Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Percepatan Penyaluran BANSOS PKH dan BPNT untuk Perlindungan Sosial

Percepatan Penyaluran BANSOS PKH dan BPNT untuk Perlindungan Sosial

  • account_circle rafael
  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 313
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Percepatan ini dilakukan agar bantuan dapat diterima lebih cepat dan membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah dinamika kondisi ekonomi.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan penyaluran bansos reguler tersebut.

“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya akan mulai disalurkan pada Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah mematangkan koordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan sosial dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima masih terus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami menargetkan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan sembako dapat dimulai serentak pada bulan Februari. Proses verifikasi data terus kami lakukan untuk memastikan ketepatan sasaran,” jelasnya.

Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul menerangkan bahwa hingga saat ini bansos masih disalurkan melalui dua jalur utama, yakni bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Sementara itu, pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema penyaluran bansos melalui koperasi agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan tepat sasaran.

“PKH yang berada di bawah Kementerian Sosial ke depan direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi. Saat ini skemanya sedang kami diskusikan agar dapat dipastikan penerimanya benar-benar sesuai dengan kriteria,” ujar Henra.

Percepatan penyaluran bansos PKH dan BPNT ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama pada awal tahun ketika tekanan kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

  • Penulis: rafael

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Sulut Darwin Muksin Meninggal Saat Bertugas di ToF TIFF 2026

    Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Sulut Darwin Muksin Meninggal Saat Bertugas di ToF TIFF 2026

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 413
    • 0Komentar

    TOMOHON, PRONEWS5.COM – Kabar duka menyelimuti jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Darwin Muksin, S.Sos., MM, meninggal dunia pada Sabtu (8/8/2026), di tengah pelaksanaan Tournament of Flowers (ToF) 2026 yang merupakan bagian utama dari Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026. Darwin dikabarkan mengalami kondisi darurat saat menjalankan tugas di sela-sela […]

  • Baliho Tolak Pembangunan Masjid Al-Mujahidin Muncul di Kota Tomohon, Diduga Persoalkan Perizinan

    Terungkap! Ini 9 Alasan Penolakan Pembangunan Masjid Al Muhajirin di Kota Tomohon

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 1.790
    • 0Komentar

    TOMOHON, PRONEWS5.COM – Baliho berukuran besar yang memuat sembilan alasan penolakan pembangunan Masjid Al Muhajirin di Kelurahan Walian Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kembali menyita perhatian masyarakat. Hingga Jumat (18/7/2026), sejumlah baliho masih terpasang di sepanjang jalan di Kelurahan Walian Satu dan Kelurahan Uluindano, sehingga mudah terlihat oleh pengendara maupun pejalan kaki. Isi baliho […]

  • Pemerintah Pastikan Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Konflik Global

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat berbagai konflik geopolitik yang masih berlangsung. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik. “Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi […]

  • Tak Disengaja Bertemu di Whoosh, Wali Kota Tomohon dan Osco Letunggamu Bahas Masa Depan TIFF

    Tak Disengaja Bertemu di Whoosh, Wali Kota Tomohon dan Osco Letunggamu Bahas Masa Depan TIFF

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle (**/VIC)
    • visibility 212
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Sebuah pertemuan spontan di dalam Kereta Cepat Whoosh pada Rabu (15/7/2026) berkembang menjadi diskusi strategis mengenai masa depan Tomohon International Flower Festival (TIFF). Wali Kota Tomohon, Caroll Joram Azarias Senduk, bersama istrinya drg. Jean D’Arc Florentia Karundeng, bertemu dengan akademisi dan praktisi hukum Osco Olfriady Letunggamu saat sama-sama melakukan perjalanan menuju Bandung. […]

  • Gratiskan Listrik untuk Huntara di Sumatra, Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 336
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatra melalui kebijakan penggratisan listrik di hunian sementara (huntara). Langkah ini diambil untuk meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas harian dan layanan dasar dapat kembali berjalan normal selama masa transisi menuju hunian tetap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan […]

  • PDIP Larang Kader Kelola SPPG dan Bisnis MBG

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 572
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) resmi menerbitkan surat edaran internal yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah pencegahan konflik kepentingan dalam program pemerintah tersebut. Surat edaran itu muncul di tengah polemik tudingan bahwa kader […]

expand_less