Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Viral! Nama Stevi Keintjem Disebut dalam Dugaan PETI Ratatotok, Warga Minta APH dan Partai Turun Tangan

Viral! Nama Stevi Keintjem Disebut dalam Dugaan PETI Ratatotok, Warga Minta APH dan Partai Turun Tangan

  • account_circle Red Pronews
  • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MITRA|PRONews5.com – Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Minahasa Tenggara dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Ratatotok viral di media sosial dan memicu reaksi keras masyarakat. Nama anggota DPRD Mitra dari Fraksi PDI Perjuangan, Stevi Keintjem, ikut disebut dalam pusaran isu tambang ilegal yang kembali memanas di wilayah pertambangan tersebut.

Postingan yang beredar luas di media sosial sejak Jumat (22/5/2026) memantik perhatian publik setelah menyinggung dugaan adanya keterlibatan oknum wakil rakyat dalam aktivitas tambang ilegal yang selama ini menjadi sorotan di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Viralnya isu tersebut langsung memunculkan desakan dari masyarakat agar aparat penegak hukum, khususnya Polres Minahasa Tenggara, segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan tanpa pandang bulu.

Tidak hanya itu, warga juga meminta partai politik tempat oknum tersebut bernaung untuk turun tangan dan memberikan sikap tegas terhadap dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau benar ada keterlibatan oknum pejabat, maka harus diproses hukum. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak,” ujar salah satu warga Ratatotok yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut warga, dugaan tersebut menjadi tamparan serius terhadap citra lembaga legislatif. Sebab, seorang anggota DPRD seharusnya berada di garda terdepan dalam mengawasi aktivitas pertambangan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru dikaitkan dengan aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Warga lain juga meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Minahasa Tenggara dan PDI Perjuangan ikut turun tangan menyikapi dugaan tersebut.

Menurut mereka, apabila dugaan keterlibatan oknum legislator dalam aktivitas PETI terbukti benar, maka hal itu dinilai telah mencoreng nama lembaga DPRD maupun partai politik yang menaunginya.

“BK DPRD jangan diam. Partai juga harus bersikap tegas kalau memang ada kader yang diduga terlibat aktivitas ilegal. Ini menyangkut marwah lembaga dan kepercayaan masyarakat,” ujar warga lainnya.

Sumber lain yang merupakan warga Kecamatan Ratatotok menyebut nama oknum tersebut bukan kali pertama dikaitkan dengan aktivitas tambang di wilayah itu. Dugaan keterlibatan itu, kata sumber, sudah lama menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat lokal.

“Sudah lama disebut-sebut sebagai pemain lama di lingkaran tambang, cuma memang belum pernah tersentuh hukum,” ungkap sumber kepada media ini, Jumat (22/5/2026).

Ratatotok sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan tambang emas yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan PETI.

Aktivitas pertambangan ilegal di wilayah itu kerap menimbulkan berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik lahan, pencemaran, hingga dugaan adanya praktik beking dan permainan jaringan tertentu.

Dalam sejumlah operasi sebelumnya, aparat penegak hukum memang telah beberapa kali melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di Ratatotok. Namun, masyarakat menilai penanganan yang dilakukan belum menyentuh aktor-aktor besar yang diduga berada di balik praktik tersebut.

Kini, dengan mencuatnya nama seorang legislator dalam isu yang viral di media sosial, perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum, Badan Kehormatan DPRD, serta sikap partai politik dalam merespons dugaan tersebut. Warga berharap tidak ada perlindungan terhadap pihak mana pun jika nantinya ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum.

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Stevi Keintjem terkait dugaan yang beredar di media sosial tersebut.

[**/VIC]

 

  • Penulis: Red Pronews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahlil Turun Gunung di Musda Golkar Sulut

    Bahlil Turun Gunung di Musda Golkar Sulut

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle (**/VIC)
    • visibility 328
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM — Ketua Umum Bahlil Lahadalia menghadiri langsung Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulawesi Utara yang digelar di Novotel Convention Center Manado, Sabtu (11/4/2026). Kehadiran Bahlil menegaskan arah konsolidasi partai, sekaligus menjadi penentu dalam proses pelantikan Ketua DPD I Golkar Sulut periode 2026–2031. Pantauan wartawan PRONEWS5.COM di lokasi, Bahlil disambut langsung oleh Ketua […]

  • Presiden Lee Jae Myung : Indonesia Satu-satunya Mitra Tingkat Tertinggi Korea

    Presiden Lee Jae Myung : Indonesia Satu-satunya Mitra Tingkat Tertinggi Korea

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle IND
    • visibility 506
    • 0Komentar

    KOREA –  Hubungan antara Indonesia dengan Republik Korea memiliki makna khusus satu sama lain serta saling melengkapi dalam berbagai bidang. Karenaya, Presiden Republik Korea Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus. Hal tersebut disampaikan dalam pengantarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo yang berlangsung di Istana Kepresidenan […]

  • Indonesia Catatkan Sejarah Baru Kepemilikan Properti di Mekkah Menjelang Ramadhan 1447 H

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 491
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Indonesia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang memperoleh izin kepemilikan properti di Mekkah dan Madinah untuk memperkuat pelayanan haji dan umrah. Pencapaian tersebut terwujud melalui proyek Kampung Haji Indonesia yang dikelola BPI Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pengelolaan itu ditandai dengan akuisisi Hotel Novotel Thakher dan lahan sekitar […]

  • Warga Kayawu Kepung DPRD Tomohon, Tolak Koperasi Merah Putih di Lapangan Bola

    Warga Kayawu Kepung DPRD Tomohon, Tolak Koperasi Merah Putih di Lapangan Bola

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 357
    • 0Komentar

    TOMOHON, Pronews5.com — Ratusan warga Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD, Senin (27/4/2026) siang. Massa menolak pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) yang direncanakan berdiri di atas lapangan olahraga milik masyarakat, karena dinilai mengorbankan fasilitas publik tanpa kejelasan manfaat. Aksi yang dimotori Forum Masyarakat Peduli Kayawu […]

  • Koperasi Merah Putih Perluas Akses Sembako Masyarakat Desa

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Pangkalpinang – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan tiga dari 393 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut telah mulai beroperasi dan berperan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk sembako dan LPG tiga kilogram. “Saat ini sudah ada tiga KDKMP sudah menjual berbagai kebutuhan pokok warga mulai beras, gula pasir, […]

  • Bukan Hanya Desil, Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

    Bukan Hanya Desil, Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle (**/IND)
    • visibility 502
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, penggunaan data desil sebagai tolok ukur utama berpotensi membuat peserta didik yang membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi. Hal tersebut disampaikan […]

expand_less