Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » BERITA DESA » Sintia Bojoh Dukung Perdamaian PWI-Hotman Paris, Harap Tak Terulang di Sulut

Sintia Bojoh Dukung Perdamaian PWI-Hotman Paris, Harap Tak Terulang di Sulut

  • account_circle (**/ARP)
  • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
  • visibility 169
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MANADO, PRONEWS5.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan pengacara Hotman Paris Hutapea sepakat menyelesaikan perselisihan melalui dialog yang dimediasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan permintaan maaf Hotman Paris kepada PWI dan seluruh insan pers, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rencana pencabutan laporan oleh PWI Pusat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Selain mencapai kesepahaman, kedua belah pihak juga berkomitmen membangun hubungan yang saling menghormati antara profesi advokat dan profesi wartawan serta mengedepankan semangat Persatuan Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh organisasi sejak awal bukan dilandasi permusuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme profesi wartawan.

“PWI berkewajiban menjaga kehormatan profesi wartawan. Ketika ada pernyataan yang dipandang merendahkan martabat wartawan, organisasi harus hadir dan bersikap.

Namun ketika telah ada kesadaran, permintaan maaf yang tulus, serta komitmen untuk saling menghormati, maka PWI juga berkewajiban mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan persatuan bangsa,” ujar Akhmad Munir.

Menurutnya, tujuan utama dari upaya hukum yang dilakukan PWI telah tercapai, yakni memulihkan kehormatan profesi wartawan sekaligus menegaskan bahwa insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dihormati oleh siapa pun.

Sebagai tindak lanjut atas kesepahaman tersebut, PWI Pusat akan mengurus proses administrasi pencabutan laporan sesuai ketentuan hukum.

Akhmad Munir juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang telah memfasilitasi dialog hingga menghasilkan penyelesaian yang bermartabat.

PWI Sulut Dukung Langkah PWI Pusat

Ketua PWI Sulawesi Utara, Sintia Bojoh, menyatakan mendukung keputusan PWI Pusat yang mengedepankan dialog setelah tujuan organisasi dalam menjaga kehormatan profesi wartawan tercapai.

“Keputusan ini patut dihormati. Organisasi telah menunjukkan sikap tegas ketika martabat wartawan dinilai direndahkan, namun juga menunjukkan kebesaran hati ketika ada permintaan maaf yang tulus dan komitmen untuk saling menghormati,” kata Sintia Bojoh, Selasa (28/7/2026).

Ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di Sulawesi Utara sehingga hubungan antara insan pers dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin secara harmonis dan saling menghargai.

Sintia juga mengimbau seluruh anggota PWI Sulut agar tetap menjaga profesionalisme, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme organisasi dan hukum.

Sebelum tercapainya kesepahaman tersebut, jajaran PWI Sulut telah menyatakan dukungan terhadap langkah PWI Pusat.

Pada Selasa (21/7/2026), tim PWI Sulut yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah, Vanny Loupatty alias Maemossa, mendatangi Mapolda Sulut untuk memberikan dukungan moral sekaligus meminta kepolisian mengawal proses hukum atas laporan yang diajukan PWI Pusat ke Polda Metro Jaya.

Dukungan serupa juga datang dari PWI Kota Kotamobagu.

Pada Jumat (24/7/2026), para wartawan menggelar aksi damai di Bundaran Paris, Kota Kotamobagu, yang dipimpin Ketua PWI Kota Kotamobagu, Koni Balamba.

Mereka menyampaikan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap profesi wartawan.

Dengan tercapainya penyelesaian melalui dialog, PWI berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bahwa setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara bermartabat melalui komunikasi yang baik, saling menghormati, serta tetap menjunjung tinggi kehormatan profesi dan kepentingan bangsa.

  • Penulis: (**/ARP)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PWI Sulut Matangkan Persiapan HPN 2026,Siap Hadir di Banten dan Gelar Agenda Strategis di Daerah

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 512
    • 0Komentar

    MANADO, PRONews5.com — Pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan keikutsertaan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan berlangsung pada 6–9 Februari 2026 di Provinsi Banten. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor PWI Sulut, Jalan Jenderal Sudirman No. 3, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Jumat (9/1/2025), dan […]

  • Kapolres Boltim Tegaskan Personel Jaga Integritas dan Citra Polri Jelang Hari Bhayangkara ke-80

    Kapolres Boltim Tegaskan Personel Jaga Integritas dan Citra Polri Jelang Hari Bhayangkara ke-80

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 214
    • 0Komentar

    BOLTIM, PRONews5.com – Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, S.H., M.Si., menegaskan kepada seluruh personel Polres Boltim untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik institusi Polri dengan menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng citra Korps Bhayangkara. Penegasan tersebut disampaikan Kapolres saat memimpin apel pagi yang diikuti seluruh personel Polres Boltim di […]

  • Pakar Hukum Pidana: Polda Sulut Jangan Berhenti di Kasus Kekerasan Seksual, Ungkap Misteri Kematian Evia

    Pakar Hukum Pidana: Polda Sulut Jangan Berhenti di Kasus Kekerasan Seksual, Ungkap Misteri Kematian Evia

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 359
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONews5.com – Pakar Hukum Pidana Dr. Santrawan T. Paparang, SH., MH., M.Kn., mendesak Polda Sulawesi Utara tidak menghentikan fokus penyidikan pada penetapan DS, oknum dosen Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Manado (Unima), sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap almarhumah Evia Maria Mangolo. Menurutnya, aparat penegak hukum juga wajib mengungkap secara […]

  • Huntara Siap Huni, Transisi Penyintas Bencana Dipercepat

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 346
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi penyintas bencana menuju kehidupan yang lebih aman, layak, dan bermartabat melalui penyediaan hunian sementara (huntara) siap huni. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga […]

  • Gerak Cepat HBL Foundation Tambal Jalan Rusak di Sulut, Warga Diajak Aktif Melapor

    Gerak Cepat HBL Foundation Tambal Jalan Rusak di Sulut, Warga Diajak Aktif Melapor

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle (**/VIC)
    • visibility 473
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM – Aksi cepat dilakukan Hillary Brigitta Lasut melalui HBL Foundation dengan meluncurkan program “Lapor Jalan Balobang” untuk menambal jalan rusak di berbagai titik di Sulawesi Utara, menyusul meningkatnya laporan kecelakaan akibat lubang jalan dalam beberapa waktu terakhir. Program ini dijalankan secara sukarela oleh tim HBL Foundation yang langsung turun ke lapangan memperbaiki jalan […]

  • 15 Desember Jadi Titik Mati RUU Perampasan Aset DPR

    15 Desember Jadi Titik Mati RUU Perampasan Aset DPR

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle (**/VAN)
    • visibility 162
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — DPR RI mengunci target penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian agenda DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah Komisi III memaparkan perkembangan penyusunan regulasi tersebut. Target itu menjadi tenggat politik sekaligus kalender kerja legislasi DPR […]

expand_less