Kejati Sulut Pattipeilohy dan Senator Stefa Silaturahmi Bersama DPD/DPC ABPEDNAS Sulut
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
- visibility 364
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dan jajaran memimpin kegiatan Silaturahmi dan Rapat Pleno Perdana DPD/DPC Sulut di Aula Kantor Kejati Sulut, Senin (20/4/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, PRONEWS5.COM — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy menegaskan peran penting Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) sebagai ujung tombak penguatan desa di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Rapat Pleno Perdana Diperluas DPD dan DPC ABPEDNAS se-Sulut yang digelar di Aula Lantai IV Kantor Kejati Sulut, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, Kejaksaan, serta pengurus ABPEDNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pattipeilohy menjelaskan, ABPEDNAS bersama Kejaksaan tengah mendorong sejumlah program strategis berbasis desa. Di antaranya pengawasan dana desa untuk menjaga stabilitas sosial, program Jaga Dapur MBG guna memperkuat ketahanan pangan, penguatan ekonomi melalui koperasi merah putih, serta pengawalan pemilu dan pilkades agar berlangsung jujur dan kondusif.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program-program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para bupati dan wali kota agar implementasi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama yang mengikuti kegiatan secara virtual menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan program di daerah.
Ia menyebut dukungan ST Burhanuddin bersama jajaran Kejaksaan menjadi kekuatan utama dalam memastikan keberhasilan program strategis desa.
Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Stefanus BAN Liow turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati Sulut.
Ia menilai kolaborasi ini penting untuk memperkuat tata kelola desa serta mencegah potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam pemaparan materi, Asisten Intelijen Kejati Sulut Ery Yudianto menekankan optimalisasi fungsi BPD, peningkatan kapasitas organisasi desa, serta pentingnya sinergi antara ABPEDNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia berharap melalui implementasi program strategis, desa mampu melahirkan inovasi menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis: (**/ARP)
- Editor: Christo Senduk
Saat ini belum ada komentar