politik Indonesia
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Lalu Apa Berikutnya?
- calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
- visibility 66
- 0Komentar
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tetap menyatakan permohonan sengketa tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk […]
Respons Santai Joko Widodo atas Pernyataan Jusuf Kalla: “Saya Ini Orang Kampung”
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- visibility 313
- 0Komentar
SOLO, PRONEWS5.COM — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi santai pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), terkait peran politik dalam perjalanan kariernya hingga menjadi presiden. Jokowi menyebut dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat diwawancarai wartawan di kediamannya di Jalan Kutai Utara No. 1, […]
JK Meledak: Kasih Tahu ke “Termul-termul”, Jokowi Jadi Presiden karena Saya
- calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
- visibility 464
- 0Komentar
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, melontarkan pernyataan tegas soal perannya dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia bahkan secara terbuka menyebut bahwa Jokowi tidak akan menjadi presiden tanpa perannya di awal. Pernyataan itu disampaikan Kalla kepada awak media di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), […]
Legislatif Terpuruk Kepatuhan LHKPN Baru 55 Persen KPK Sentil Integritas Wakil Rakyat
- calendar_month Senin, 30 Mar 2026
- visibility 297
- 0Komentar
JAKARTA — Kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di sektor legislatif masih tertinggal. Hingga 26 Maret 2026, realisasinya baru mencapai 55,14 persen, jauh di bawah sektor lain, memicu peringatan keras dari menjelang batas akhir pelaporan 31 Maret 2026. Ketimpangan terlihat mencolok jika dibandingkan sektor yudikatif yang mencapai 99,66 persen, disusul eksekutif 89,06 persen, […]
