Prabowo: Dandim, Kapolres, Kapolsek Periksa MBG, Tapi Jangan Panggil-Panggil untuk Minta Setoran
- account_circle (**/VIC)
- calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
- visibility 250
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan saat peresmian lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam pidatonya, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tanpa menyalahgunakan kewenangan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI dan Polri untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia memberi peringatan keras agar proses pemeriksaan tidak berubah menjadi tindakan izin yang diizinkan atau ajang meminta setoran kepada pengelola program.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Program MBG harus tetap berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok kurang mampu.
Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur.
Saya ingin rakyat yang paling miskin tersenyum karena dia ada harapan.
Saya tidak ingin melihat rakyat miskin. Saya tidak ingin melihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Meski demikian, Kepala Negara mengakui program berskala nasional itu memiliki potensi disusupi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, memastikan pengawasan menjadi bagian penting untuk anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Saya mengerti dan sadar banyak juga yang nyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” dia.
Sebagai langkah pencegahan, Prabowo meminta gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, hingga aparat keamanan melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Menurut Presiden, hasil pemeriksaan harus dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Bahkan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran serius, masyarakat maupun pejabat daerah dipersilakan melaporkannya langsung kepada Presiden.
Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa seluruh dapur MBG.
Periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung saya kirim waktu untuk selesaikan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyoroti peran aparat TNI dan Polri.
Ia mempersilakan Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek melakukan pemeriksaan, namun mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Menurut Presiden, pengawasan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik.
Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan.
Saya sudah lama jadi orang Indonesia, manggil-manggil minta setoran,” ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta acara.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak hanya ingin melakukan dugaan penyimpangan dalam Program MBG, tetapi juga mencegah munculnya praktik pungutan pembohong serta memahami otoritas dalam proses pengawasan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar menyediakan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok masyarakat rentan.
Dengan cakupan yang luas serta penggunaan anggaran negara yang besar, sistem pengawasan menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya.
Arahan Presiden tersebut menampilkan dua pesan utama sekaligus, yakni memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat serta menjaga agar aparat yang diberi kewenangan mengawasi tidak justru melakukan penyimpangan.
Pemerintah berharap keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, Badan Gizi Nasional, serta aparat penegak hukum dapat memperkuat sistem pengawasan sehingga Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
- Penulis: (**/VIC)
Saat ini belum ada komentar