Di Antara Aksi Kemanusiaan dan Aduan Publik, Reformasi Polri Diuji
- account_circle rafael
- calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
- visibility 356
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, PRONews5.com — Wajah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hari ini menampilkan dua realitas yang berjalan beriringan. Di satu sisi, tingkat kepercayaan publik menunjukkan tren pemulihan. Di sisi lain, kritik dan aduan masyarakat menegaskan bahwa agenda reformasi institusional belum sepenuhnya tuntas.
Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen, dengan tingkat kepuasan masyarakat sekitar 65 persen. Angka ini mencerminkan perbaikan signifikan setelah sempat menurun pascagejolak nasional pada Agustus 2025. Polri pun menegaskan komitmen untuk terbuka terhadap kritik serta terus berbenah dalam pelayanan dan respons terhadap laporan masyarakat.
Namun, data lembaga pengawas eksternal menghadirkan potret yang lebih kritis. Ombudsman RI mencatat lebih dari 3.308 laporan masyarakat terkait pelayanan kepolisian dalam lima tahun terakhir. Secara historis, total 7.844 pengaduan tercatat sejak 2019 hingga triwulan I 2024, mencakup dugaan maladministrasi, prosedur berbelit, hingga praktik birokrasi yang dinilai belum responsif.
Sejumlah pengamat independen menilai, meski kepercayaan publik membaik, fondasi profesionalisme dan integritas Polri masih membutuhkan penguatan serius. Persepsi publik terhadap praktik demokratis, transparansi, dan akuntabilitas di tubuh kepolisian dinilai belum sepenuhnya kokoh di tengah tuntutan reformasi yang terus menguat.
Aksi Kemanusiaan Pascabanjir di Aceh
Di tengah kritik tersebut, Polri terus menampilkan wajah pengabdian humanis melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya terlihat dalam penanganan pascabanjir di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Korps Brimob Polri dikerahkan untuk membersihkan fasilitas pendidikan, fasilitas umum, serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Di SD Negeri 1 Karang Baru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, personel Brimob membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar segera normal kembali.
Kepala SD Negeri 1 Karang Baru, Neti Suriyah, mengapresiasi langkah cepat Polri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mengirimkan pasukan Brimob untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah,” ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (3/1/2025).
Ia menambahkan, bantuan tersebut memungkinkan sekolah kembali beroperasi pada 5 Januari 2026.
Selain sektor pendidikan, ratusan personel Brimob dikerahkan di Aceh Tamiang untuk pembersihan permukiman warga, pelayanan logistik, serta distribusi air bersih. Sekitar 350 porsi makanan disiapkan setiap hari bagi warga terdampak dan personel di lapangan, disertai pengerahan kendaraan logistik, kendaraan taktis, water treatment, hingga bus operasional.
Di Aceh Utara, Polri bergerak cepat atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Bersama Kapolda Aceh, Bupati Aceh Utara, dan Kapolres setempat, jajaran Polri turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir.
Bantuan sembako disalurkan melalui Bhabinkamtibmas, tujuh unit alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan terputus, serta bantuan air bersih dan sarana ibadah didistribusikan ke sejumlah titik. Di sektor kesehatan, Polri menyalurkan 60 koli obat-obatan dan alat kesehatan untuk puskesmas yang mengalami kerusakan berat.
Untuk memperkuat pengamanan dan percepatan penanganan, Polri menambah 190 personel Brimob, terdiri atas 100 personel di Aceh Utara dan 90 personel di Lhokseumawe.
“Komitmen Polri jelas. Sesuai perintah Bapak Kapolri, kami harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” tegas perwakilan Polri.
Antara Pengabdian dan Koreksi
Dengan demikian, wajah Polri saat ini mencerminkan dua sisi yang tak terpisahkan: pengabdian humanis di tengah masyarakat dan tantangan reformasi internal yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Pemulihan kepercayaan publik menjadi modal penting, namun tidak cukup tanpa koreksi kelembagaan yang jujur, tegas, dan berkelanjutan.
Reformasi Polri akan benar-benar diuji bukan hanya oleh aksi kemanusiaan di lapangan, tetapi oleh kemampuan institusi ini menegakkan transparansi, integritas, dan keadilan secara konsisten—sebagaimana harapan publik terhadap penegakan hukum yang profesional dan beradab.
Penulis: Adrianus R. Pusungunaung
- Penulis: rafael
Saat ini belum ada komentar