Ada Apa dengan Gibran? Temui Prabowo 2,5 Jam dan Sampaikan Niat Mundur
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- visibility 214
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah dinamika hukum terkait dokumen pendidikannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran.
Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan tersebut menandai perkembangan baru dalam dinamika politik nasional yang turut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran dan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Prasetyo menegaskan, informasi yang menyebut Presiden Prabowo secara langsung menolak niat pengunduran diri Gibran tidak sesuai dengan penjelasan Istana.
Dalam pertemuan itu, kata dia, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada wakil presidennya.
Namun, keterangan tersebut belum menjelaskan apakah Presiden menerima atau menyetujui niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatannya.
Pernyataan mengenai niat mundur tersebut perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Di tengah pembicaraan mengenai pengunduran dirinya, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
Permintaan itu menjadi bagian penting dalam pertemuan dengan Prabowo.
Persoalan dokumen pendidikan tersebut sebelumnya telah memicu perkembangan hukum dan tekanan politik yang berkaitan dengan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Istana belum memberikan penjelasan terperinci mengenai langkah lanjutan yang akan ditempuh setelah pertemuan tersebut.
Karena itu, status jabatan Gibran dan perkembangan proses hukum berikutnya masih perlu dipantau berdasarkan keterangan resmi serta dokumen hukum yang dapat diverifikasi.
Pada saat bersamaan, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI menambah dimensi politik dalam persoalan ini.
Hak tersebut merupakan mekanisme konstitusional yang pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan dan tahapan hukum yang berlaku.
Penyampaian niat mundur oleh Gibran tidak dengan sendirinya menghentikan proses politik maupun menyelesaikan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kejelasan sikap Gibran dan Presiden, proses hukum di PTUN, serta langkah DPR sesuai kewenangannya.
Hingga keterangan Istana tersebut disampaikan, belum ada pengumuman bahwa Gibran secara resmi berhenti menjabat sebagai Wakil Presiden RI.



Saat ini belum ada komentar