SMSI dan RRI Bersatu Lawan Hoaks Perkuat Kompetensi Wartawan dan Informasi Pembangunan
- account_circle (**/ARP)
- calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
- visibility 53
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONEWS5.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurutnya, kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah program, di antaranya Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penguatan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
Firdaus menjelaskan, SMSI memiliki jaringan media siber yang luas, termasuk media rintisan atau startup, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penyebaran informasi yang akurat sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi pembangunan yang berkualitas.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Firdaus menegaskan, penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah terlanjur menyebar. Upaya tersebut harus disertai penguatan profesionalisme media, peningkatan kompetensi wartawan, serta budaya verifikasi sebelum informasi dipublikasikan.
Karena itu, kerja sama SMSI dan RRI diharapkan mampu memperkuat ekosistem pers yang profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan media.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kolaborasi dengan SMSI menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital yang semakin dinamis.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ia menjelaskan, tantangan penyebaran informasi tidak hanya dihadapi media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, RRI dan SMSI berupaya mendorong peningkatan kapasitas insan media sekaligus membangun sinergi untuk menghasilkan konten yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan mendasar dalam pola masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi akibat perkembangan teknologi digital.
Ia menjelaskan, pada masa lalu informasi yang diterbitkan melalui media massa umumnya melewati proses produksi dan seleksi. Media juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan.
Namun, perkembangan media sosial telah mengubah situasi tersebut. Kini, setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dengan cepat tanpa melalui mekanisme penyuntingan seperti yang lazim diterapkan di media massa profesional.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.
Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai, menurutnya, adalah cara kerja algoritma platform digital dalam membentuk kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi.
Aktivitas pengguna, seperti konten yang dilihat, disukai, dan dicari, dapat menjadi dasar bagi platform untuk merekomendasikan informasi berikutnya. Akibatnya, pengguna berpotensi terus menerima konten yang sesuai dengan minat dan pandangannya, sementara informasi dengan perspektif berbeda semakin jarang dijumpai.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Ia juga menekankan pentingnya memahami bagaimana data pribadi dan kebiasaan pengguna menjadi bagian dari ekosistem digital. Jejak aktivitas melalui telepon pintar dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil pengguna dan menentukan rekomendasi konten yang diterima.
Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi. Kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta mempertanyakan kebenaran suatu konten menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang membangkitkan emosi.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Komaruddin turut mengingatkan bahwa media sosial memiliki kemampuan besar dalam memengaruhi emosi dan membentuk opini masyarakat dalam waktu singkat. Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran publik, perusahaan media, dunia pendidikan, keluarga, dan pemerintah, untuk membangun budaya literasi digital yang lebih kuat.
Kerja sama SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berlanjut melalui program konkret yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas jurnalistik dan informasi publik.
Penguatan kompetensi wartawan melalui ToT dan UKW, peningkatan disiplin verifikasi, serta penyebaran informasi pembangunan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem media yang profesional dan bertanggung jawab.
Dengan dukungan jaringan media siber SMSI dan jangkauan penyiaran RRI, kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat sekaligus memperkuat upaya bersama menghadapi penyebaran hoaks di ruang digital.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
- Penulis: (**/ARP)



Saat ini belum ada komentar