Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Polisi Kok Tanam Jagung? Benny Harman: Lalu Tugas Penyuluh dan Dinas Pertanian Apa?

Polisi Kok Tanam Jagung? Benny Harman: Lalu Tugas Penyuluh dan Dinas Pertanian Apa?

  • account_circle Red Pronews
  • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA|PRONews5.com – Keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam program penanaman jagung menuai sorotan di DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, secara terbuka mempertanyakan kebijakan yang menugaskan polisi turun langsung ke lahan pertanian, sementara sektor pertanian telah memiliki dinas teknis, penyuluh, dan petani yang memang bertugas menjalankan program ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para pakar dan akademisi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Rapat tersebut digelar untuk menghimpun masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian.

Dalam forum itu, Benny mengaku menerima banyak pertanyaan dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah alasan polisi ikut menanam jagung di tengah program ketahanan pangan nasional.

“Tugas pokok Polri sudah diatur dalam undang-undang. Karena itu saya ingin bertanya kepada para ahli, apakah benar dan tepat kebijakan negara yang menugaskan polisi untuk menanam jagung?” ujar Benny.

Politikus senior itu menilai pertanyaan tersebut tidak bisa dianggap sepele.

Menurutnya, masyarakat mempertanyakan efektivitas dan batas kewenangan institusi negara ketika aparat kepolisian mulai menjalankan fungsi yang selama ini menjadi ranah sektor pertanian.

“Ketika kami turun ke daerah, masyarakat bertanya, kenapa polisi yang menanam jagung? Lalu kepala dinas pertanian, penyuluh pertanian, petani, dan kepala desa tugasnya apa?” katanya.

Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan
Benny menegaskan dirinya tidak mempersoalkan apabila Polri berperan sebagai penggerak, pendamping, atau fasilitator program pemerintah.

Namun ia mempertanyakan apabila aparat kepolisian justru mengambil peran teknis yang menjadi tugas petani maupun instansi pertanian.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara mendukung program pemerintah dengan terlibat langsung sebagai pelaksana kegiatan pertanian.

“Kalau polisi menggerakkan, mendampingi, atau mendorong petani menanam jagung, saya setuju. Tetapi kalau sampai mengambil alih peran petani dan terlibat langsung menanam jagung, ini perlu dikaji,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar perluasan tugas di luar fungsi utama tidak sampai menggeser fokus institusi kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

“Jangan sampai tugas pokok kepolisian ditinggalkan, sementara tugas sektor lain justru diambil alih,” lanjut Benny.

Dalam pembahasan RUU Polri, Benny juga meminta para ahli memberikan pandangan akademik mengenai makna “penugasan” yang diberikan negara kepada institusi kepolisian.

Menurutnya, penafsiran terhadap konsep penugasan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perluasan fungsi yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lembaga lain.

“Karena itu saya ingin mendapatkan perspektif akademik dari para ahli terkait makna penugasan yang diatur dalam undang-undang.

Apakah penugasan tersebut juga mencakup hal-hal seperti ini? Yang kami butuhkan adalah pandangan akademik yang objektif, bukan sekadar banyak teori,” ujarnya.

Pernyataan Benny menambah daftar isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan revisi RUU Polri.

Selain menyangkut kewenangan dan pengawasan, keterlibatan Polri dalam berbagai program non-keamanan kini mulai mendapat sorotan dari kalangan legislator.

Perdebatan mengenai polisi menanam jagung pada akhirnya bukan hanya soal pertanian.

Lebih dari itu, isu tersebut menyentuh pertanyaan mendasar mengenai batas tugas institusi negara, efektivitas birokrasi, serta konsistensi pelaksanaan fungsi setiap lembaga sesuai amanat undang-undang.

[**/Frank]

  • Penulis: Red Pronews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Baliho Tolak Pembangunan Masjid Al-Mujahidin Muncul di Kota Tomohon, Diduga Persoalkan Perizinan

    Terungkap! Ini 9 Alasan Penolakan Pembangunan Masjid Al Muhajirin di Kota Tomohon

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 1.789
    • 0Komentar

    TOMOHON, PRONEWS5.COM – Baliho berukuran besar yang memuat sembilan alasan penolakan pembangunan Masjid Al Muhajirin di Kelurahan Walian Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kembali menyita perhatian masyarakat. Hingga Jumat (18/7/2026), sejumlah baliho masih terpasang di sepanjang jalan di Kelurahan Walian Satu dan Kelurahan Uluindano, sehingga mudah terlihat oleh pengendara maupun pejalan kaki. Isi baliho […]

  • Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar untuk Peraih Emas Asian Games XX

    Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar untuk Peraih Emas Asian Games XX

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle (**/IND)
    • visibility 137
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa atlet Indonesia peraih medali emas pada Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026 akan memperoleh bonus sebesar Rp3 miliar. Besaran tersebut lebih tinggi dibandingkan bonus medali emas pada SEA Games sebelumnya yang mencapai Rp1 miliar. “Untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar. Tapi ini Asian Games. Medali emas […]

  • LATAMLA Desak Dugaan Operasi PT FENI HALTIM Tanpa AMDAL Diusut

    LATAMLA Desak Dugaan Operasi PT FENI HALTIM Tanpa AMDAL Diusut

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 206
    • 0Komentar

    HALMAHERA TIMUR, PRONEWS5.COM — Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA) mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT FENI HALTIM, anak perusahaan PT Antam Tbk yang mengelola industri pengolahan nikel, feronikel, dan kawasan industri terintegrasi di Desa Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi LATAMLA tertanggal 3 […]

  • Mendadak Prabowo Reshuffle Mentri Keuangan Suahasil Gantikan Purbaya

    Mendadak Prabowo Reshuffle Menteri Keuangan Suahasil Gantikan Purbaya

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 133
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dengan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Suahasil resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode […]

  • Polda Sulut Salurkan Rp300 Juta untuk Bantu Korban Bencana NTT

    Polda Sulut Salurkan Rp300 Juta untuk Bantu Korban Bencana NTT

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM — Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar Rp300 juta untuk mendukung penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie pada Kamis (20/8/2026). Penyaluran bantuan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Polda Sulut […]

  • Prabowo Resmikan 218 Jembatan, Akses Wilayah Terpencil Terbuka

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 437
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com – Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan akses transportasi, terutama di daerah terdampak bencana. Peresmian dilakukan secara hybrid melalui konferensi video dari kediaman Presiden di Hambalang, Senin (9/3/2026). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan langkah […]

expand_less