Santrawan Siap Bongkar Fakta Dugaan Rp10 Miliar yang Seret Direskrimum Polda Sulut
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month 18 jam yang lalu
- visibility 225
- comment 0 komentar
- print Cetak

Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., penasihat hukum John Hamenda, siap mengungkap fakta dugaan permintaan dana miliaran rupiah dan penerbitan SP3 di Propam Mabes Polri.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Tim penasihat hukum John Hamenda, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, bersiap membuka sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara sengketa tanah di Manado yang kini menjadi bagian dari pengaduan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Selain mempersoalkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), pengaduan tersebut juga berkaitan dengan dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang turut menyebut nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi.
Santrawan Paparang menegaskan, pihaknya bersama Hanafi Saleh dan John Hamenda telah menyiapkan sejumlah keterangan serta fakta yang akan disampaikan secara terbuka kepada pemeriksa Propam Mabes Polri.
“Banyak hal yang akan saya, Pak Hanafi, dan Pak John Hamenda sampaikan. Kami akan membuka seluruh fakta dan memberikan keterangan secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri,” ujar Santrawan saat diwawancarai PRONews5.com melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2026) pagi.
Menurut Santrawan, pihaknya memiliki sejumlah fakta yang dinilai kuat untuk mengungkap persoalan dalam penanganan perkara tersebut.
Ia juga menilai terdapat kelemahan mendasar dalam konstruksi pembuktian yang berkaitan dengan tindakan pihak terlapor, terutama menyangkut penerbitan SP3.
Baginya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas prosedur administrasi penyidikan.
Dasar hukum dan proses penerbitan SP3 harus diuji secara menyeluruh agar dugaan pelanggaran dapat diketahui berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Hanafi Saleh menjelaskan, persoalan penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang pernah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado pada awal 2025.
Salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan dalam proses praperadilan itu adalah keabsahan penerbitan SP3 oleh penyidik kepolisian.
Hanafi menegaskan, sejak awal pihak pemohon tidak pernah menghendaki agar proses penyidikan dihentikan. Sebaliknya, penerbitan SP3 justru menjadi tindakan yang mereka persoalkan dari aspek hukum.
“Perlu diketahui, pemohon tidak pernah menginginkan penyidikan tersebut dihentikan.
Dalam persidangan waktu itu, kami juga telah menegaskan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum,” tegas Hanafi.
Menurutnya, persoalan keabsahan penghentian penyidikan harus dilihat secara utuh berdasarkan rangkaian proses hukum yang telah ditempuh, termasuk alasan dan dasar penerbitan surat penghentian penyidikan tersebut.
Dengan diterbitkannya surat kuasa dari John Hamenda, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh memastikan akan mengawal setiap tahapan penanganan pengaduan di Propam Mabes Polri.
Keduanya berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap secara objektif berbagai dugaan pelanggaran yang dilaporkan, termasuk persoalan dugaan permintaan dana miliaran rupiah dan penerbitan SP3 dalam perkara sengketa tanah di Manado.
Mereka juga berharap proses pemeriksaan tidak berhenti pada pengumpulan keterangan, tetapi berlanjut pada pengujian fakta dan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, PRONews5.com telah berupaya meminta klarifikasi kepada Direskrimum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, terkait dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, dasar penerbitan SP3, serta pengaduan yang kini ditangani Propam Mabes Polri.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari yang bersangkutan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon ke nomor pribadi yang biasa digunakan Kombes Pol Suryadi.
Namun, belum ada respons. Saat dihubungi kembali, nomor tersebut juga dalam keadaan tidak aktif.
Konfirmasi juga telah diupayakan kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut, termasuk sikap institusi terhadap pengaduan yang menyebut nama pejabat di lingkungan Polda Sulawesi Utara.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Polda Sulawesi Utara.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar