Dugaan Uang Rp10 Miliar Gegerkan Polda Sulut Dirreskrimum Diadukan ke Mabes Polri
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- visibility 276
- comment 0 komentar
- print Cetak

John Hamenda (kiri) bersama penasihat hukumnya, DR. Santrawan Paparang (kanan), usai menyampaikan pengaduan ke Propam Mabes Polri terkait dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan sengketa tanah di Manado. (Foto: ist/dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Dugaan permintaan uang hingga Rp10 miliar dalam penanganan sengketa tanah bernilai sedikitnya Rp600 miliar di Kota Manado resmi dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, diadukan penasihat hukum John Hamenda, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut berangkat dari pengakuan John Hamenda yang menyebut adanya dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar saat dirinya mempertanyakan perkembangan laporan polisi pada Agustus 2025.
Berdasarkan informasi dari sumber resmi yang diterima media ini, pengaduan tersebut telah tercatat di Propam Mabes Polri melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.
Santrawan meminta Propam mengusut substansi pengaduan tersebut, termasuk menelusuri dugaan permintaan uang dan kemungkinan kaitannya dengan penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Saat diwawancarai PRONews5.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026), Santrawan menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan kliennya, dugaan permintaan dana tersebut terjadi dalam beberapa kali komunikasi dengan Kombes Pol Suryadi.
John mengaku permintaan uang itu dikaitkan dengan kelanjutan penanganan perkara agar penyidikan tidak dihentikan melalui penerbitan SP3.
Karena merasa tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, John kemudian menyampaikan persoalan itu kepada tim penasihat hukumnya hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur pengaduan resmi.
“Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali. Karena itu, kami meminta Propam memeriksa secara menyeluruh. Harus jelas apa dasar permintaan tersebut, untuk kepentingan apa, dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara,” jelas Santrawan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah terbit surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.
John menduga penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya ia akui dialaminya. Meski demikian, dugaan hubungan antara permintaan dana dan penerbitan SP3 tersebut belum terbukti dan kini menjadi salah satu materi pengaduan yang diminta untuk diperiksa Propam.
Santrawan menegaskan, pihaknya ingin memastikan apakah keputusan penghentian penyidikan telah memiliki dasar hukum yang sah serta melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Jika benar terdapat permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan, persoalan ini harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Di balik pengaduan tersebut terdapat sengketa kepemilikan tanah di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan luas keseluruhan mencapai 52.651 meter persegi.
John Hamenda mengklaim memiliki dua bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.
Menurut perhitungan pihak John, nilai kedua bidang tanah tersebut diperkirakan sedikitnya mencapai Rp600 miliar.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, John mengaku telah merencanakan pembangunan Mall Manado Square sejak 2003. Ia juga menyebut pernah menerima pembayaran panjar pembelian kios dari sejumlah pihak dengan nilai mencapai Rp41 miliar.
Persoalan kemudian berkembang menyangkut dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang menurut John dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dokumen tersebut mencantumkan transaksi peralihan tanah dengan nilai sekitar Rp50 miliar sebelum dikurangi pajak dan biaya lainnya.
Tim kuasa hukum menilai seluruh rangkaian transaksi tersebut harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan dokumen serta dasar hukum peralihan hak atas tanah yang disengketakan.
Selain dugaan permintaan uang, Santrawan juga mempertanyakan penerbitan SP3 yang menurut pihaknya perlu diuji terhadap dua putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Manado.
Putusan pertama adalah Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025. Menurut pihak pelapor, hakim dalam putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan.
Sementara itu, Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.
Tim kuasa hukum menilai putusan kedua tersebut tidak memuat perintah penghentian penyidikan terhadap laporan polisi John Hamenda.
Atas dasar itu, mereka meminta Propam memeriksa apakah penerbitan SP3 pada 20 Oktober 2026 telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk memperhatikan objek perkara dan amar kedua putusan praperadilan tersebut.
“Kami ingin semuanya diperiksa berdasarkan dokumen dan hukum, bukan asumsi. Putusan praperadilan harus dibaca secara cermat sesuai objek dan amar putusannya,” ujar Santrawan.
Minta Bareskrim Ambil Alih Perkara
Tidak hanya meminta pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, Santrawan juga mendesak Kapolri memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut.
Ia meminta Kadiv Propam, Karo Paminal, dan Karo Wabprof Divpropam Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan permintaan dana maupun proses penerbitan SP3.
Santrawan turut meminta evaluasi jabatan terhadap pejabat yang dilaporkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila terbukti terdapat pelanggaran berat dan memenuhi persyaratan hukum, ia meminta sanksi tegas sesuai ketentuan, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Lebih jauh, pihaknya meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan laporan polisi John Hamenda dari Polda Sulawesi Utara. Permintaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan dan menghindari potensi konflik kepentingan.
“Saya berharap pengaduan ini tidak berhenti pada penerimaan administrasi. Harus ada pemeriksaan substansial dan hasil yang jelas,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya memperoleh klarifikasi, PRONews5.com telah menghubungi Kombes Pol Suryadi untuk meminta penjelasan mengenai dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, dasar penerbitan SP3, serta laporan pengaduan yang kini ditangani Propam Mabes Polri.
Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp dan nomor telepon pribadi yang bersangkutan belum memperoleh tanggapan. Nomor yang dihubungi juga dalam keadaan tidak aktif.
Konfirmasi turut disampaikan kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Sulawesi Utara terkait persoalan tersebut.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar