Ketua LBH GEKIRA: Prabowo Memimpin dengan Semangat Pengabdian untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, PRONews5.com – Di tengah dunia yang terus bergejolak akibat ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, hingga ancaman krisis pangan dan energi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dinilai sedang membangun satu narasi kepemimpinan yang berbeda: kekuasaan bukan untuk dinikmati, melainkan untuk diabdikan.

Pandangan itu disampaikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (LBH GEKIRA), Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., dalam momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GEKIRA, Sabtu (13/6).

Menurut Santrawan, arah pemerintahan Prabowo tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian politik jangka pendek atau penguatan citra kekuasaan.

Di balik berbagai program strategis yang dijalankan, terdapat satu benang merah yang menjadi fondasi utama: memastikan negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpijak pada satu tujuan yang sangat mendasar, yakni memastikan negara hadir untuk melindungi, melayani, dan mensejahterakan rakyat.

Bagi beliau, kekuasaan bukanlah privilese, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Santrawan.

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena lahir di tengah perdebatan publik mengenai arah pembangunan nasional, efektivitas kebijakan ekonomi, dan tantangan besar yang sedang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa.

Bagi Santrawan, Prabowo memandang jabatan presiden bukan sebagai puncak kemenangan politik, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita besar yang tertuang dalam konstitusi dan amanat para pendiri bangsa.

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, lanjutnya, pemerintah memilih memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penguatan kedaulatan pangan, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini berada di pinggiran arus pertumbuhan nasional.

Langkah tersebut, menurutnya, mencerminkan keyakinan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa negara harus berdiri tegak membela kepentingan rakyat.

Pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Inilah esensi dari keberpihakan yang diperjuangkan beliau,” tegasnya.

Santrawan menilai, keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi salah satu karakter utama kepemimpinan Prabowo.

Dalam perspektif tersebut, negara tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, apalagi tunduk pada tekanan eksternal yang berpotensi menggerus kedaulatan bangsa.

Baginya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki keberanian mengambil keputusan strategis demi menjaga kepentingan nasional di tengah kompetisi global yang semakin keras.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat pembangunan nasional sebagai agenda bersama yang melampaui sekat politik, agama, maupun kelompok kepentingan.

Menurut Santrawan, cita-cita besar Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen bangsa bergerak dalam semangat yang sama.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah kepemimpinan yang berangkat dari semangat pengabdian.

Beliau ingin meninggalkan warisan berupa Indonesia yang kuat, mandiri, dan rakyatnya hidup lebih sejahtera.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar kekuasaannya, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat,” pungkasnya.

Dalam perjalanan bangsa-bangsa besar, sejarah selalu mencatat satu pertanyaan penting: untuk siapa kekuasaan digunakan?

Ada pemimpin yang dikenang karena kejayaannya membangun istana kekuasaan. Namun ada pula yang dikenang karena keberhasilannya membangun kehidupan rakyatnya.

Di era yang penuh tantangan ini, publik akan menjadi hakim paling objektif terhadap setiap kebijakan yang lahir.

Sebab pada akhirnya, sebagaimana disampaikan Santrawan, legitimasi sejati sebuah pemerintahan bukan terletak pada kuatnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Jika kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka, harga kebutuhan pokok terkendali, pendidikan semakin mudah diakses, dan pembangunan menjangkau hingga pelosok negeri, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan bukan sekadar sebagai periode kekuasaan, tetapi sebagai masa pengabdian bagi rakyat.

[**/ARP]