Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Wakapolres Bolmut Beri Klarifikasi Terkait Sengketa Lahan Keluarga Kantohe: Ini Permasalahan Keluarga, Objek Tanah Sudah Dieksekusi Pengadilan

Wakapolres Bolmut Beri Klarifikasi Terkait Sengketa Lahan Keluarga Kantohe: Ini Permasalahan Keluarga, Objek Tanah Sudah Dieksekusi Pengadilan

  • account_circle Red Pronews
  • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
  • visibility 730
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOLMUTPRONEWS5.COM– Wakapolres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kompol Abdul Rahman Fauji, S.H., M.H., akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan perampasan lahan yang menyeret namanya bersama sejumlah anggota Polri lainnya.

Kepada PRONEWS5.COM, Senin (22/6/2026), Kompol Abdul Rahman Fauji menegaskan bahwa persoalan yang dipersoalkan tersebut merupakan masalah keluarga yang telah berlangsung lama dan berkaitan dengan sengketa lahan warisan.

“Ini adalah permasalahan keluarga,” ujar Abdul Rahman Fauji singkat saat dimintai tanggapan.

Ia juga membantah adanya anggapan bahwa objek tanah yang dipersoalkan merupakan penguasaan tanpa dasar hukum.

Menurutnya, perkara lahan tersebut telah melalui proses hukum dan telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan.

“Perkara lahan atau tanah tersebut sudah dieksekusi pada tahun 2021 oleh pengadilan,” tegasnya.

Klarifikasi tersebut merupakan tanggapan atas pemberitaan sebelumnya yang memuat pernyataan Warda Moy Kantohe dan kuasa hukumnya, Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., terkait dugaan intimidasi dan upaya penguasaan lahan yang disebut melibatkan sejumlah oknum anggota Polri.

Dalam pemberitaan sebelumnya, keluarga Kantohe mengklaim memiliki sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dokumen hukum yang menurut mereka menguatkan hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan.

Keluarga juga menyatakan telah menunjuk kuasa hukum untuk menempuh langkah hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Abdul Rahman Fauji menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipandang secara sepihak karena berkaitan dengan sengketa keluarga yang telah melalui proses peradilan.

[**/ARP]

  • Penulis: Red Pronews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaji dan Pensiun Dibekukan Tanpa Prosedur, BPMS GMIM Terpojok di Ruang Sidang

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 1.949
    • 0Komentar

    TONDANO, PRONews5.com — Gugatan dua pendeta perempuan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) terhadap Pimpinan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM kembali bergulir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tondano, Rabu (4/2/2026). Agenda pembuktian justru mengungkap rangkaian kebijakan BPMS GMIM yang dinilai tidak konsisten, terutama terkait penghentian sepihak gaji dan hak pensiun senilai Rp1.239.642.750 tanpa […]

  • Teriak Tak Bersalah, Terdakwa Pembunuhan Sekeluarga di Indramayu Mengamuk di Ruang Sidang

    Teriak Tak Bersalah, Terdakwa Pembunuhan Sekeluarga di Indramayu Mengamuk di Ruang Sidang

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle [**/WIL]
    • visibility 275
    • 0Komentar

    INDRAMAYU|Pronews5.com — Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berubah ricuh. Salah satu terdakwa, Ririn, mengamuk usai persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu malam (29/4/2026), ditutup majelis hakim. Dalam suasana tegang, Ririn berteriak histeris di hadapan pengunjung sidang, menegaskan dirinya bukan pelaku pembunuhan. Ia bahkan berusaha menyampaikan pembelaan secara terbuka […]

  • Pemerintah Percepat Distribusi Bantuan Bencana ke NTT

    Pemerintah Percepat Distribusi Bantuan Bencana ke NTT

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle (**/VIC)
    • visibility 137
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — Pemerintah mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada hari kelima penanganan, Rabu (19/8/2026), sebanyak lima pesawat kembali diberangkatkan dengan membawa total 65 ton logistik atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan koordinasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya. Dengan tambahan pengiriman tersebut, […]

  • Tambang Ilegal di Sangihe Disorot, Diduga Libatkan WNA, ESDM Janji Turun Tangan

    Tambang Ilegal di Sangihe Disorot, Diduga Libatkan WNA, ESDM Janji Turun Tangan

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle (**/Frank)
    • visibility 272
    • 0Komentar

    SANGIHE, PRONews5.com — Dugaan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, kembali mencuat. Tambang tersebut diduga melibatkan warga negara asing (WNA) asal China, memicu desakan keras dari aktivis dan masyarakat agar pemerintah provinsi serta aparat penegak hukum (APH) segera bertindak tegas. Sorotan ini mencuat setelah sejumlah informasi lapangan mengungkap adanya aktivitas pertambangan […]

  • Terobosan Baru! Hunian Layak Makin Terjangkau Lewat Kebijakan Rusun Subsidi 2026

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan regulasi baru terkait rumah susun (rusun) subsidi guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dirancang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari perbankan, pengembang, hingga lembaga negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Keputusan Menteri (Kepmen) PKP […]

  • Penyidikan Proyek Internet Pemprov Sulut Rp9 Miliar Bergulir, Sejumlah Nama Penting Diduga Bakal Ikut Terseret

    Penyidikan Proyek Internet Pemprov Sulut Rp9 Miliar Bergulir, Sejumlah Nama Penting Diduga Bakal Ikut Terseret

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 320
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com — Penyidikan dugaan korupsi proyek layanan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus bergulir di tangan penyidik ​​Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulut. Dalam pengembangan kasus tersebut, sejumlah nama penting di lingkaran Pemprov Sulut diduga akan ikut terseret. Kasus dugaan korupsi itu berkaitan dengan proyek “Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan” yang […]

expand_less