Terungkap! Ini Penyebab Truk Terus Mengantre Solar di SPBU Walian Satu Tomohon

TOMOHON, PRONEWS5.COM — Antrean panjang kendaraan truk untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar kembali terjadi di SPBU Pertamina 74.953.13, Kelurahan Walian Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Jumat (9/10/2026).

Kondisi ini dikeluhkan warga dan sopir angkutan yang membutuhkan tenaga surya untuk menunjang aktivitas usaha, terutama transportasi hasil pertanian.

Berdasarkan keterangan warga dan sejumlah pengemudi, antrean tersebut didominasi kendaraan truk yang disebut berasal dari luar Kota Tomohon, termasuk Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kendaraan dari luar daerah memilih mengisi Biosolar di Tomohon, sementara di daerah asal juga terdapat sejumlah SPBU.

Para sopir angkutan di Tomohon ikut mengaku terdampak karena harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre.

Padahal, kendaraan mereka digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dari kawasan Rurukan dan sekitarnya serta mendistribusikan sayur-mayur ke berbagai wilayah.

“Kalau memang ada SPBU di Minahasa Selatan, kenapa harus jauh-jauh datang ke Tomohon hanya untuk mengantre solar? Kami yang tinggal di sini justru ikut kesulitan,” keluh seorang warga Kelurahan Walian Satu.

Persoalan antrean Biosolar di Kota Tomohon sebelumnya juga mendapat perhatian aparat dan instansi terkait.

Pada akhir September hingga awal Oktober 2026, jajaran Polres Tomohon bersama Unit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara, Pertamina Patra Niaga, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaporkan melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) di sejumlah SPBU.

Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, empat unit truk sempat diamankan untuk diperiksa karena pilihan melakukan pengisian Biosolar secara berulang atau tidak wajar.

Antrean kendaraan disebut sempat berkurang setelah pengawasan dilakukan. Namun kepastian mengenai hubungan antara intensitas pengawasan dan perubahan antrean masih memerlukan data pendukung.

Kembali memanjangnya antrean memunculkan desakan agar pengawasan tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Menyikapi persoalan yang terus berulang, pemerhati pembangunan Kota Tomohon, Danny Tular, mendorong pengawasan penyaluran Biosolar diperketat melalui pemeriksaan yang terukur dan berkelanjutan.

Menurut Danny, penanganan antrean tidak cukup hanya melihat asal kendaraan atau panjang barisan truk. Pemerintah dan instansi terkait perlu menelusuri pola transaksi untuk mengetahui apakah penyaluran BBM telah berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan perlu diarahkan pada pemenuhan terhadap ketentuan penyaluran Biosolar serta kemungkinan adanya pola pembelian yang tidak sesuai peruntukan. Petugas dapat menelusuri riwayat transaksi berdasarkan QR Code, memeriksa frekuensi pengisian, hingga memverifikasi kapasitas tangki kendaraan,” ujar Danny Tular.

Ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan pembelian Biosolar sesuai ketentuan sekaligus mengidentifikasi kemungkinan terjadinya subsidi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Danny juga mendorong sinergi antara Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan aparat penegak hukum agar pengawasan dapat dilakukan secara konsisten.

Menurutnya, sidak secara berkala perlu disertai evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, pola pengisian kendaraan, serta kondisi antrean setelah pengawasan dilaksanakan.

Dengan demikian, langkah penanganannya tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menyasar faktor yang benar-benar menyebabkan panjang gelombang.

Warga dan sopir angkutan berharap pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga segera menyalakan penyaluran Biosolar di SPBU Walian Satu.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai tingginya permintaan, pola distribusi, akses layanan BBM, serta kepatuhan kendaraan terhadap ketentuan pembelian solar bersubsidi.

Mereka juga meminta agar pengawasan dilakukan secara transparan dan berkelanjutan sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti, tanpa menggeneralisasi seluruh kendaraan dari luar daerah.

Bagi angkutan sopir hasil pertanian, ketersediaan solar berkaitan langsung dengan kelancaran pekerjaan dan distribusi kepada masyarakat.

Antrean yang berlangsung berjam-jam berpotensi menghambat operasional kendaraan dan menambah waktu tunggu.

Oleh karena itu, penanganan masalah ini diharapkan tidak berhenti pada saat itu juga.

Pengawasan yang konsisten, evaluasi distribusi, serta penegakan aturan secara tujuan diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan aktivitas ekonomi masyarakat Tomohon tidak terus terganggu.