Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Stop Korupsi! Pemkab Minahasa Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berwibawa

Stop Korupsi! Pemkab Minahasa Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berwibawa

  • account_circle (**/ARP)
  • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
  • visibility 261
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MINAHASA, PRONEWS5.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di seluruh sektor pemerintahan. Komitmen tersebut disampaikan melalui materi publikasi yang menekankan pentingnya akuntabilitas, integritas, transparansi, serta penguatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam materi kampanye tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai budaya dalam kerja penyelenggaraan pemerintahan.

Empat komitmen utama yang diusung meliputi akuntabilitas, yakni setiap rupiah dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan; Integritas, dengan menjunjung tinggi kejujuran dan moralitas; transparansi, melalui keterbukaan akses informasi kepada masyarakat; serta kerja sama dengan KPK RI dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Pesan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan sebelumnya, Pemkab Minahasa juga menegaskan dukungan terhadap penguatan sistem pencegahan korupsi melalui koordinasi bersama KPK RI dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kampanye itu juga mengusung slogan “Hentikan Korupsi, Bersih, Melayani, dan Berwibawa”, sebagai pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Melalui penguatan integritas budaya, Pemkab Minahasa berharap pelayanan publik semakin berkualitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, serta pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

  • Penulis: (**/ARP)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengawasan Anggaran MBG Diperketat, BGN Gandeng Kejagung

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengawasan anggaran program tersebut. Kolaborasi ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga setiap rupiah anggaran negara agar tepat sasaran […]

  • Konsumsi Energi Secara Bijak Perkuat Ketahanan Energi Nasional

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 249
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemerintah mendorong konsumsi energi yang bijak sebagai langkah antisipasi krisis global demi menjaga ketahanan nasional. Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan penghematan BBM, termasuk opsi kerja dari rumah, sebagai strategi menghadapi dampak konflik global terhadap harga energi dan pangan. “Perkembangan global di Eropa dan Timur Tengah tentu memberi dampak kepada kita, karena akan memengaruhi […]

  • Proyek Penerangan Jalan Desa Tanoyan Selatan Diduga Sarat Korupsi

    Proyek Penerangan Jalan Desa Tanoyan Selatan Diduga Sarat Korupsi

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 492
    • 0Komentar

    BOLMONG|PRONews5.com — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), kembali mencuat. Setelah sebelumnya program pengadaan bibit kakao tahun anggaran 2025 diduga bermasalah dan kini dalam penyelidikan aparat penegak hukum, kini muncul dugaan baru pada kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU). Kegiatan PJU yang menelan anggaran kurang lebih Rp400 […]

  • 9 Pejabat Diperiksa 12 Jam! INAKOR Desak Polda Sulut Tuntaskan Kasus MEP GMIM: Jika Terbukti Tangkap!

    9 Pejabat Diperiksa 12 Jam! INAKOR Desak Polda Sulut Tuntaskan Kasus MEP GMIM: Jika Terbukti Tangkap!

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 303
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mendesak Polda Sulut menuntaskan pengusutan dugaan penyimpangan proyek Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) Mission Center GMIM pada Dinas PUPR Sulut. INAKOR meminta penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sulut tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi mengurai seluruh rangkaian proyek berdasarkan […]

  • Pemerintah Sesuaikan Teknis Agar Program MBG Berlanjut Selama Bulan Ramadan

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 324
    • 0Komentar

    Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian teknis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, khususnya bagi peserta didik muslim. Pelaksanaan MBG selama Ramadan menitikberatkan pada fleksibilitas menu dan waktu distribusi. Penyesuaian tersebut diterapkan secara kontekstual, menyesuaikan […]

  • Bansos PKH-BPNT untuk 18,27 Juta KPM Jadi Penopang Daya Beli 2026

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk menopang konsumsi rumah tangga, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah […]

expand_less