Ternyata Ini Alasan Giselle Lontaan Tolak Alat Berat di Mintu, Singgung Nepal
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
- visibility 269
- comment 0 komentar
- print Cetak
Permukiman warga hancur tertimbun lumpur akibat banjir bandang di Nepal. Bencana ini mengakibatkan sedikitnya 987 orang meninggal dunia dan hampir 4.000 orang hilang di kawasan tersebut.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BOLTIM, PRONEWS5.COM — Ternyata ada alasan serius di balik sikap tegas Sangadi Atoga Timur, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Giselle Lontaan, yang menolak keberadaan alat berat di Perkebunan Mintu.
Giselle mengaku khawatir kondisi kawasan Mintu yang berada di antara lereng terjal dan aliran Kuala Mintu dapat membahayakan masyarakat, terutama ketika musim hujan tiba.
Melalui akun Facebook miliknya, Minggu (30/8/2026), Giselle bahkan menyinggung bencana banjir bandang dan longsor di kawasan Himalaya yang melanda wilayah Nepal dan Tibet.
“Nda ada yang suka mo terjadi bencana. Torang berdoa jangan sampe terjadi sama deng di Sumatra deng Nepal,” tulis Giselle.
Kekhawatiran itu bukan berarti dirinya ingin menghentikan mata pencaharian masyarakat. Giselle menegaskan warga yang selama ini bekerja secara manual di kawasan tambang hanya berupaya mencari nafkah.
Namun, menurutnya, penggunaan alat berat dengan aktivitas penggalian dan pembukaan kawasan memiliki risiko berbeda terhadap kondisi lingkungan serta keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Kuala Mintu.
Bencana yang disinggung Giselle kini telah berkembang menjadi salah satu bencana besar di kawasan Himalaya.
Banjir bandang yang dipicu keruntuhan gletser pada 26 Agustus 2026 menerjang wilayah Nepal dan Tibet.
Hingga 1 September, sedikitnya 987 orang dilaporkan meninggal di Nepal dan 16 orang di Tibet, sementara 3.916 orang masih hilang di Nepal dan 546 orang di Tibet.
Artinya, korban meninggal telah menembus lebih dari 1.000 orang, sementara lebih dari 4.400 orang masih dalam daftar hilang.
Giselle tidak menyamakan kondisi Mintu dengan bencana Himalaya tersebut.
Ia menggunakan tragedi itu sebagai pengingat bahwa risiko bencana harus diantisipasi sebelum musim hujan datang.
“Dri klu m terjadi so nda ada yang mo tanggung jawab.
Selain torang berdoa tentunya musti berusaha lagi, dari blum musim ujang ini. Kalu so musim ujang so musti waspada,” tulisnya.
Sikap Giselle sebelumnya terlihat saat mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Perkebunan Mintu, Kamis (27/8/2026).
Di lokasi tersebut terdapat dua alat berat jenis ekskavator yang tengah melakukan aktivitas penggalian material.
Giselle kemudian menegur operator dan meminta kegiatan dihentikan.
Dalam video yang diunggahnya di media sosial, ia bahkan mengambil kunci dua alat berat tersebut.
Ia juga meminta aparat kepolisian turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi kawasan dan memeriksa aktivitas yang berlangsung.
“Torang nyanda mo tutup org pe mata pencarian deng usaha, mar ini so membahayakan masyarakat sekitar, masih ilegal,” tulis Giselle.
Selain persoalan dugaan legalitas pertambangan, Giselle menyinggung adanya pembukaan kawasan hutan serta informasi mengenai klaim batas wilayah di sekitar Mintu.
Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian Polres Boltim.
Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menegaskan laporan masyarakat maupun pemerintah desa terkait dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan bukti di lapangan.
“Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas dan terpenuhi unsur pidananya, maka akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Kami tidak akan pandang bulu. Tetapi semuanya harus berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti.
Kalau terbukti melakukan pelanggaran pidana, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” ujarnya.
Kini, persoalan Mintu tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan.
Status kawasan, legalitas kegiatan, penggunaan alat berat serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan warga menjadi hal yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan di lapangan.
Bagi Giselle, pencegahan harus dilakukan sebelum risiko berubah menjadi bencana.
“Intinya qt pe anak, orang tua deng sudara-sudara deng masyarakat wil Motongkad itu hidop di muara Kuala Mintu. Jangan sampe mo jadi korban,” tegasnya.
- Penulis: (**/ARP)
Saat ini belum ada komentar