Dudung Tegaskan Program MBG Tetap Jalan, Evaluasi BGN Jadi Momentum Perbaikan Sistem
- account_circle Red Pronews
- calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
- visibility 184
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman saat memberikan keterangan terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas pemerintah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONews5.com – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Penegasan tersebut disampaikan Dudung melalui akun resmi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sabtu (20/6/2026), di tengah sorotan publik terhadap dinamika yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan dan proses hukum yang sedang berlangsung di lembaga tersebut.
Menurut Dudung, berbagai persoalan yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program strategis yang dirancang guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program agar semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah. Justru dari masalah itulah kita memperbaiki sistem dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” tegas Dudung.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Langkah evaluasi yang dilakukan menunjukkan keberanian pemerintah untuk membenahi kelemahan internal sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Dalam berbagai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan KSP ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan sejumlah praktik baik yang dinilai layak menjadi percontohan nasional. Praktik tersebut meliputi penerapan standar kebersihan dapur, pengawasan keamanan pangan, kualitas menu makanan, hingga ketepatan distribusi kepada para penerima manfaat.
Temuan itu menunjukkan bahwa di lapangan terdapat banyak model pengelolaan yang berjalan efektif dan dapat direplikasi di berbagai daerah. Namun demikian, KSP menilai pengawasan tetap harus diperkuat untuk memastikan seluruh satuan pelayanan menerapkan standar yang sama.
Selain pengawasan internal pemerintah, Dudung juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, pengawasan partisipatif menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
KSP menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang disajikan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama ini menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh akses gizi yang memadai.
Dudung menegaskan bahwa setiap proses evaluasi harus dipandang sebagai upaya memperkuat sistem, bukan sebagai hambatan bagi keberlangsungan program. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan setiap rupiah uang negara yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Dengan komitmen tersebut, Program MBG dipastikan tetap menjadi agenda prioritas pemerintah, sembari terus dilakukan pembenahan agar manfaatnya semakin luas, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
[**/VIC]
- Penulis: Red Pronews
Saat ini belum ada komentar