Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Santrawan Siap Bongkar Fakta Dugaan Rp10 Miliar yang Seret Direskrimum Polda Sulut

Santrawan Siap Bongkar Fakta Dugaan Rp10 Miliar yang Seret Direskrimum Polda Sulut

  • account_circle (**/ARP)
  • calendar_month 18 jam yang lalu
  • visibility 225
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, PRONEWS5.COM – Tim penasihat hukum John Hamenda, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, bersiap membuka sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara sengketa tanah di Manado yang kini menjadi bagian dari pengaduan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Selain mempersoalkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), pengaduan tersebut juga berkaitan dengan dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang turut menyebut nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi.

Santrawan Paparang menegaskan, pihaknya bersama Hanafi Saleh dan John Hamenda telah menyiapkan sejumlah keterangan serta fakta yang akan disampaikan secara terbuka kepada pemeriksa Propam Mabes Polri.

“Banyak hal yang akan saya, Pak Hanafi, dan Pak John Hamenda sampaikan. Kami akan membuka seluruh fakta dan memberikan keterangan secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri,” ujar Santrawan saat diwawancarai PRONews5.com melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2026) pagi.

Menurut Santrawan, pihaknya memiliki sejumlah fakta yang dinilai kuat untuk mengungkap persoalan dalam penanganan perkara tersebut.

Ia juga menilai terdapat kelemahan mendasar dalam konstruksi pembuktian yang berkaitan dengan tindakan pihak terlapor, terutama menyangkut penerbitan SP3.

Baginya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas prosedur administrasi penyidikan.

Dasar hukum dan proses penerbitan SP3 harus diuji secara menyeluruh agar dugaan pelanggaran dapat diketahui berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Hanafi Saleh menjelaskan, persoalan penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang pernah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado pada awal 2025.

Salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan dalam proses praperadilan itu adalah keabsahan penerbitan SP3 oleh penyidik kepolisian.

Hanafi menegaskan, sejak awal pihak pemohon tidak pernah menghendaki agar proses penyidikan dihentikan. Sebaliknya, penerbitan SP3 justru menjadi tindakan yang mereka persoalkan dari aspek hukum.

“Perlu diketahui, pemohon tidak pernah menginginkan penyidikan tersebut dihentikan.

Dalam persidangan waktu itu, kami juga telah menegaskan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum,” tegas Hanafi.

Menurutnya, persoalan keabsahan penghentian penyidikan harus dilihat secara utuh berdasarkan rangkaian proses hukum yang telah ditempuh, termasuk alasan dan dasar penerbitan surat penghentian penyidikan tersebut.

Dengan diterbitkannya surat kuasa dari John Hamenda, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh memastikan akan mengawal setiap tahapan penanganan pengaduan di Propam Mabes Polri.

Keduanya berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap secara objektif berbagai dugaan pelanggaran yang dilaporkan, termasuk persoalan dugaan permintaan dana miliaran rupiah dan penerbitan SP3 dalam perkara sengketa tanah di Manado.

Mereka juga berharap proses pemeriksaan tidak berhenti pada pengumpulan keterangan, tetapi berlanjut pada pengujian fakta dan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, PRONews5.com telah berupaya meminta klarifikasi kepada Direskrimum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, terkait dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, dasar penerbitan SP3, serta pengaduan yang kini ditangani Propam Mabes Polri.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari yang bersangkutan.

Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon ke nomor pribadi yang biasa digunakan Kombes Pol Suryadi.

Namun, belum ada respons. Saat dihubungi kembali, nomor tersebut juga dalam keadaan tidak aktif.

Konfirmasi juga telah diupayakan kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut, termasuk sikap institusi terhadap pengaduan yang menyebut nama pejabat di lingkungan Polda Sulawesi Utara.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Polda Sulawesi Utara.

 

  • Penulis: (**/ARP)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jufri Mantak Menang Pilhut Wineru, Raih Suara Terbanyak dari Lima Kandidat

    Jufri Mantak Menang Pilhut Wineru, Raih Suara Terbanyak dari Lima Kandidat

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 306
    • 0Komentar

    MINAHASA, PRONews5.com – Warga Desa Wineru, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, akhirnya menentukan pilihannya dalam Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang berlangsung aman, tertib, dan lancar pada Rabu, 17 Juni 2026. Dari lima kandidat yang bertarung, calon nomor urut 5, Jufri Mantak, keluar sebagai pemenang setelah meraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan resmi panitia. Jufri Mantak memperoleh […]

  • Pendaftaran SMA Taruna Nusantara Langowan Dibuka, Ini Syarat, Jadwal, dan Tahapan Seleksinya

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 6.423
    • 0Komentar

    MINAHASA, PRONews5.com — Antusiasme masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara terhadap kehadiran SMA Taruna Nusantara di Langowan terus meningkat. Menjawab kebutuhan informasi publik, pihak Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menegaskan bahwa pendaftaran siswa baru telah dibuka secara online sejak September 2025, dengan peserta yang lolos akan masuk Tahun Ajaran 2026/2027. Sekretaris LPTTN, Ir. Priscilia Ester […]

  • Pimpinan DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember atau Mundur

    Pimpinan DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember atau Mundur

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 185
    • 0Komentar

    JAKARTA, PRONEWS5.COM — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmen untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana paling lambat dalam Sidang Paripurna 15 Desember 2026. Jika target tersebut tidak terpenuhi, pimpinan DPR disebut siap meletakkan jabatan struktural sekaligus mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Komitmen tersebut disampaikan Anggota DPR RI […]

  • Polres Kotamobagu Gelar Pemeriksaan Kesehatan Berkala. AKBP Irwanto SIK : Kesehatan Polisi Penting Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat

    Polres Kotamobagu Gelar Pemeriksaan Kesehatan Berkala. AKBP Irwanto SIK : Kesehatan Polisi Penting Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Nox
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Kotamobagu—Untuk menjaga dan memastikan kondisi kebugaran dan kesehatan fisik anggota Polri di jajaran Polres Kotamobagu, Sie Dokkes Polres Kotamobagu, melakukan pemeriksaan kesehatan ( Rikkes) berkala kepada sejumlah anggota, Jumat (8/5/2026). Kegiatan yang digelar di Aula Polres Kotamobagu dimulai pukul 07.40 WITA dipimpin langsung Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto SIK bersama dengan puluhan anggota Polri dan ASN […]

  • Balap Liar di Kotamobagu Makin Marak, Satlantas Tingkatkan Patroli Ramadan

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 272
    • 0Komentar

    KOTAMOBAGU, PRONews5.com – Memasuki bulan suci Ramadan 1447 H, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotamobagu memperketat patroli untuk mencegah aksi balap liar yang kerap membahayakan keselamatan dan mengganggu ketenangan ibadah masyarakat. Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, melalui Kasat Lantas, AKP Luster Simanjuntak, mengatakan balap liar hampir selalu muncul setiap Ramadan, terutama pada jam rawan seperti selepas […]

  • PETI di Jalur Pos Kehutanan Ratatotok Timbun Jalan dan Saluran Air

    PETI di Jalur Pos Kehutanan Ratatotok Timbun Jalan dan Saluran Air

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 323
    • 0Komentar

    RATATOTOK, MINAHASA TENGGARA — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan jalur Pos Kehutanan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, dikeluhkan warga setelah material buangan tambang disebut menutup akses jalan sekaligus saluran air di kawasan tersebut. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran warga terhadap ancaman banjir dan longsor, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah […]

expand_less