Ketika Kebenaran Kalah oleh Viral: Pelajaran dari Krisis Kepercayaan Media

Oleh Adrianus R. Pusungunaung

PRONews5.com — Perubahan lanskap informasi di era digital telah melahirkan paradoks besar. Di satu sisi, masyarakat tidak pernah sedemikian mudah mengakses informasi. Namun di sisi lain, kebenaran justru sering tertinggal di belakang sensasi.
Informasi yang paling cepat menyebar bukanlah yang paling akurat, melainkan yang paling emosional dan viral.

Dalam situasi ini, media sosial kerap dipercaya tanpa verifikasi, sementara media massa yang bekerja dengan prinsip kehati-hatian justru dicurigai.

Fenomena inilah yang menandai krisis kepercayaan media yang kian menguat. Sejumlah pengamat media memandang kondisi ini sebagai ujian serius bagi masa depan pers dan demokrasi.

Menurut mereka, krisis kepercayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari perubahan teknologi, budaya konsumsi informasi, serta sebagian praktik jurnalistik yang mulai menjauh dari nilai dasarnya.

“Kita tidak sedang menghadapi krisis teknologi, tetapi krisis kepercayaan. Dan krisis ini tidak bisa dijawab dengan sensasi, melainkan dengan integritas,” tegas Ignatius Haryanto, pengamat pers dan penulis isu kebebasan media.

Dalam praktik sehari-hari, publik disuguhi berbagai contoh bagaimana kebenaran kalah oleh viral.

Tuduhan kriminal berbasis potongan video, hoaks penculikan anak, hingga polemik kebijakan publik yang dipelintir tanpa konteks menunjukkan pola yang sama: opini publik terbentuk lebih dulu, sementara fakta datang belakangan.

Ketika media massa hadir dengan klarifikasi, narasi sudah telanjur mengeras dan sering kali ditolak oleh publik.

Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Cass R. Sunstein dalam bukunya #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, yang menjelaskan bagaimana algoritma media sosial menciptakan ruang gema atau echo chamber.

Dalam ruang ini, pengguna lebih sering diperkuat keyakinannya daripada diuji dengan fakta yang berbeda. Akibatnya, kebenaran tidak lagi diukur dari akurasi, tetapi dari daya resonansi emosional.

Dalam perspektif teori komunikasi, Denis McQuail melalui McQuail’s Mass Communication Theory menyebut kondisi ini sebagai pergeseran otoritas kebenaran.

Sumber informasi tidak lagi dinilai dari kredibilitas dan proses verifikasinya, melainkan dari popularitas dan kecepatan penyebarannya.

Situasi ini mengancam fungsi ruang publik rasional sebagaimana dikemukakan Jürgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere.

Habermas menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan sehat jika ruang publik diisi oleh diskursus berbasis rasionalitas dan fakta.

Dalam konteks Indonesia, peran pers justru menjadi semakin vital. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menempatkan pers sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi strategis.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum.

Mantan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan bahwa Undang-Undang Pers bukan sekadar payung hukum formal, melainkan fondasi etis bagi kerja jurnalistik.

Ketika media tergoda mengejar klik dan viralitas dengan mengorbankan verifikasi, sesungguhnya media sedang menjauh dari mandat hukum dan etika profesinya.

“Pers tidak diberi kemerdekaan untuk menyesatkan, tetapi untuk melayani kepentingan publik melalui kebenaran,” ujar Ninik dalam sejumlah forum literasi pers.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism, yang menempatkan kebenaran dan disiplin verifikasi sebagai inti dari jurnalisme. Tanpa komitmen pada dua prinsip ini, pers akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Krisis kepercayaan juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan internal media. Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death telah lama mengingatkan bahaya ketika logika hiburan menguasai ruang informasi.

Dalam konteks digital, tekanan ekonomi dan persaingan trafik kerap mendorong media menyederhanakan realitas, bahkan memelintirnya.

Di Indonesia, Ashadi Siregar melalui buku Media dan Kekuasaan mengkritisi relasi media dengan kepentingan politik dan ekonomi. Ketika independensi tergerus, publik pun semakin skeptis terhadap media arus utama.

Meski demikian, harapan belum sepenuhnya padam. Ignatius Haryanto menilai bahwa di tengah kejenuhan publik terhadap hoaks dan manipulasi, media yang konsisten menjaga integritas justru memiliki peluang untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kepercayaan tidak dibangun melalui satu berita viral, melainkan melalui konsistensi jangka panjang. Selain itu, penguatan literasi media menjadi keharusan.

Ignatius Haryanto dalam Jurnalisme Era Digital menekankan pentingnya peran media dan organisasi pers dalam membantu masyarakat memahami perbedaan antara jurnalisme dan konten media sosial, antara fakta dan opini, serta mengapa verifikasi membutuhkan waktu.

Penguatan peran Dewan Pers dan organisasi profesi juga menjadi kunci. Penegakan kode etik jurnalistik yang tegas dan transparan akan membantu publik membedakan media profesional dari produsen konten semu.

Pada akhirnya, krisis ini bukanlah pertarungan antara media massa dan media sosial. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan sensasi.

Media sosial akan terus berkembang, tetapi tanpa pers yang berintegritas, demokrasi akan kehilangan penyangganya.

“Selama pers setia pada amanat Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik, kepercayaan publik akan kembali. Tidak cepat, tetapi pasti,” tegas Ignatius Haryanto.

Penulis adalah: Ketua FPMRI Sulut dan Wakil Ketua PWI Sulawesi Utara.