Empat Gubernur Sulut Raih Penamas, Akankah Penghargan Serupah Diraih 2027?
- account_circle rafael
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- visibility 704
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Adrianus R. Pusungunaung
Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menegaskan satu kebenaran mendasar: pers tidak hidup dari seremoni, melainkan dari keberanian, konsistensi, dan komitmen nyata terhadap kemerdekaan berekspresi. Di tengah peringatan itulah publik Sulawesi Utara diingatkan pada sebuah catatan prestisius—empat mantan gubernurnya tercatat sebagai penerima Anugerah Pena Emas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), penghargaan tertinggi yang tidak semua pejabat publik mampu meraihnya.
Pena Emas bukan piala politik. Ia bukan penghargaan basa-basi, apalagi alat legitimasi kekuasaan. Pena Emas adalah simbol kepercayaan pers kepada tokoh yang dinilai mampu menjaga jarak sehat antara kekuasaan dan kebebasan pers—dua entitas yang kerap berada dalam relasi tegang.
Sejarah mencatat, dari puluhan gubernur di Indonesia, hanya segelintir yang benar-benar layak menyandang penghargaan ini. Hingga kini, Sulawesi Utara memiliki empat nama yang berhasil lolos dari saringan ketat tersebut. Sebuah pencapaian yang layak dibanggakan, sekaligus diuji maknanya.
Dari Orde Baru hingga Era Digital
Nama Gustaf Hendrik Mantik, penerima Pena Emas tahun 1984, tercatat dalam konteks sejarah yang tidak sederhana. Di masa Orde Baru, pers berada dalam bayang-bayang pembredelan dan kontrol ketat negara.
Memberi ruang bagi pers di era itu bukan pilihan populer, melainkan keputusan berisiko. Karena itu, Pena Emas yang diterimanya bukan sekadar penghargaan personal, melainkan penanda keberanian struktural di tengah keterbatasan demokrasi.
Satu dekade kemudian, Cornelis John Rantung menerima Pena Emas pada 1995. Ini adalah masa transisi yang rawan, ketika pers mulai menggeliat namun belum sepenuhnya bebas.
Relasi pemerintah daerah dan pers diuji secara serius: apakah media diposisikan sebagai mitra kritis atau sekadar alat legitimasi kekuasaan? Sejarah mencatat, Rantung dinilai memilih jalan pertama.
Era Reformasi kemudian melahirkan Sinyo Harry Sarundajang (SHS) sebagai penerima Pena Emas tahun 2013. Tantangan zaman telah berubah. Sensor negara tak lagi dominan, tetapi pers menghadapi godaan baru—tarikan kepentingan politik dan ekonomi. Di tengah kebebasan yang terbuka lebar, kedewasaan demokrasi diuji.
SHS dinilai mampu menjaga relasi yang relatif beradab dengan pers: kritik tidak dibungkam, perbedaan tidak dipersonalkan.
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar