Pemerintah Pastikan Keamanan Makanan dengan Sertifikasi Higiene Sebagai Standar Utama Program MBG
- account_circle rafael
- calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
- visibility 387
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai kebijakan strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi higiene menjadi standar utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau penyedia MBG dinyatakan mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Penetapan standar ini dilakukan untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan memenuhi prinsip kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“SLSH ini menjadi salah satu cara dalam pengetatan yang dilakukan pemerintah guna menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan makanan bergizi gratis.” tutur Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.
Penekanan pada sertifikasi higiene merupakan respons terhadap skala program MBG yang sangat luas dan melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan, dapur produksi, hingga jalur distribusi ke sekolah, fasilitas pendidikan, dan titik layanan lainnya. Dengan jutaan porsi makanan disiapkan setiap hari, aspek keamanan pangan menjadi elemen krusial agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru.
Sertifikasi higiene dalam program MBG mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian makanan. Setiap dapur MBG diwajibkan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat, termasuk kebersihan lingkungan kerja, peralatan masak, sistem pengelolaan limbah, serta kesehatan dan kebersihan tenaga pengolah makanan.
Standar ini disusun untuk meminimalkan potensi kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan konsumen. Pemerintah juga memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ribuan dapur SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mendaftar atau dapur akan ditutup (suspend).
“Saya minta Anda para mitra segera mendaftar atau kalau ketahuan belum mendaftar, kami akan suspend. Silahkan menangis karena Rp 6 juta dalam satu hari akan hilang,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Melalui penerapan standar higiene yang ketat dan pengawasan berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pangan dan gizi nasional.
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar