Legislator Senayan Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
- account_circle (**/IND)
- calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
- visibility 308
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica. (Sumber foto: Parlemenmtaria)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi persoalan judi online, perlindungan anak, serta pemerataan akses internet. Ia meminta penguatan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital.
Cindy mengatakan program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital memperoleh lebih dari separuh pagu anggaran, sementara alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital masih relatif kecil. Kondisi tersebut menurutnya perlu dievaluasi agar kemampuan pengawasan pada 2027 mampu mengikuti perkembangan risiko digital.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy dalam Rapat Kerja dengan Kemenkomdigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (16/9).
Selain pengawasan ruang digital, Cindy menyoroti masih banyaknya wilayah yang menghadapi persoalan blank spot dan kualitas konektivitas internet. Berdasarkan temuannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, masyarakat bahkan masih harus membeli voucher internet dengan harga Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam dengan jangkauan yang terbatas.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Menurut Cindy, pembangunan infrastruktur digital perlu diukur melalui kualitas layanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia meminta penyesuaian anggaran mempertimbangkan capaian dan outcome, sehingga investasi digital dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy. (sumber: Parlementaria)
- Penulis: (**/IND)
Saat ini belum ada komentar