Bertahun-tahun Rusak, Jalan Tomohon–Tanawangko Jadi Bukti Buruknya Pengelolaan Infrastruktur
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Senin, 13 Apr 2026
- visibility 510
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kondisi ruas jalan Tomohon–Tanawangko di kawasan Permesta Kolongan tampak rusak parah dengan lubang tergenang air saat hujan turun, Senin (13/4/2026), sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas. (Foto: Istimewa/ARP)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TOMOHON, PRONEWS5.COM — Kerusakan parah ruas jalan Tomohon–Tanawangko di kawasan Permesta Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, yang berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan menyeluruh, memunculkan sorotan serius terhadap pengelolaan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara.
Pantauan di lapangan, Senin (13/4/2026), menunjukkan kondisi badan jalan di segmen Kolongan–Kamasi dipenuhi lubang besar dengan kedalaman dan diameter bervariasi. Saat hujan turun, lubang-lubang tersebut tertutup genangan air, sehingga sulit dikenali pengendara dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengguna sepeda motor.
Ruas ini merupakan jalan provinsi yang memiliki peran strategis sebagai penghubung Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Selain itu, jalur ini menjadi akses utama menuju pusat pemerintahan, seperti kantor wali kota, DPRD, kepolisian, kejaksaan, hingga instansi teknis lainnya, serta akses masyarakat ke kawasan wisata Woloan.
Sejumlah warga mengaku kecelakaan kerap terjadi akibat kondisi jalan yang rusak.
“Sudah banyak motor jatuh di sini. Kalau hujan, lubang tidak kelihatan. Ini sangat berbahaya,” ujar seorang warga.
Keluhan juga datang dari pengguna jalan yang mengaku kendaraan mereka sering mengalami kerusakan setelah menghantam lubang. Banyak pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan secara ekstrem demi menghindari kecelakaan.
Pemerhati pembangunan, Danny Tular, menilai kondisi ini tidak bisa lagi dianggap biasa. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap jalan dengan fungsi vital merupakan indikasi lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki. Ini sudah berlangsung lama. Harus ada penjelasan kenapa tidak ditangani,” tegasnya.
Menurutnya, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut juga menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penggunaan anggaran infrastruktur yang setiap tahun dialokasikan oleh pemerintah provinsi maupun daerah.
Dampak kerusakan jalan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
Akses menuju pusat pemerintahan menjadi terhambat, termasuk mobilitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik. Selain itu, akses menuju kawasan wisata turut terdampak, berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan melakukan perbaikan total, bukan sekadar tambal sulam yang bersifat sementara. Mereka menuntut jalan tersebut kembali layak dan aman digunakan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, risiko kecelakaan dan kerugian masyarakat dipastikan akan semakin besar, sementara kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur kian tergerus.
- Penulis: (**/ARP)
Saat ini belum ada komentar