Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
- account_circle rafael
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- visibility 465
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONews5.com — Indonesia resmi mengambil posisi dalam konstelasi diplomasi global dengan menyatakan bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Langkah ini ditempuh bersama tujuh negara Islam lainnya dan disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai peluang konkret untuk mendorong penghentian konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza.
Keputusan Politik yang Diumumkan Serentak
Keikutsertaan Indonesia diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri dari Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada Kamis (22/1).
Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi masing-masing negara, termasuk akun media sosial Kementerian Luar Negeri RI.
Dokumen itu menegaskan komitmen delapan negara untuk bergabung dan menuntaskan seluruh prosedur hukum domestik sebelum keanggotaan berlaku efektif.
Board of Peace diposisikan sebagai wadah baru untuk mengoordinasikan inisiatif perdamaian, bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi wilayah konflik, dengan fokus awal pada Jalur Gaza. Forum ini merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, namun berdiri di luar struktur formal PBB.
Sejumlah pengamat internasional menilai pembentukan BoP mencerminkan upaya Washington membangun arsitektur perdamaian alternatif, di tengah stagnasi diplomasi di Dewan Keamanan PBB yang kerap terhambat veto politik.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dilandasi pertimbangan kemanusiaan, bukan kepentingan geopolitik sempit.
Menurutnya, situasi di Gaza membutuhkan terobosan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
“Ini momentum penting. Penderitaan rakyat Gaza sudah terlalu lama. Kita melihat bantuan kemanusiaan mulai mengalir lebih besar. Indonesia siap berkontribusi secara aktif,” ujar Prabowo saat dimintai tanggapan wartawan.
Saat ditanya soal komposisi anggota BoP, Prabowo menekankan bahwa forum tersebut terbuka bagi negara mana pun yang memiliki niat tulus untuk menghentikan penderitaan warga sipil Palestina.
Selain delapan negara Islam tersebut, sejumlah negara non-Muslim juga telah lebih dahulu menyatakan bergabung, antara lain Israel, Vietnam, Hungaria, Argentina, Maroko, Kazakhstan, dan Uzbekistan.
Komposisi lintas kawasan ini menunjukkan BoP dirancang sebagai forum global dengan pendekatan pragmatis, bukan berbasis blok ideologis.
Namun demikian, keterlibatan Israel dalam forum yang sama dengan negara-negara pendukung Palestina memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas dan arah kebijakan BoP ke depan.
BoP menawarkan dua bentuk keanggotaan. Anggota pendiri/permanen diwajibkan menyetor kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS dan tidak dibatasi masa keanggotaannya.
Sementara anggota transisi bergabung untuk periode tiga tahun, dengan mandat utama mengawal misi kemanusiaan dan rekonstruksi pascakonflik.
Skema ini menuai sorotan karena berpotensi menciptakan stratifikasi pengaruh berdasarkan kemampuan finansial negara anggota.
Rencana penandatanganan dokumen keanggotaan akan dilakukan di Davos, Swiss, bersamaan dengan penyelenggaraan World Economic Forum (WEF).
Momentum ini dipandang sebagai langkah awal menguji legitimasi BoP di panggung internasional, sekaligus mengukur respons komunitas global terhadap inisiatif Trump tersebut.
Masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian Trump menempatkan Jakarta pada simpul strategis diplomasi global.
Tantangan utamanya adalah memastikan peran tersebut tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, serta tidak berhenti pada simbol diplomatik, melainkan memberi dampak nyata bagi rakyat Gaza.
[**/IND]
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar