Operasi PETI Ratatotok Diduga Bocor, Ratusan Excavator Mendadak Hilang dari Lokasi Tambang
- account_circle Red Pronews
- calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
- visibility 321
- comment 0 komentar
- print Cetak
(Gambar: ilustrasi/dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MITRA, PRONews5.com — Rencana operasi besar-besaran tim gabungan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), diduga telah bocor sebelum pelaksanaan.
Indikasinya terlihat dari berhentinya aktivitas pertambangan dan menghilangnya ratusan alat berat dari sejumlah titik tambang dalam beberapa hari terakhir.
Pantauan di lapangan menunjukkan puluhan hingga ratusan excavator yang sebelumnya aktif mengeruk material tambang di berbagai lokasi PETI mendadak tidak lagi beroperasi.
Alat-alat berat tersebut tampak terparkir di sejumlah lokasi sejak Rabu (3/6/2026), jauh sebelum operasi penertiban dilakukan.
Sejumlah sumber yang ditemui PRONews5.com, Jumat (5/6/2026), mengaku para pelaku tambang telah mengetahui lebih dahulu informasi mengenai rencana operasi gabungan aparat penegak hukum.
“Mereka sudah tahu akan ada operasi. Makanya aktivitas langsung dihentikan dan alat berat ditarik keluar dari lokasi,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan penghentian aktivitas tambang tersebut berkaitan erat dengan kabar akan dilaksanakannya operasi besar-besaran oleh tim gabungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini berlangsung di wilayah Ratatotok.
Menariknya, dugaan kebocoran informasi ini disebut bukan pertama kali terjadi. Sejumlah sumber menyebut pola serupa telah berulang dalam beberapa operasi penertiban sebelumnya.
“Sudah beberapa kali seperti ini. Setiap ada rencana penertiban, informasi lebih dulu sampai ke para pelaku. Akhirnya saat aparat datang, lokasi sudah kosong,” kata sumber lainnya.
Keterangan serupa juga disampaikan sejumlah pekerja tambang yang biasa beraktivitas di kawasan Perkebunan Kebun Raya dan sekitar wilayah Nibong.
Mereka mengaku telah diperintahkan meninggalkan lokasi karena adanya informasi operasi penertiban.
“Kami disuruh turun dari lokasi. Katanya akan ada operasi besar-besaran. Siapa yang masih bertahan bekerja bisa ditangkap, alat berat juga akan disita,” ujar salah seorang pekerja.
Akibat informasi tersebut, sebagian besar pekerja tambang memilih menghentikan aktivitas dan kembali ke rumah masing-masing sambil menunggu situasi dianggap aman.
“Sekarang kami dipulangkan dulu. Nanti kalau sudah aman baru naik lagi ke lokasi,” tambahnya.
Dugaan kebocoran informasi operasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap PETI yang selama bertahun-tahun beroperasi di Ratatotok.
Seorang mantan personel intelijen dari salah satu instansi pemerintah menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Menurutnya, jika setiap rencana operasi selalu diketahui lebih dahulu oleh para pelaku, maka kemungkinan adanya kebocoran dari internal tidak bisa diabaikan.
“Kalau setiap operasi bocor, tentu harus dicari dari mana sumber kebocorannya.
Jangan hanya fokus mengejar penambang di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya oknum yang bermain di belakang layar,” ujarnya.
Ia bahkan menduga praktik PETI yang terus berlangsung selama ini tidak menutup kemungkinan mendapat perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh.
“Kalau memang ada oknum yang menerima setoran atau upeti dari aktivitas PETI, itu juga harus diusut. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya pekerja di lapangan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan kebocoran informasi operasi maupun langkah yang akan dilakukan terhadap aktivitas PETI yang masih marak di wilayah Ratatotok.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola penindakan PETI di Sulawesi Utara.
Sebab, tanpa pembenahan dari dalam dan penegakan hukum yang konsisten, operasi penertiban berpotensi hanya menjadi rutinitas yang tidak pernah menyentuh akar persoalan.
[**/NOX]
- Penulis: Red Pronews
Saat ini belum ada komentar