Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Danantara Siapkan Pembentukan BUMN Tekstil untuk Perkuat Rantai Industri Nasional

Danantara Siapkan Pembentukan BUMN Tekstil untuk Perkuat Rantai Industri Nasional

  • account_circle rafael
  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 436
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat fondasi industri nasional melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Langkah strategis ini dibiayai oleh Danantara Indonesia sebagai lembaga investasi negara yang diproyeksikan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Di tengah tekanan global terhadap industri manufaktur dan membanjirnya produk impor, kebijakan ini dinilai relevan dan tepat waktu untuk menjaga daya saing industri dalam negeri sekaligus melindungi jutaan tenaga kerja di sektor tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan BUMN tekstil merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat rantai pasok industri nasional dari hulu hingga hilir.

“Indonesia memiliki potensi besar di sektor tekstil, baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Kehadiran BUMN tekstil akan menjadi anchor industry yang mampu memperkuat ekosistem, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku,” ujar Airlangga.

Menurutnya, negara perlu hadir lebih aktif untuk memastikan industri strategis tetap tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pembiayaan pembentukan BUMN tekstil merupakan wujud konkret mandat Danantara sebagai pengelola investasi jangka panjang negara.

“Danantara hadir untuk mendukung agenda strategis pemerintah, termasuk industrialisasi dan penguatan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar. Industri tekstil adalah salah satu sektor prioritas karena dampaknya luas terhadap ekonomi nasional,” kata Rosan.

Ia menekankan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan ketahanan industri nasional.

Rosan juga menambahkan bahwa BUMN tekstil nantinya akan didorong untuk beroperasi dengan tata kelola modern, efisien, dan terintegrasi dengan pelaku industri swasta. Model ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, bukan mematikan pelaku usaha yang sudah ada.

“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, di mana negara, swasta, dan UMKM bisa tumbuh bersama,” tegasnya.

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartika Sastraatmaja menyambut positif langkah pemerintah tersebut.

“Kami melihat pembentukan BUMN tekstil sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius menyelamatkan dan membangun kembali industri tekstil nasional. Selama ini, industri dalam negeri menghadapi tekanan berat dari produk impor murah dan praktik perdagangan tidak adil,” ujar Jemmy.

Ia berharap BUMN tekstil dapat memperkuat sektor hulu seperti serat dan benang, sehingga industri nasional tidak lagi bergantung pada bahan baku impor.

Kebijakan ini juga relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintah tengah memperkuat instrumen pengamanan perdagangan, mendorong substitusi impor, serta memperluas pasar ekspor nontradisional. Pembentukan BUMN tekstil diproyeksikan menjadi bagian dari solusi jangka menengah dan panjang untuk menjaga stabilitas industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat struktur ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dengan dukungan pembiayaan dari Danantara, arah kebijakan yang jelas dari pemerintah, serta respons positif dari pelaku industri, langkah pembentukan BUMN tekstil menunjukkan keberpihakan negara terhadap industri strategis nasional. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan inklusif, demi memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.***

  • Penulis: rafael

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nyaris Bentrok, Pemblokiran Jalan Baru di Pinasungkulan Picu Ketegangan Warga

    Nyaris Bentrok, Pemblokiran Jalan Baru di Pinasungkulan Picu Ketegangan Warga

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle (**/RED)
    • visibility 292
    • 0Komentar

    BITUNG|Pronews5.com – Ketegangan antarwarga terhentinya bentrokan akibat aksi pemblokiran akses jalan baru di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sabtu (25/4/2026) sore. Insiden terjadi di pintu masuk jalan baru, tepat di sekitar kantor kelurahan setempat. Aksi pemblokiran dilakukan warga sejak dua hari terakhir dengan memasang kembali pagar seng serta menempatkan drum berisi cor beton di […]

  • Kantor Dinas Pertanian Bolmong Terbakar Diduga Korsleting Listrik

    Sudah Diwarning Bupati Kantor Dinas Pertanian Bolmong Malah Terbakar

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle (**/NOX)
    • visibility 279
    • 0Komentar

    BOLMONG, PRONEWS5.COM — Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terbakar pada Jumat (25/9/2026) siang. Kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting arus listrik saat sebagian besar pegawai sedang meninggalkan kantor untuk istirahat makan siang dan melaksanakan salat Jumat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kebakaran mengakibatkan sejumlah bagian kantor Dinas Pertanian Bolmong […]

  • Pemerintah Pastikan KUHAP dan KUHP Tak Mengandung Pasal Anti-Kritik

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle rafael
    • visibility 486
    • 0Komentar

    Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering mengemuka adalah anggapan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pejabat atau pemerintah.  Menanggapi hal tersebut, pemerintah secara […]

  • Pesta 7 Gol di Houston: Jerman Gilas Curaçao 7-1

    Pesta 7 Gol di Houston: Jerman Gilas Curaçao 7-1

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Red Pronews
    • visibility 195
    • 0Komentar

    HOUSTON, PRONews5.com – Jerman mengamuk di matchday kedua Grup E Piala Dunia 2026. Die Mannschaft melibas debutan Curaçao dengan skor telak 7-1 di NRG Stadium, Houston, Texas, Senin, 15 Juni 2026 dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi statement keras Jerman untuk perebutan tiket babak gugur, setelah sempat dikejutkan gol penyeimbang Curaçao di babak pertama. Tujuh […]

  • BPK Bongkar Kebocoran Retribusi Pasar Minahasa, Rp444,5 Juta Tak Masuk Kas Daerah

    BPK Bongkar Kebocoran Retribusi Pasar Minahasa, Rp444,5 Juta Tak Masuk Kas Daerah

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 327
    • 0Komentar

    MINAHASA, PRONEWS5.COM–  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di bawah Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa. Audit tersebut menemukan sedikitnya Rp444.547.000 hasil pemungutan retribusi belum disetorkan ke Kas Daerah. Selain itu, BPK […]

  • Stefanus BAN Liow Dorong UU Daerah Kepulauan, Ajak Seluruh Elemen Kawal Pembahasannya

    Stefanus BAN Liow Dorong UU Daerah Kepulauan, Ajak Seluruh Elemen Kawal Pembahasannya

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle (**/ARP)
    • visibility 170
    • 0Komentar

    MANADO, PRONEWS5.COM – Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal lahirnya Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah berciri kepulauan, termasuk Sulawesi Utara, guna memperkuat pembangunan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Senator yang akrab […]

expand_less