Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun
- account_circle (**/IND)
- calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
- visibility 92
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. (Sumber Foto: Parlementaria/Septamares/Karisma
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan efisiensi adalah bagian penting dalam pengelolaan anggaran Kemenkeu ke depan. Maka dari itu, jelasnya, pagu anggaran unit Kemenkeu yang akan diefisienkan harus mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program atau kegiatan.
Sebagai informasi, saat ini Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang efisien dan berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam APBN 2027 sebesar Rp49,801 triliun.
Walaupun begitu, persetujuan anggaran tersebut disertai penekanan agar penggunaannya dapat mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu secara lebih efektif sesuai tugas dan fungsinya.
“Pagu anggaran unit eselon 1 Kementerian Keuangan akan diefisienkan sesuai dengan output, outcome, dan impact yang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundangan,” ujar Misbakhun dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Misbakhun, arah kebijakan tersebut menempatkan kinerja sebagai bagian penting dalam melihat efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan belanja Kemenkeu tidak hanya dilihat dari besaran alokasi maupun pelaksanaan program, tetapi juga dari hasil yang dicapai.
Komisi XI DPR RI juga mendorong adanya evaluasi yang lebih terukur terhadap pelaksanaan anggaran Kemenkeu sepanjang tahun 2027. Untuk itu, ia meminta Kemenkeu menyampaikan laporan kinerja setiap triwulan yang memuat pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
“Laporan kinerja setiap triwulan menyajikan informasi secara terukur mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta menunjukkan keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, kegiatan, keluaran, hasil, dampak, serta penerima manfaat dengan sumber daya anggaran yang digunakan,” jelas Misbakhun.
Terakhir, ia menambahkan, mekanisme pelaporan tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Kemenkeu. Hasil evaluasi nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan anggaran.
“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komisi XI akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perbaikan perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan agar belanja semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil serta manfaat,” pungkas Misbakhun. (sumber: Parlementaria)
- Penulis: (**/IND)
Saat ini belum ada komentar