Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Warga Heran, Tim Mabes Polri Turun ke Mitra, Mengapa Belasan Bos PETI Disebut Masih Belum Tersentuh?

Warga Heran, Tim Mabes Polri Turun ke Mitra, Mengapa Belasan Bos PETI Disebut Masih Belum Tersentuh?

  • account_circle (**/FRANK)
  • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
  • visibility 286
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MITRA, PRONEWS5.COM – Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Mabes Polri kembali melakukan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, Selasa (28/7/2026).

Kedatangan tim tersebut turut menjadi perhatian dan ramai diperbincangkan setelah diberitakan sejumlah media di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Mitra, termasuk sejumlah kawasan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Namun, kunjungan tim tersebut kembali memunculkan pertanyaan dari sejumlah warga Ratatotok.

Pasalnya, hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang disebut berlangsung di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi Kebun Raya Megawati Soekarnoputri Ratatotok.

Sejumlah warga kepada PRONEWS5.COM mengungkapkan, aktivitas menggunakan alat berat masih terlihat di beberapa titik wilayah pertambangan.

“Masih ada aktivitas alat berat di beberapa lokasi. Masyarakat berharap ada langkah tegas apabila memang ditemukan pelanggaran hukum,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut sumber tersebut, sejumlah nama pengusaha tambang telah lama disebut masyarakat memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah Ratatotok.

“Nama-nama itu sudah sering disebut masyarakat. Namun kami berharap aparat yang melakukan pemeriksaan dapat memastikan kebenarannya melalui proses hukum,” katanya.

Warga juga mempertanyakan hasil dari beberapa kali kunjungan aparat ke lokasi pertambangan.

Mereka berharap pemantauan yang dilakukan tidak hanya sebatas pengecekan lapangan, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Warga juga menyampaikan adanya dugaan bahwa sebagian pihak yang beraktivitas di lokasi tambang memiliki jaringan tertentu, sehingga aktivitas pertambangan disebut berhenti sementara ketika ada operasi gabungan atau kunjungan tim dari Mabes Polri.

Namun, setelah kegiatan operasi atau pemantauan selesai, aktivitas pertambangan tersebut kembali berjalan.

“Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai kawasan hutan terus mengalami kerusakan,” tambah warga tersebut.

Dampak Lingkungan Jadi Keluhan Warga

Selain persoalan aktivitas tambang, warga juga mengeluhkan dampak lingkungan yang muncul akibat kegiatan pertambangan.

Menurut masyarakat, kondisi jalan di wilayah Ratatotok mengalami peningkatan debu akibat aktivitas kendaraan pengangkut material tambang.

Selain itu, perubahan warna air sungai juga menjadi perhatian warga.

“Debu semakin banyak ketika kendaraan tambang melintas. Air sungai juga berubah warna. Kami berharap ada perhatian serius,” ujar warga lainnya.

Sejumlah Nama Disebut Berkaitan dengan Aktivitas Tambang

Berdasarkan informasi yang dihimpun PRONEWS5.COM dari sejumlah sumber, terdapat beberapa nama yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah Ratatotok.

Nama-nama tersebut antara lain Kifly Sepang, Kiky Mewoh, Ello Korua, Allen Tarore, Brayen Koyo, Icat Koyongian, Roy Korua, dan Uce Watuseke.

Selain itu, sejumlah nama lain seperti Edward Koyong, Lulu Sigar, Elvis Manopo, serta Leon alias Topan Lengkey juga disebut dalam informasi yang diterima redaksi.

PRONEWS5.COM masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini.

Aktivis Minta Penegakan Hukum Dilakukan

Aktivis lingkungan Sulawesi Utara, Eddy Rompas, meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan di Ratatotok.

“Jika benar ada aktivitas yang merusak kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi, maka harus ada langkah penegakan hukum.

Negara harus hadir memastikan aturan berjalan,” ujar aktivis Eddy Rompas dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulut.

Ia juga meminta agar aparat melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

“Semua pihak harus diperlakukan sama di depan hukum. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Aktivitas pertambangan di Ratatotok menjadi perhatian karena berkaitan dengan kawasan hutan, lingkungan hidup, serta kepastian penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan dari aparat penegak hukum setelah Tim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Mabes Polri melakukan pemantauan langsung di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara Irjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol FX Winardi Prabowo, belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemantauan Tim Tipiter Mabes Polri di wilayah Ratatotok.

Konfirmasi telah disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (29/7/2026) malam terkait hasil pemantauan Tim Tipiter Mabes Polri, kemungkinan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan tersebut, serta langkah penegakan hukum atau tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan pemantauan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun keterangan resmi dari pihak Polda Sulawesi Utara.

PRONEWS5.COM masih terus berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak Mabes Polri terkait hasil pemantauan Tim Tipiter di wilayah Ratatotok.

  • Penulis: (**/FRANK)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasasi Ditolak, Razman Resmi Masuk Penjara

    Kasasi Ditolak, Razman Resmi Masuk Penjara

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 285
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Babak panjang perseteruan hukum antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea berakhir di balik jeruji besi. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara resmi mengeksekusi Razman ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya, Kamis (25/6/2026). Dengan putusan kasasi yang ditolak, vonis terhadap Razman telah berkekuatan hukum tetap […]

  • Papua Jadi Panggung Natal Nasional Gerindra–GEKIRA

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 611
    • 0Komentar

    PAPUA, PRONews5.com — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama organisasi sayapnya, Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), menggelar Ibadah Natal Nasional 2025 dan Seminar Nasional bertema “Membangun dari Timur” di Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat–Sabtu, 16–17 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi politik, sosial, dan kemanusiaan sekaligus memperkuat dialog strategis antara […]

  • Ternyata Ini Alasan Hasyim Hormati SMSI dan Ketum Firdaus Sampai Bersaksi

    Ternyata Ini Alasan Hasyim Hormati SMSI dan Ketum Firdaus Sampai Bersaksi

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 194
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Tokoh pengusaha sekaligus penasihat ekonomi Presiden RI, Hasyim S. Djojohadikusumo, memberikan apresiasi terhadap Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan program News Room Jaga Desa. Hasyim menilai program tersebut positif serta menegaskan pentingnya pers menyampaikan informasi secara utuh berdasarkan data dan fakta. Hasyim menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam dialog nasional […]

  • TKD Aceh, Sumbar, dan Sumut Tak Dipotong demi Percepatan Pemulihan Bencana

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 363
    • 0Komentar

    Jakarta, – Pemerintah pusat memastikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara tidak mengalami pemotongan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 hingga awal 2026. Menteri Dalam […]

  • Program MBG 2025 Papua Tengah Jangkau Puluhan Ribu Penerima

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil maupun menyusui. Hingga akhir tahun, puluhan ribu warga […]

  • Influencer Sulut Mengaku Diteror Usai Kritik Proyek KDMP di Depan Pekuburan Modoinding, Komisi III DPR RI Turun Tangan

    Influencer Sulut Mengaku Diteror Usai Kritik Proyek KDMP di Depan Pekuburan Modoinding, Komisi III DPR RI Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 194
    • 0Komentar

    MINSEL, PRONEWS5.COM – Seorang influencer asal Sulawesi Utara mengaku mendapat tekanan dan intimidasi setelah kontennya yang mengkritik lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), viral di media sosial. Dalam konten tersebut, influencer itu mempertanyakan lokasi pembangunan KDMP yang berada di depan area pekuburan. Video tersebut […]

expand_less