Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Strategi Danantara Perkuat Hilirisasi Peternakan demi Stabilitas Harga di Indonesia

Strategi Danantara Perkuat Hilirisasi Peternakan demi Stabilitas Harga di Indonesia

  • account_circle rafael
  • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
  • visibility 322
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus memperkuat program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi sebagai langkah strategis guna menjaga kestabilan harga komoditas unggas di Indonesia.

Program ini tidak hanya diarahkan untuk menekan fluktuasi harga, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat pasokan daging ayam dan telur, sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa hilirisasi sektor peternakan unggas memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak maupun konsumen.

Menurutnya, upaya stabilisasi tidak dapat hanya dilakukan pada sektor hilir atau distribusi, melainkan harus dimulai dari penguatan sektor hulu.

“Prioritas utama kami adalah memastikan harga tetap terkendali, baik untuk DOC, telur, maupun ayam,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa kestabilan harga sangat bergantung pada pengendalian komponen produksi utama, mulai dari pakan, vaksin, hingga bibit ayam atau DOC.

Pemerintah menilai intervensi dari sisi hulu merupakan cara paling efektif untuk meredam gejolak harga yang kerap terjadi dalam industri perunggasan.

“Untuk menjaga harga tetap stabil, pemerintah harus turun langsung di sektor hulu, seperti pakan, vaksin, dan DOC. Jika itu tidak dikendalikan, maka stabilitas harga sulit tercapai,” ujarnya.

Amran juga menyoroti kondisi industri unggas nasional yang sejatinya telah mencapai swasembada. Namun demikian, ketidakseimbangan harga masih menimbulkan keluhan dari berbagai pihak, baik peternak maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kita sebenarnya sudah swasembada telur dan ayam. Tetapi kenyataannya, peternak mengeluh dan konsumen juga mengeluh. Dua-duanya sama-sama merasa dirugikan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan program hilirisasi ini, Danantara melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat rantai pasok unggas dari hulu hingga hilir.

Amran menegaskan keterlibatan BUMN akan diawasi secara ketat agar tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari target pemerintah.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk mendukung program hilirisasi peternakan ayam tersebut.

Ia menekankan bahwa proyek hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang terus didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi merupakan program yang selalu menjadi perhatian utama Presiden. Karena itu, percepatan terus dilakukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat dan berdampak pada perekonomian,” ujar Rosan.

Pemerintah memproyeksikan program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi ini mampu meningkatkan produksi hingga 1,5 juta ton daging ayam serta 1 juta ton telur per tahun.

Selain itu, proyek ini juga diperkirakan dapat membuka sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru.

Pada tahap awal, pengembangan proyek akan difokuskan di enam wilayah, yakni Malang, Bone, Gorontalo Utara, Paser, Sumbawa, dan Lampung Selatan.

  • Penulis: rafael

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alat Berat Tambang Disita, Kejati Sulut Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan di Konsesi PT HWR

    Alat Berat Tambang Disita, Kejati Sulut Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan di Konsesi PT HWR

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 442
    • 0Komentar

    MANADO | PRONews5.com — Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) melakukan penyitaan sejumlah alat berat di area konsesi PT HWR dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup. Operasi yang dipimpin langsung Asisten Pidana Khusus, Zein Yusri Munggaran, ini menandai langkah tegas aparat dalam menghentikan aktivitas yang diduga melanggar […]

  • Jalan SBY Minut Dibiarkan Rusak, Korban Berjatuhan

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 618
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com – Kerusakan parah Jalan Raya SBY di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, kembali menelan korban dan memicu kemarahan warga. Jalan berlubang yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan memadai itu viral di media sosial setelah sejumlah pengguna jalan mengalami kecelakaan, sementara warga menuding pemerintah daerah dan provinsi abai terhadap keselamatan publik, meski masyarakat rutin […]

  • JK Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Tuduhan Dana Isu Ijazah Jokowi Dinilai Fitnah

    JK Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Tuduhan Dana Isu Ijazah Jokowi Dinilai Fitnah

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle [**/WIL]
    • visibility 423
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, resmi melaporkan ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, ke Bareskrim Polri. Laporan ini dilayangkan setelah JK merasa dirugikan atas tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/135/IV/SPKT Bareskrim Polri […]

  • Integritas Aparat Penegak Hukum Kunci Sukses KUHP Nasional

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 324
    • 0Komentar

    Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum acara pidana melalui penyesuaian KUHAP. Dalam konteks ini, integritas dan kesiapan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adil, […]

  • Kawanua di Panggung Nasional, Putra Sulut Bersinergi Kawal RUU Hukum Perdata Internasional

    Kawanua di Panggung Nasional, Putra Sulut Bersinergi Kawal RUU Hukum Perdata Internasional

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 238
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com – Semangat kebanggaan Sulawesi Utara mewarnai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Selain membahas substansi regulasi yang akan menjadi landasan hukum hubungan keperdataan lintas negara, forum tersebut juga mempertemukan sejumlah tokoh asal Sulawesi Utara (Kawanua) yang kini […]

  • Kemenaker Tuntaskan Disparitas Upah dengan Perluas Standar KHL ke Kabupaten/Kota

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 348
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan […]

expand_less