Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Waduh! WNA China Diduga Beroperasi di Lokasi PETI Kinali Tanoyan Selatan

Waduh! WNA China Diduga Beroperasi di Lokasi PETI Kinali Tanoyan Selatan

  • account_circle Red Pronews
  • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
  • visibility 425
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOLMONG, PRONews5.com – Dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA) asal China dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Kinali, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mulai mencuat. Informasi yang dihimpun menyebut para WNA tersebut diduga telah beroperasi di lokasi tambang ilegal dan bahkan membangun fasilitas pengolahan emas.

Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, para WNA itu diduga difasilitasi oleh beberapa oknum masyarakat setempat untuk masuk dan beraktivitas di kawasan PETI Kinali.

“Para WNA ini sudah mendirikan pabrik tong pengolahan emas di lokasi tambang Kinali. Mereka juga ditampung oleh beberapa oknum tokoh masyarakat di desa ini,” ungkap seorang warga kepada PRONews5.com, Sabtu (27/6/2026).

Jika informasi tersebut benar, keberadaan WNA di kawasan pertambangan ilegal bukan hanya memunculkan persoalan pelanggaran pertambangan, tetapi juga membuka dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian apabila mereka masuk dan bekerja tanpa prosedur maupun izin yang sah.

Hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah WNA yang diduga berada di lokasi tambang tersebut maupun status dokumen keimigrasian mereka. Namun, informasi itu telah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat Desa Tanoyan Selatan.

Dikonfirmasi terpisah, Sangadi Tanoyan Selatan, Urip Detu, mengaku baru mendengar kabar tersebut dari masyarakat dan belum memperoleh laporan resmi.

“Sempat saya dengar dari cerita masyarakat, tetapi saya belum melakukan pengecekan apakah benar atau tidak, karena belum ada yang datang melapor kepada saya mengenai keberadaan para WNA itu,” ujar Urip.

Ia menegaskan pemerintah desa tidak akan mentoleransi apabila benar terdapat WNA yang masuk ke wilayahnya tanpa sepengetahuan pemerintah desa.

“Kalau itu benar, saya selaku pemerintah desa akan memanggil oknum masyarakat yang membawa para WNA tersebut untuk dimintai penjelasan. Mereka seharusnya melapor kepada pemerintah desa, bukan memasukkan orang asing secara diam-diam,” tegasnya.

Kasus ini dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, instansi pertambangan, dan pihak imigrasi.

Selain menelusuri dugaan aktivitas pertambangan ilegal, aparat juga diharapkan mengusut legalitas keberadaan para WNA, pihak yang memfasilitasi mereka, serta kemungkinan adanya jaringan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI di kawasan Kinali.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Imigrasi maupun aparat kepolisian terkait dugaan keberadaan WNA China di lokasi pertambangan emas tanpa izin tersebut.

[**/NOX]

  • Penulis: Red Pronews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas Damai Cartenz Tindak Pasukan Batalyon Eden Sawi, Empat Orang Meninggal Dunia

    Satgas Damai Cartenz Tindak Pasukan Batalyon Eden Sawi, Empat Orang Meninggal Dunia

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle (**/BEN)
    • visibility 383
    • 0Komentar

    YAHUKIMO, PRONEWS5.COM – Personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodap XVI Yahukimo Batalyon Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan Kantor KPU Lama, Jalan Miyaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Selasa (1/9/2026). Penindakan dilakukan setelah petugas kepolisian menerima informasi melalui proses […]

  • Studi BRIN Bongkar Tren “Kumpul Kebo”, Manado Disebut Episentrum Indonesia Timur

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 584
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com — Praktik kohabitasi atau yang dikenal luas sebagai “kumpul kebo” terungkap lebih dominan terjadi di wilayah Indonesia Timur, khususnya daerah dengan mayoritas penduduk non Muslim. Fakta ini terungkap dalam studi The Untold Story of Cohabitation tahun 2021 yang menempatkan Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi kohabitasi tertinggi di Indonesia. […]

  • Prabowo Umumkan Swasembada Pangan saat Hadiri Panen Raya

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 424
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026, yang menjadi momentum penting penguatan sektor pertanian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia kembali mencapai swasembada pangan setelah melalui berbagai tantangan global dan domestik. “Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” kata […]

  • Soroti PETI Soyowan, Aktivis Desak Kapolda Sulut Usut Tuntas Tiga Bos Tambang Ilegal

    Soroti PETI Soyowan, Aktivis Desak Kapolda Sulut Usut Tuntas Tiga Bos Tambang Ilegal

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 148
    • 0Komentar

    RATATOTOK, PRONEWS5.COM — Aparat penegak hukum (APH) dan Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Utara terkesan tak berkutik menghadapi maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Soyowan, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Tiga nama—Yobel Lengkey, Feybi Adam (FA), dan Roy Korua—disebut-sebut melenggang bebas merusak hutan tanpa pernah tersentuh hukum. Aktivitas ilegal yang berlangsung […]

  • Tanpa Tes, 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu pada 2027

    Tanpa Tes, 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu pada 2027

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle (**/IND)
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027. Langkah ini merupakan komitmen awal DPR dan pemerintah dalam memperjelas status sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di […]

  • Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Anggota DPR RI: Awasi Kepatuhan Operator

    Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Anggota DPR RI: Awasi Kepatuhan Operator

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle (**/IND)
    • visibility 773
    • 0Komentar

    PADANG, RPONEWS5,COM – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan operator telekomunikasi dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan. Menurutnya, sisa kuota yang telah dibeli masyarakat tidak boleh dihapus secara sepihak karena masih memiliki nilai bagi konsumen. Hal tersebut disampaikan Halim saat ditemui wartawan di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) […]

expand_less