasnya di hadapan para praja.

Apresiasi juga datang dari Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Pemkab Minahasa yang tidak hanya menyediakan fasilitas teknis, tetapi juga membangun pendekatan humanis melalui penunjukan orang tua asuh bagi para praja.

“Minahasa memberi ruang belajar yang nyata bagi praja kami. Terutama di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi program unggulan kampus kami. Ini pengalaman lapangan yang sangat strategis,” kata Arnold.

Kesan positif turut disampaikan Ariani Puspitasari, praja asal Yogyakarta, yang mewakili rekan-rekannya. Ia mengaku praktik lapangan di Minahasa memberikan pelajaran penting tentang pendekatan pelayanan yang berintegritas dan berorientasi pada masyarakat.

“Kami belajar bahwa menjadi pelayan publik bukan soal jabatan, tetapi soal integritas dan keberanian turun langsung melayani warga,” ungkapnya.

Acara penarikan praja ini turut dihadiri Koordinator Akademik dan Kerja Sama IPDN Sulut Renny Taniowas, S.Sos., M.Si., para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan resmi para praja dari Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada pihak IPDN Kampus Sulawesi Utara.
Frasa Kunci Utama

[**/ARP]

  • Penulis: rafael

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lelang Dua Proyek Rp24,8 Miliar di BWS Sulut Diduga Sarat Rekayasa dan Intervensi

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 627
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com — Proses lelang dua paket proyek senilai Rp24,8 miliar di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I diduga bermasalah dan tidak transparan. Sejumlah pihak menyebut adanya indikasi rekayasa serta intervensi dalam penentuan pemenang melalui mekanisme e-katalog mini kompetisi. Dua paket proyek tersebut masing-masing Rehabilitasi D.I Sangkub (Paket 2) dengan nilai Rp14,65 miliar dan Rehabilitasi […]

  • Tes Urine Digelar, Personel Polres Tomohon Bersih Narkoba

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 326
    • 0Komentar

    TOMOHON, PRONews5.com – Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Tomohon melaksanakan pemeriksaan urine secara mendadak terhadap sejumlah personel kepolisian di Mapolres Tomohon, Senin (9/3/2026) pagi. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal Polri.Pemeriksaan tersebut diikuti oleh 25 personel Polres Tomohon yang dipilih secara acak. Hasil […]

  • Aktivitas Timah Ilegal di Bangka Terungkap

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 391
    • 0Komentar

    BANGKA BELITUNG, PRONews5.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi pengolahan balok timah dan penampungan pasir timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat.Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tempilang Raya, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal […]

  • Pimpinan DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember atau Mundur

    Pimpinan DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember atau Mundur

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 151
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmen untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana paling lambat dalam Sidang Paripurna 15 Desember 2026. Jika target tersebut tidak terpenuhi, pimpinan DPR disebut siap meletakkan jabatan struktural sekaligus mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Komitmen tersebut disampaikan Anggota DPR RI […]

  • DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda Saat Liput Krakatau

    DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda Saat Liput Krakatau

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Nu Sa
    • visibility 172
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI terus memantau upaya instansi terkait dalam mencari keberadaan sejumlah jurnalis yang hingga kini belum diketahui. DPR juga mendorong agar upaya pencarian dilakukan secara maksimal sehingga segera diperoleh kejelasan. “Kami sudah mendorong kepada instansi terkait dan juga memonitor upaya-upaya yang dilakukan secara maksimal […]

  • Next-Gen Consoles and Accessories for the Ultimate Experience

    Next-Gen Consoles and Accessories for the Ultimate Experience

    • calendar_month Minggu, 7 Jan 2024
    • account_circle rafael
    • visibility 493
    • 0Komentar

    Exploring the Tech-Savvy WondersThe delineation between digital and physical continues to blur, weaving a fabric of reality that resonates with the beats of progress. Within this exciting nexus, entrepreneurs and tech aficionados find a fertile ground to cultivate, explore, and thrive. As we navigate through the myriad of gadget-driven narratives, there are key trends and […]

expand_less