Komisi X DPR RI : Anggaran Kemenpora 2027 untuk Perkuat Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- account_circle (**/BEN)
- calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
- visibility 149
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati (Foto: Parelementaria/Mentari/Karisma)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Komisi X DPR RI menekankan agar anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pembinaan pemuda dan olahraga. Penggunaan anggaran juga diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui pengembangan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, serta program kepemudaan yang merata dan inklusif.
Penekanan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi X membahas pagu anggaran Kemenpora 2027 sebesar Rp4.019.355.967.000.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta jajaran Kemenpora memastikan ketepatan rincian anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ia meminta angka dan pengelompokan anggaran dicermati berdasarkan satuan kerja, program, sumber pendanaan, serta jenis belanja.
“Cek lagi, jangan sampai ini kurang angka nol, bahaya,” ujar Kurniasih saat memastikan rincian dokumen anggaran bersama jajaran Kemenpora.
Kurniasih juga meminta pemisahan yang lebih jelas antara rincian satuan kerja dan program dalam dokumen pembahasan. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap penggunaan anggaran.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa yang menyampaikan pandangan Fraksi Golkar menekankan agar berbagai masukan dan kritik yang telah disampaikan selama pembahasan menjadi prioritas Kemenpora. Hal itu dinilai penting untuk memastikan capaian pembangunan kepemudaan dan olahraga, baik pada ajang nasional maupun internasional, dapat diwujudkan secara optimal.
“Dengan catatan, kami berharap segala masukan, segala kritikan yang telah kami sampaikan kepada Kemenpora untuk bisa menjadi prioritas ke depan agar capaian-capaian kita, khususnya capaian pemuda dan olahraga di event-event nasional ataupun internasional ini bisa tercapai sepenuhnya,” ujar Adde.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang membacakan pandangan Fraksi PKS menekankan pentingnya pemerataan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Ia meminta Kemenpora meningkatkan perhatian terhadap anggaran kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat secara nasional.
Fikri juga meminta Kemenpora memberikan perhatian serius kepada komunitas penyandang disabilitas. Menurutnya, program olahraga harus dapat diakses dan dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat.
“Dengan catatan, Kemenpora terus meningkatkan perhatian anggaran kepemudaan, meningkatkan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat secara nasional, termasuk perhatian serius kepada komunitas disabilitas,” kata Fikri.
Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga yang menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat turut menyoroti peningkatan kegiatan kepemudaan dalam usulan program Kemenpora 2027. Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Fraksi Demokrat dalam menyetujui pagu anggaran Kemenpora untuk dibahas lebih lanjut.
“Dalam usulan program tahun 2027 sudah mulai ada peningkatan kegiatan yang berkait dengan kepemudaan,” ujar Sabam.
Pada kesempatan tersebut, seluruh fraksi di Komisi X menyetujui pagu anggaran Kemenpora 2027 sebesar Rp4.019.355.967.000 untuk diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Persetujuan tersebut disertai catatan agar seluruh pandangan dan masukan Komisi X menjadi rujukan dalam pelaksanaan program Kemenpora.
Komisi X menekankan agar anggaran tersebut tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Program yang dijalankan harus memperkuat kualitas pembinaan pemuda dan olahraga serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Dengan persetujuan tersebut, pembahasan RKA Kemenpora 2027 di tingkat Komisi X dinyatakan selesai dan selanjutnya memasuki pembahasan di Banggar DPR RI sesuai mekanisme pembahasan RAPBN.
- Penulis: (**/BEN)
Saat ini belum ada komentar